JURNAL & ARTIKEL EKONOMI

PELATIHAN - MEMBUAT BLOG

2012-02-07T09:42:00.000-08:00

“Pelatihan Membuat Blog”

Cocok Untuk Kalangan Mahisiswa - Guru - Dosen - Pelajar - dan Umum

1 HARI DIJAMIN BISA - 100 % UANG KEMBALI

Biaya Pelatihan : Rp. 100.000,- / orang.

Minimal Kelas : 20 orang

Juga Tersedia Kelas untuk Daerah di Luar Kab Kerinci. Kami bersedia datang ketempat Anda. Dengan ketentuan dibawah ini:

Biaya Tranportasi + Penginapan + Konsumsi Untuk Tenaga Pengajar (Trainer) ditanggung Peserta

Tenaga Pengajar (Trainer) : Jakes Sito. SP

Pengalaman Trainer : Pimpinan Waroeng Web - Spesialis Website (www.waroengweb.co.id)

Contoh Blog Trainer : www.penyuluhthl.wordpress.com

Bagi yang Berminat Hub : Jakes Sito.SP

(0812 7466 4892)

Cuma update status Facebook / Twitter, Dapat Rp. 1.000.000,- Mau tahu caranya ?

2011-12-27T11:04:00.000-08:00

Peluang Emas – Menjadi Mitra Waroeng Web dapat Rp. 1.000.0000,- per website klien yang anda berikan kepada kami (Waroeng Web – www.waroengweb.co.id). HP: 0812 7466 4892

Caranya Mudah Anda cukup mengupdate status di Facebook/Twitter anda dengan tulisan ” MARI BERGABUNG MENJADI MITRA WAROENG WEB dalam membangun Website berbagai Dinas/intasnsi, lembaga/yayasan, sekolah, komunitas, dll di daerah anda. Berikut Proposal Pembuatan website dari kami, mohon disesuaikan. klik tautan: http://penyuluhthl.wordpress.com/2011/12/24/proposal-pembuatan-website-dinas-pertanian-dan-tanaman-pangan-kabupaten/” Silahkan Copypaste tulisan tsb.

DI BAWAH INI ADALAH PROPOSALNYA:

DOWNLOAD FILE PROPOSAL INI DALAM BENTUK PDF

PROPOSAL PEMBUATAN WEBSITE

1. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang suksesnya implementasi otonomi daerah dibutuhkan Sistem Informasi pendukung yang memungkinkan terlaksananya birokrasi yang efektif dan efisien. Proses yang dimaksud adalah proses yang menjamin terlaksananya Good Publics Governance, sedangkan sistem informasi pendukungnya dikenal sebagai e-Government.

Kabupaten …………….. memiliki potensi di bidang Pertanian yang memiliki daya tarik bagi investor dari dalam maupun dari luar negeri. Potensi-potensi tersebut memiliki daya saing yang kuat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengemas dan mempromosikan potensi yang ada di kabupaten …………….. ini kepada investor-investor dalam negeri maupun luar negeri.

Dinas Pertanian Kabupaten …………….. tentunya telah melakukan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai media dalam rangka mempromosikan potensi-potensi yang ada di kabupaten ……………… Oleh sebab itu, kami dari CV. Waroeng Web mengajukan proposal pembuatan website resmi Dinas Pertanian Kabupaten …………….. ingin menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten …………….. dalam rangka pembuatan website tersebut khususnya dibidang Pertanian Kabupaten ……………..

2. Maksud dan Tujuan

1. Untuk penyampaian data informasi di website yang akurat dan lengkap. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan data secara berlaka sehingga bisa di-update dengan cepat.

2. Untuk memberikan layanan prima kepada pengunjung website. Layanan yang dimaksud adalah layanan operasional secara online oleh operator website yang akan melayani pengunjung website yang ingin bertanya langsung secara onlne.

3. Untuk memberikan kemudahan kepada pengunjung website dalam rangka mengurus administrasi yang dibutuhkan secara online. Hal ini untuk memperlancar tertib administrasi perkantoran.

4. Pengolahan data dan informasi guna membentuk sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis yang efektif dan efisien

5. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses mudah dan murah oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi website e-Government juga berfungsi sebagai sarana Komunikasi & Informasi bagi masyarakat dan berbaga pihak yang terkait. Dengan berbasiskan internet, sistem ini dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh sapa saja dengan hak akses yang telah ditentukan.

3. Target dan Sasaran

Adapun Target dan sasaran kegiatan mempromosikan Pertanian kabupaten …………….. melalui media internet ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pertanian Kabupaten …………….. akan mudah dikenal oleh wisatawan baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Meningkatkan daya tarik Potensi Pertanian Kabupaten …………….. karena masyarakat mendapat informasi yang lengkap dan kemudahan dalam berkomunikasi secara online.

3. Adanya pemasukan/income secara ekomomi bagi masyarakat …………….. baik bagi pelaku usaha, home industri, serta masyarakat …………….. secara luas yang bergerak dibidang Pertanian.

Proses implementasi e-Government memerlukan 3 (tiga) sasaran utama, yakni :

1. Sistem Aplikasi Website didukung managemen dabases website yang baik

2. Sistem Informasi Manajemen yang baik

3. Sumber Daya Manusia

4. Gambaran umum sistem informasi di website.

Sistem informsi yang ini akan dirancang khusus untuk mempromosikan Pertanian yang ada di kabupaten ……………… Adapun gambaran umum sistem informasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data informasi yang lengkap dan akurat. website menampilkan informasi semua yang berkaitan dengan Pertanian Kabupaten ……………… Semua informasi akan ditampilkan dengan tampilan yang menarik dengan dilengkapi gambar-gambar, video-video dan peta lokasi.

b. Pemandu dan operator online. website akan menyediakan fasilitas operator online yang akan memberikan informasi secara interaktif kepada pengunjung situs.

c. kalender agenda kegiatan. Website akan menyediakan kalender yang menampilkan agenda Pertanian untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut.

d. Hal lain sesuai yang diinginkan

5. Teknis Pelaksanaan

Adapun langkah langkah teknis yang pelu dilakukan untuk mewujudkan sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian Kabupaten …………….. menyiapkan data informasi Pertanian yang akan ditampilkan di website.

b. Dinas Pertanian Kabupaten …………….. menjalin kerjasama dengan pihak yang berkaitan langsung dengan Pertanian untuk mendapatkan informasi yang akan ditempilkan di website.

c. Dinas Pertanian Kabupaten …………….. menjalin kerjasama dengan CV Waroeng Web untuk membuat sistem informasi website dan menyerahkan data dan informasi ditampilkan di website.

d. CV. Waroeng Web membuat rancangan sistem informasi website dan meng-upload ke website di internet.

e. CV. Waroeng Web memberikan training pengelolaan website dan training untuk operator online kepada staf dari Dinas Pertanian Kabupaten …………….. yang akan ditunjuk sebagai admin.

f. CV Waroeng Web akan melakukan perawatan secara berkala website tersebut

g. Dinas pariwisata akan mengelola secara mandiri website tesebut dan CV Waroeng Web siap membantu kapan saja jika dibutuhkan.

6. Rincian Anggaran Biaya Pembuatan website

Total seluruh anggaran biaya pembuatan website Dinas Pertanian Kabupaten …………….. adalah : Rp. 24.900.000,-

“Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah “.

7. Penutup

Demikian usulan pembuatan website Dinas Pertanian Kabupaten …………….. ini kami ajukan, semoga dapat bermanfaat untuk penegembangan teknologi informasi pada Pemerintahan Kabupaten …………….. nantinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

…………….., 19 DESEMBER 2011

CV. WAROENG WEB

PIMPINAN,

JAKES SITO

Lampiran:

Profile CV. Waroeng Web

Nama Perusahaan : CV. WAROENG WEB

Pimpinan : Jakes Sito

Alamat Perusahaan : Tanjung Pauh Mudik, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci Jambi

Telp/Hp : 0812 7466 4892 / 0813 6620 5760

Site : www.waroengweb.co.id

Email : support@waroengweb.co.id

Akta Notaris : No. 03 (PPAT: Mohd. Syafwan, SH., M.Kn.)

TDP : 05.04.3.72.00744

SIUP : 47/INDAG-ESDM/PM/V/2009

SITU : 503/718/2011

NPWP : 21.094.643.0-333.000

Rekening Giro : Bank BPD Jambi, Cab. Sungai Penuh

No. Rek. 0301208375

CV. Waroeng-Web adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi informasi khususnya dalam pengembangan Website (Web Development, Web design, Web Programming) dan Multimedia yang memberikan solusi desain web dan aplikasi web yang berkualitas dan profesional. Waroeng-Web memeliki Tim Programmer berpendidikan yang profesional dan berpengalaman di bidang website yang benar-benar telah menguasai teknologi terkini pemogramman website dan perancangan serta management databases website seperti (X)HTML, CSS, ASP, PHP, MySQL, JAVA SCRIPT, AJAX, Serta Web Design Grafis seperti Photoshop, Corel Draw, DreamWeaver, Animasi Flash, Illustrator dan Freehand.

Adapun Website yang telah dirancang oleh CV.Waroeng Web, sebagai berikut:

No Lembaga / Institusi Alamat Domain Website

1 Pemerintahan Kabupaten Kerinci www.kerinckab.go.id

2 Pemerintahan Propinsi Lampung www.lampungprov.go.id

3 Pemerintahan Lampung Timur www.lampungtimurkab.go.id

4 Pemerintahan Lampung Selatan www.lampungselatankab.go.id

5 Biro Hukum Prov. Lampung www.jdih.lampungprov.go.id

6 Biro Perempuan Prov. Lampung www.biropp.lampungprov.go.id

7 Kampus STAIN Kerinci www.stainkerinci.ac.id

8 Kampus STKIP PGRI METRO www.stkippgrimetro.ac.id

9 SMKN3 Bandar Lampung www.smkn3-bdl.sch.id

10 PT. Indo Multi Karya www.indomultikarya.com

11 CV. Waroeng Web www.waroengweb.co.id

SELENGKAPNYA BISA DILIHAT DI WEBSITE KAMI :

www.waroengweb.co.id

Seandainya Saya Menjadi Anggota DPD RI

2011-12-17T21:06:00.000-08:00

Kali ini rasanya saya berandai teralu jauh "Andai Saya Jadi Anggota DPD RI" ibarat punduk merindukan bulan, tulisan ini dibuat dalam rangka mengikuti Lomba BLog dengan tema "Andai Saya Jadi Anggota DPD RI" yang diselenggarkan oleh : http://lomba.dpd.go.id semoga saya menang pada lomba ini. Amin !

Andai Saya Jadi Anggota DPD RI, yang akan saya lakukan untuk negeri tercinta ini adalah:
1. Menampung semua suara aspirasi rakyat di seluruh indonesia untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila, kemudian saya angkat dalam rapat paripurna.
2. Mengoperasionalisasikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kerangka kerja dalam pembuatan produk UU
3. mendorong keseriusan pemerintah melaksanakan kebijakan memperkecil defisit APBN selain upaya mewujudkan industrialisasi dalam negeri
4. Penuntasan kasus Bank Century dan kasus korupsi lainnya
5. Mendorong perubahan agar tidak ketergantungan ekonomi nasional pada utang luar negeri dan barang- barang impor
6. Memperhatikan ekonomi masyarakat dengan memperioritaskan pada pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, pembangunan sektor ekonomi mikro di kalangan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Cukup sekian dulu saya berandai, kalah pada lomba ini juga dibatasi dengan maksimal 500 kata. lebih dan kurang silahkan dikoment tulisan saya yang berjudul "Andai Saya Jadi Anggota DPD RI". Terima Kasih

oleh : Yohana Anestasia

sumber: http://penyuluhthl.wordpress.com/2011/12/18/andai-aku-jadi-anggota-dpr-ri/

UNDANAGAN PELATIHAN AGRIBISNIS (BUDIDAYA JAMUR TIRAM)

2011-11-28T07:15:00.000-08:00

AGRIBISNIS CENTRE (AC)

Menyediakan

“Pelatihan Budidaya Jamur Tiram”

Materi Pelatihan dimulai dari Persiapan Bahan dan alat, Pengadukan bahan, Pembuatan Baglog, Sterilisasi Baglog, Teknik Penanaman Bibit, Penyimpanan Baglog, Pemindahan Baglog, Pemeliharaan dalam kumbung, hingga Panen.

Biaya Pelatihan : Rp. 100.000,- / orang.

Minimal Kelas : 20 orang

Juga Tersedia Kelas untuk Daerah di Luar Kab Kerinci. Kami bersedia datang ketempat Anda. Dengan ketentuan dibawah ini:

Biaya Tranportasi + Penginapan + Konsumsi Untuk Tenaga Pengajar (Trainer) ditanggung Peserta

Tenaga Pengajar (Trainer) : Jakes Sito. SP

Pengalaman Trainer : Budidaya Jamur Tiram sejak Tahun

2003 hingga Sekarang

Bagi yang Berminat Hub : Jakes Sito.SP

(0812 7466 4892)

Berikut adalah Kelas yang telah mengikuti Pelatihan ini:

1. Kelompok Tani Tunas Jaya Tanjung Pauh Mudik, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci – Jambi. Diselenggarakan di Posko KT Tunas Jaya, 23 – 24 April 2011. Dengan Jumlah Peserta 38 Orang.

2. Kelompok Tani KAM Koto Lanang, Kec. Depati VII, Kab Kerinci – Jambi. Diselenggarakan di Posko KT KAM, 15 – 16 April 2011. Dengan Jumlah Peserta 35 Orang.

3. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KERINCI. dengan Tema “Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Disekitar kawasan Hutan Adat sebagai Sumber Ekonomi Alternatif melalui budidaya Jamur Tiram“. Diselenggarakan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Kerinci. pada tanggal 16 – 17 Juli 2011. Jumlah Peserta 34 orang.

4. Masyarakat Desa Baru Lempur, Kec. Gunung Raya, Kab Kerinci – Jambi. Diselenggarakan di Desa Baru Lempur, 13 Agustus 2011. Dengan Jumlah Peserta 20 Orang.

5. PPL – BP3K DEPATI VII, Kab Kerinci – Jambi. Diselenggarakan di Desa Tanjung Pauh Mudik, 06 Oktober 2011. Dengan Jumlah Peserta 20 Orang.

JIKA ANDA TIDAK BERKESEMPATAN MENGIKUTI PELATIHAN INI, ANDA BISA MENDAPATKAN EBOOK PANDUAN PRAKTIS BUDIDAYA JAMUR TIRAM, DIBAWAH INI

DAPATKAN EBOOK INI:

HUB. 0812 7466 4892

HANYA RP. 100.000,-

ANDA BISA SUKSES BERWIRAUSAHA JAMUR TIRAM

Ebook ini menjelaskan sedetailnya BUDIDAYA JAMUR TIRAM dimulai dari cara membuat bibit F0, F1, dan F2, Cara membuat Media Baglog, Pemeliharaan Baglog, Budidaya hingga Panen Jamur Tiram segar. Sangat Mudah dipelajari !

Ebook akan kami kirim melalui E-mail yang berupa File Pdf, setelah anda melakukan Transfer Rp. 100.000,- ke Rekening Kami.

HUB. SEGERA

AGRIBISNIS CENTRE

0812 7466 4892

ATAU KUNJUNGI

WWW.PENYULUHTHL.WORDPRESS.COM

Pelatihan ONLINE – Budidaya Jamur Tiram

2011-11-28T07:02:00.000-08:00

AGRIBISNIS CENTRE (AC)Menyediakan“Pelatihan ONLINE – Budidaya Jamur Tiram”

PELATIHAN INI DILAKSANAKAN SELAMA 4 (EMPAT) MINGGU, ANDA AKAN MENDAPAT EMAIL DARI KAMI 1 (SATU) KALI DALAM SEMINGGU.

BIAYA PELATIHAN ONLINE CUMA RP. 150.000,-
ANDA BERMINAT ? HUB. 0812 7466 4892
ATAU KUNJUNGI www.pelatihanonline.wordpress.com

ADAPUN SILABUS MATERI PELATIHAN INI SEPERTI DI BAWAH INI
Materi Pelatihan Online:

1. MATERI MINGGU PERTAMA:

Cara membuat kultur Jaringan bibit induk (F0)/ Bibit Media PDA

- Sekilas Tentang PDA

- Bahan Yang Diperlukan Dalam Pembuatan PDA

- Peralatan Yang Diperlukan

- Tata cara Rekayasa Pembibitan indukan murni PDA

- Mempelajari Perkembangan Miselium Bibit PDA

- Kegagalan Dalam Pembuatan Bibit PDA Dan Antisipasinya

- Penggandaan Bibit PDA ke Media PDA

- Perbandingan kualitas bibit PDA murni dengan PDA turunan

- Pentingnya memilih bibit PDA Yang Berkualitas

2. MATERI MINGGU KEDUA

Penurunan Generasi PDA (F0) ke Bibit induk F1

- Pembuatan Bibit Induk F1

- Bahan Yang Diperlukan Untuk Pembuatan Bibit Induk F1

- Peralatan yang diperlukan

- Tata cara Rekayasa Pembuatan Bibit Induk F1

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan F1

- Kegagalan dalam pembuatan bibit induk F1 dan antisipasinya

- Memahami perkembangan miselium bibit induk F1

- Membedakan Bibit Induk F1 dan Bibit Tebar F2 Media Jagung

3. MATERI MINGGU KETIGA

Penurunan Bibit induk F1 ke Bibit Tebar F2

- Pembuatan Bibit Induk F2

- Bahan Yang Diperlukan Untuk Pembuatan Bibit Induk F2

- Peralatan yang diperlukan

- Tata cara Rekayasa Pembuatan Bibit Induk F2

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan F2

- Kegagalan dalam pembuatan bibit induk F1 dan antisipasinya

- Memahami perkembangan miselium bibit induk F2

4. MATERI MINGGU KE EMPAT

Pembuatan Media Tanam (Baglog)

- Persiapan Bahan dan Peralatan

- Pengolahan Media tanam (baglog)

- Proses Sterilisasi Media tanam (Baglog)

- Proses Inokulasi Bibit ke dalam Baglog

- Pemeliharan Baglog (membudidaya)

- Memaksimalkan Hasil Panen

dipersembahkan oleh: www.pelatihanonline.wordpress.com

SOPHIE MARTIN ONLINE

2010-11-21T01:13:00.000-08:00

JOIN SOPHIE MARTIN
VISIT THIS SITE: www.katalogsophie.wordpress.com
WWW.KATALOGSOPHIE.WORDPRESS.COM
Oya..Para Sophie,. Mulai Januari 2011 kalian gak bakalan ribet lagi deh rebutan katalog, pinjam sana sini, Antrian Katalog…wahh :) gak zaman lagi deh. Awal tahun ini aku bawain oleh-oleh buat para sophie dari negeri sana, Spesial buat para sophie tercinta aku bawain buat kalian KATALOG ONLINE Sophie Martin (www.katalogsophie.wordpress.com).

Di Katalog Online ini aku tampilkan mirip dengan Katalog yang anda biasa lihat sebelumnya, Setiap Posting menampilkan per halaman katalog. So..Jika para sophie ingin melihat katalog Edisi Januari – Februari 2011, silahkan kamu klik Arsip Januari 2011, disana akan kamu temui banyak posting per halaman katalog. Gampangkan.. !Atau bisa juga download seluruh halaman katalog, Klik di menu “Katalog Online“.

Bagi para sophie yang pengin belanja online juga gampang kok,. ikuti petunjuk dan prosedurnya di menu ” CARA BELANJA ONLINE“. ataupun bagi kalian yang belum Member Sophie, silahkan bergabung di menu “JOIN MEMBER“. Ayo buruan.. Banyak Discount dan Bonusnya.

OKE.. Para Sophie.. Selamat Menikmati.

Salam TrenDy..

RESEP MAKANAN INDONESIA

2010-11-19T04:07:00.000-08:00

MARI BELAJAR MEMASAK TANPA KURSUS.
CUKUP KUNJUNGI BLOG : www.kliklezat.blogspot.com

PENELITIAN EKONOMI SYARIAH

2010-11-18T11:22:00.000-08:00

Tema-tema penelitian Ekonomi Islam

1. Ekonomi Industri
Analisis pendekatan ekonomi industri berbasis syariah terhadap perusahaan-perusahaan kecil, menengah dan besar.

Tabel 1. Tema-tema penelitian Ekonomi Industri

No Tema pokok Keterangan / Alternatif Metodologi
1 Analisis daya saing industri daerah-daerah yang menerapkan nilai-nilai Islam Deskriptif , SWOT, kommparatif
2 Analisis strategi usaha kecil dan Menengah berbasis syariah Deskriptif / SWOT
3 Analisis kinerja perusahaan industri swasta Deskriptif / Rasio keuangan, regresi
4 Analisis konsentrasi ekonomi industri secara geografis Deskriptif / SWOT
5 Analisis struktur, perilaku dan kinerja agroindustri Deskriptif , perilaku, rasio keuangan
6 Perubahan konsentrasi spasial ekonomi industri manufaktur Deskriptif / komparatif

7 Grand strategi menuju negara industri berbasis syariah Deskriptif / SWOT
8 Paradigma struktur, perilaku dan Kinerja ekonomi Industri Deskriptif / SWOT
9 Prospek perusahaan industri berwawasan lingkungan : kajian pendekatan syariah Deskriptif / SWOT
10 Lokasi kawasan dan daya saing industri pariwisata berbasis syariah Deskriptif / SWOT
11 Strategi pengembangan wisata di daerah yang menerapkan nilai-nilai syariah SWOT
12 Sertifikasi ISO 14001 pada perusahaan industri : Kajian nilai-nilai Islami Deskriptif
13 Pengaruh sertifikasi ISO 9001 : 2008 terhadap kinerja perusahaan industri berbasis syariah Regresi, Deskriptif
14 Peran lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan industri kecil dan menengah Deskriptif Kualitatif

2. Akuntansi dan Keuangan Syariah
Analisis mengenai Akuntansi, Pajak, Zakat, dan Keuangan Syariah terhadap perusahaan, Bank dan Lembaga-lembaga keuangan.

Tabel 2. Tema-tema penelitian Akuntansi dan Keuangan Syariah

No Tema pokok Keterangan / Alternatif Metodologi
1 Analisis saham, obligasi syariah Deskriptif, regresi
2 Analisis laporan keuangan perusahaan syariah Deskriptif Keuangan
3 Pajak menurut Syariah Deskriptif, kuantitatif
4 Analisis manfaat Pembiayaan dengan sistem syariah Deskriptif, kuantitatif
5 Analisis investasi di pasar modal syariah Deskriptif
6 Perbedaan zakat dan Pajak Deskriptif Komparatif
7 Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap masyarakat Deskriptif
8 Analisis Akuntansi pemerintahan Islam Deskriptif Kuantitatif
9 Akuntansi dalam konsep syariah Islam Deskriptif
10 Kendala-kendala sekitar pembiayaan syariah Deskriptif Kualitatif kuantitatf
11 Strategi manajemen keuangan pada BMT di perkotaan Deskriptif / SWOT
12 Peran BMT Unit Desa dalam peningkatan kesejahteraan petani Deskriptif
13 ZIS dan peningkatan pendapatan usaha kaum dhuafa Deskriptif regresi
14 Larangan praktek Riba tinjauan dalam praktek bank syariah Deskriptif
15 Zakat dan keadilan ekonomi Deskriptif
16 Analisis Profitabilitas, leverage dan price to book value terhadap return saham perusahaan syariah Deskriptif, regresi multivariate
17 Analisis Earning measure dan Cash flow measure saat bearish market dan bullish market Deskriptif rasio keuangan
18 Analisis EVA dan MVA pada perusahaan publik berbasis syariah Deskriptif, EVA dan MVA
19 Penerapan CAPM dalam pasar modal syariah Deskriptif, CAPM
20 Analisis portofolio perusahaan syariah yang tergabung dalam JII index Deskriptif, regresi multivariate

3. Pemasaran dan Bisnis Syariah
Analisis mengenai Manajemen, Strategi manajemen, Kepemimpinan, Kinerja, Pemasaran dan Bisnis Syariah terhadap perusahaan dan Lembaga-lembaga keuangan

Tabel 3. Tema-tema penelitian Pemasaran dan Bisnis Syariah
No Tema pokok Keterangan/ Alternatif Metodologi
1 Perdagangan ala rosulullah Deskriptif, kualitatif
2 Etos kerja muslim Deskriptif, kualitatif
3 Kepuasan kerja karyawan Lembaga Ekonomi Syariah Deskriptif, kualitatif, kuantitatif
4 Kepuasan pelanggan dan loyalitas di BMT / BPRS Deskriptif, kualitatif, kuantitatif
5 Gaya manajemen dan Kepemimpinan Deskriptif, kualitatif
6 Analisis pemasaran syariah Deskriptif, kualitatif, kuantitatif
7 Kekuatan Marketing Spiritual pada religious community Deskriptif, kualitatif
8 Analisis distribusi / saluran pemasaran Deskriptif
9 E Commerce dan E government Deskritif, SIM
10 Strategi pemasaran produk-produk perusahaan asuransi syariah Deskriptif / SWOT
11 Potensi pasar syariah Deskriptif segmentasi, tergetting, positioning
12 Analisis pangsa pasar Deskriptif, segmentasi, tergetting, positioning
13 Pengujian produk baru Deskritif, strategi branding
14 Kemitraan Bisnis retail dan UMKM dalam kerangka sistem syariah Deskriptif, kualitatif
15 Pendidikan, dan Latihan dan Ketrampilan tenaga kerja Deskriptif, korelasi
16 Usaha individu, kinerja, dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja Deskriptif Regresi multivariate
17 Strategi pemasaran produk perbankan syariah Deskriptif / SWOT
18 Persepsi nasabah terhadap front liner bank syariah Deskriptif, regresi
19 Peran keluarga dalam pengembangan bisnis UMKM Deskriptif, kualitatif
20 Peran BPRS terhadap usaha perkembangan masyarakat sekitar Deskriptif, kualitatif
21 Analisis kinerja karyawan lembaga ekonomi syariah Deskriptif, Managemet by Objective (MBO)
22 Promosi, iklan dan peningkatan pendapatan BMT Deskriptif, regresi
23 Lembaga riset perbankan dan asuransi syariah dan manfaatnya Deskriptif, kualitatif, kuantitatif
24 Strategi branding produk asuransi syariah Deskriptif / Brand equity
25 Analisis gender dan pemasaran produk syariah Deskriptif, uji Chi square

4. Kebijakan Ekonomi Publik
Analisis mengenai Kebijakan Ekonomi Publik, Administrasi publik, Kebijakan pimpinan Pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap Bisnis perusahaan di masyarakat.

Tabel 4. Tema-tema penelitian Kebijakan Ekonomi Paublik
No Tema pokok Keterangan/ Alternatif Metodologi
1 Dampak kebijakan pemerintah terhadap perusahan industri berbasis syariah Deskriptif regresi
2 Prinsip pendapatan dan pengeluaran negara menurut Islam Deskriptif kualitatif
3 Utang negara menurut sistem ekonomi Islam Deskriptif kualitatif
4 Pajak menurut syariat Deskriptif kuantitatif kualitatif
5 Analisi Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam Deskriptif regresi
6 Analisis kinerja perusahaan pemerintah daerah Deskriptif regresi
7 Dampak zakat terhadap perekonomian negara Deskriptif regresi
8 Sumber pendapatan negara dalam kajian ekonomi syariah Deskriptif kualitatif
9 Analisis berkembangnya sistem ekonomi Islam pada negara Eropa Deskriptif strategi Blue ocean
10 Pendapatan dan Pengeluaran negara zaman pemerintahan Rasulullah Deskriptif komparatif
11 Pendapatan dan Pengeluaran negara serta kebijakan fiskal zaman pemerintahan Khulafaurasyidin Deskriptif komparatif
12 Analisis kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah Deskriptif regresi
13 Strategi penyehatan perusahaan milik pemerintah daerah Deskriptif SWOT
14 Analisis kebijakan pemerintah dalam kemajuan ekonomi syariah Deskriptif regresi
15 Regulasi perbankan dan lembaga asuransi syariah Deskriptif, kualitatif

JUDUL SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN

2010-11-18T11:20:00.000-08:00

________________________________________
[SEP-21] ANALISI KESEMPATAN KERJA DI KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-22] ANALISIS RENDAHNYA MARGINAL PRODUKTIVITY OF LABOUR(MPL)SUB SEKTOR 33 PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI PROPINSI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-23] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN
________________________________________
[SEP-24] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERUMAHAN STUDI KASUS PRUMAHAN DI KOTA JAWA TIMUR
________________________________________
[SEP-25] ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SKTOR POTENSI GUNA MENDORONG PEMBANGUNAN DI KOTA SALATIGA

________________________________________
[SEP-26] ANALISI PENGARUH AKSESIBILITAS,LUAS TANAH DAN LUAS BANGUNAN TERHADAP NILAI PROPERTI PRUMAHAN STUDI KASUS DI KECAMATAN SEMARANG BARAT
________________________________________
[SEP-27] ANALISIS DAMPAK VOLUME MUATAN BARANG,VOLUME MUATAN PENUMPANG,JUMLAH PERUSAHAAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT,DAN VOLUME NOT EKSPOR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS TERHADAP PDRB KOTA SEMAANG TAHUN 1990-2004
________________________________________
[SEP-28] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEPARA KASUS:SEMBILAN SUBSEKTORINDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEPARA
________________________________________
[SEP-29] PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP PERILAKU,SIKAP DAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KUDUS
________________________________________
[SEP-30] DAMPAK KRISIS MONETER TERHADAP KEHIDUPAN USAHA KECIL KERAJINAN RAMBUT STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN “FAIR LADY”PUBALINGGA
________________________________________
[SEP-31] ANALISIS KONTRIBUSI TABUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
________________________________________
[SEP-32] PENGARUH INVESTASI DAN PDRB TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI PROPINSI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-33] ANALISIS KONTRIBUSI TABUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DATI II KENDAL
________________________________________
[SEP-34] ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT INVESTASI DAN NILAI UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MADYA DATI II SEMARANG
________________________________________
[SEP-35] PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKONOMI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
________________________________________
[SEP-36] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DATI II KUDUS
________________________________________
[SEP-37] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI STUDI KASUS KABUPATE DEMAK
________________________________________
[SEP-38] PENGARUH PERUBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR,DAN KURS US DOLAR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1988-1999
________________________________________
[SEP-39] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOT KOMODITI BIJI COKLAT/ KAKAO DI INDONESIA TAHUN 1985-1999
________________________________________
SEP-40] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REDIONAL BRUTO JAWA TENGAH

[SEP-1] PENGARUH EVIRONMENTAL PERFORMANCE TERHADAP EVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN ECONMIC PERFORMANCE (Studi Empiris Perusahaan Non-Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2004-2006)
________________________________________
[SEP-2] ANALISIS PERANAN MODAL MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
________________________________________
[SEP-3] ANALISIS INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN DATI II KARANG ASEM BALI TAHUN 1987-2001
________________________________________
[SEP-4] ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDPATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1994-2003
________________________________________
[SEP-5] FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENYEBAB RENDAHNYA PRODUKSI CABE DI KABUPATEN SEMARANG
________________________________________
[SEP-6] ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING,HUTANG LUAR NEGERI,PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA
________________________________________
[SEP-7] ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO.32 DAN UU NO.33 TAHUN 2004(STUDI KASUS:KABUPATEN BLORA)
________________________________________
[SEP-8] ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADA USAHATANI JAGUNG DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN(Studi kasus di Desa K ecamatan purwodadi Kabupaten Grobogan)
________________________________________
[SEP-9] ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PENDAPATAN ANTAR KECAMATAN DKABUPATEN KENDAL
________________________________________
[SEP-10] ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DKABUPATEN PEMALANG
________________________________________
[SEP-11] ANALISIS EFISIENSI EKONOMI USAHATANI WORTEL DI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG,JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-12] PENGARUH KREDIT PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO SEKTOR YANG BERSANGKUTAN KAJIAN EMPIRIS PERIODE 1991-2005
________________________________________
[SEP-13] ANALISIS POTENSI EKONOMI SEKTORAL PEMEKARAN WILAYAH STUDI KASUS KABUPATEN BANJARNEGARA
________________________________________
[SEP-14] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR KOMODITI GONDORUKEM PRUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-15] ANALISI PASAR PROPERTI PERKANTORAN DI CBN JAKARTA DI TINJAU DARI KONDISI MAKRO EKONOMI
________________________________________
[SEP-16] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR THE INDONESIA PERIODE 1985-2003
________________________________________
[SEP-17] ANALISIS PENERIMAAN RETREBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-18] ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN NELAYAN DAN PENGOLAH IKAN DI PELABUHAN PERIKANAAN PANTAI TEGALSARI KOTA TEGAL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
________________________________________
[SEP-19] ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUMAS
________________________________________
[SEP-20] KARAKTERISTIK MIGRAN DI DKI JAKRTA STUDI KASUS SENSUS PENDUDUK TAHUN 2000

[SEP-41] ANALISIS SEKTOR BASIS DI KABUPATEN BOYOLALI
________________________________________
[SEP-42] ANALISIS PENGARUH INVESTASI SWASTA,PENGELUARAN PEMBANGUNAN,DAN TINGKAT UPAH TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KOTA SEMARANG STUDI KASUS TAHUN 2000-2004
________________________________________
[SEP-43] ANALISA KONTRI BUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB BALI
________________________________________
[SEP-44] DAMPAK SUKU BUNGA TERHADAP NILAI TUKAR STUDI KASUS PEREKONOMIAN INDONESIA-AMERIKA PEIODE 1990.1-2003.4
________________________________________
[SEP-45] ANALISIS KESIAPAN DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI TINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS PADA KABUPATEN PATI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-46] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR BIJI KAKAO [COCOA BEANS] DI INDONESIA TAHUN 1981-2001
________________________________________
[SEP-47] ANALISIS PENGSRUH AKUMULASI MODAL,TENAGA KERJA DAN MEMAJUKAN TEKNOLOGI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-48] PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKOTAMADIA SEMARANG
________________________________________
[SEP-49] ANALISIS POTENSI EKONOMI KAWASAN STRATEGIS STAGNANT STUDI KASUS KABUPATEN BLORA
________________________________________
[SEP-50] ANALISIS PENERAPAN METODE GENERAL PRICE LEVEL ACCOUNTING DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI MASA INFLASI PADA PT.YASA WAHANA TIRTA SAMUDRA SEMARANG
________________________________________
[SEP-51] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN PADA DUA PULUH DELAPAN PROVINSI INDONESIA 2002-2004
________________________________________
[SEP-52] ANALIS PERANAN SEKTOR PERDAGANGAN ,HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-53] ANALISIS FAKTOR LOKASI,TINGGI BIDANG TANAH DAN STATUS HAK ATAS TANAH TERHADAP HARGA TANAH PERMUKAAN STUDI KASUS KOTA JAKARTA UTARA
________________________________________
[SEP-54] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TAHUN 1993-2003 STUDI KASUS KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-55] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN EKSPOR UDANG INDONESIA STUDI KASUS JEPARA
________________________________________
[SEP-56] ANALISIS PERANAN SEKTOR PETANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI KECIL TERHADAP PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA MADIA PEKALONGAN
________________________________________
[SEP-57] ANALISIS TINGKAT KAPITALISASI RUKO DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
________________________________________
[SEP-58] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSENTRASI SPASIAL INDUSTRI MANUFAKTUR DI PROPINSI JAWA TENGAH 2002-2004
________________________________________
[SEP-59] ANALISIS PROBABILITAS MINAT WISATAWAN UNTUK BERKUNJUNG KEMBALI KE OBYEK WISATA BUDAYA DI YOGYAKARTA
________________________________________
[SEP-60] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA McDONALD’S ADA SETIABUDI SEMARANG

[SEP-61] ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DIPROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1994-2003
________________________________________
[SEP-62] ANALISIS FAKTOR LOKASI,TINGGI BIDANG TANAH DAN STATUS HAK ATAS TANAH TERHADAP HARGA TANAH PERMUKIMAN STUDI KASUS KOTA JAKARTA UTARA
________________________________________
[SEP-63] ANALISA PENGARUH FAKTOR LOKASI,KEPADATAN PENDUDUK DAN LEBAR JALAN TERHADAP NILAI TANAH PERUMAHAN STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI
________________________________________
[SEP-64] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI SEWA RUKO STUDI KASUS:KOMPLEKS PUSAT PERDAGANGAN SOLO BARU SUKO HARJO
________________________________________
[SEP-65] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN EKSPOR TEKSTIL INDONESIA
________________________________________
[SEP-66] FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEKUATAN PASAR PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA
________________________________________
[SEP-67] ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI TERHADAP HASIL PRODUKSI SERTA EFISIENSI EKONOMI PADA KEGIATAN PEMBUDI DAYAAN UDANG DI KECAMATAN TUGU KOTAMADYA SEMARANG
________________________________________
[SEP-68] PENERAPAN METODE AHP DALAM MEMILIH PASAR EKSPOR YANG PALING MENGUNTUNGKAN PADA PT.GOLDEN MANYARAN SEMARANG
________________________________________
[SEP-69] ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN MINYAK TANAH SEKTOR RUMAH TANGGA DI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-70] FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT INFLASI DI INDONESIA (DARI TAHUN 1996 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TAHUN 2001 TRIWULAN IV
________________________________________
[SEP-71] KARAKTERISTIK DAN POTENSI EKONOMI DI WILAYAH PEMBANGUNAN VIII
________________________________________
[SEP-72] ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DAN JUMLAH PENDUDUK PEKARJA
________________________________________
[SEP-73] ANALISIS PEKERJA DAN EFESIENSI SEKTOR PUBLIK PADA 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH:METODE TOBIT-FREE DISPOSABLE HULL
________________________________________
[SEP-74] PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO(PDB),PENGELUARAN PEMERINTAH,DAN KURSA DOLLAR TERHADAP CADANGAN DEVISI INDONESIA
________________________________________
[SEP-75] ANALISIS VALUASI EKONOMI DAMPAK KEMACETAN LALU LINTAS TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-76] ANALISIS EKSPOR KAYU LAPIS INDONESIA KE JEPANG TAHUN 1978-2004
________________________________________
[SEP-77] ANALISIS PENGARUH FISCAL ATRESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-78] ANALISIS PERBANDINGAN DISPARITAS EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI TAHUN 1998
________________________________________
[SEP-79] ANALISIS SUBSIDI PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH PEMBANGUNAN X JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-80] ANALISIS PENDAPATAN KELUARGA PETANI STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

[SEP-81] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGAGGURAN TENAGA KERJA TERDIDIK DI KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-82] ANALISIS PERMINTAAN PROPERTI PRUMAHAN DI PROPINSI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-83] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-84] ANALISIS POTENSI SEKTORAN UNTUK MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SRAGEN
________________________________________
[SEP-85] ANALISIS PENGARUH VARIABEL KURS,M1,DAN SBI TERHADAP PERILAKU INFLASI DALAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PERIODE 2000-2005
________________________________________
[SEP-86] ANALISIS VALUASI EKONOMI DAN SOSIAL GEMPA TEKTONIK 27 MEI 2006 DI KABUPATEN KLATEN
________________________________________
[SEP-87] ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN KAITANNYA DENGAN POLA PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
________________________________________
[SEP-88] ANALISIS PERMINTAAN UANG KARTAL DI INDONESIA
________________________________________
[SEP-89] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
________________________________________
[SEP-90] DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI JAWA TENGAH
________________________________________
[SEP-91] ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI WISATA DOMESTIK DALAM MEMILIH OBJEK WISATA STUDI KASUS KOTA SEMARANG
________________________________________
[SEP-92] KONTRIBUSI TOTAL PRODUKTIFITAS FAKTO TERHADAP PERTUMBUHAN OUTPUT INDUSTRI PENGOLAHAN:SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA TAHUN 1993-2004
________________________________________
[SEP-93] ANALISIS PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR,PENGELUARAN PEMERINTAH,PERTUMBUHAN EKONOMI,DAN KURS TERHADAP INFLAS
________________________________________
[SEP-94] ANALISIS DAMPAK PENGADAAN BERAS OLEH BULOG BERDASARKAN INPRES NO.3 TAHUN 2007 TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN RUMAH TANGGA
________________________________________
[SEP-95] PERAMALAN INFLASI DI INDONESIA:PENGEMBANGAN MODEL RAMAKRISHNAN DAN VAMVAKIDIS DENGAN METODE VAR PERIODE 1991,1-2006.4
________________________________________
[SEP-96] PENGUKURAN EFESIENSI RELATIF INDUSTRI ASURANSI DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(DEA)
________________________________________
[SEP-97] ANALISIS PENGARUH JENIS KELAMIN,UMUR,TINGKAT PENDIDIKAN,PENDIDIKAN TEKNIS,UPAH MINIMUM DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP LAMA MENCARI KERJA BAGI TENAGA KERJA TERDIDIK DI KOTA SALATIGA
________________________________________
[SEP-98] ANALISIS EFESIENSI USAHA TANI PADI PADA LAHAN SAWAH DI KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG
________________________________________
[SEP-99] ANALISIS PRODUKSI PADA USAHA TANI SALAK PONDOK(STUDI DI DEA GIRIKERTO,KEC.TURI,KAB.SLEMAN,YOGYAKARTA
________________________________________
[SEP-100] DAMPAK PENGEMBANGAN BLOK CEPU TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA JAWA TENGAH

EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

2010-11-17T22:36:00.000-08:00

by yohana

MODUL 1

PERANAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN

Kegiatan Belajar 1: Pengertian dan Peranan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Ekonomi

Rangkuman

Peranan ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya alam yang langka.

Penggunaan sumber daya alam untuk masa mendatang merupakan imbangan antarpenduduk dan sumber daya alam.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi dan belum dilibatkan dalam proses produksi.

Barang sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari bumi dan digunakan sebagai faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat memerlukan barang sumber daya yang banyak namun dapat mengurangi sumber daya alam di bumi.

Teori ekonomi yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah fungsi produksi.

Ada delapan isu penting yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu persediaan untuk kebutuhan manusia, lokasi persediaan, pergeseran ketersediaan sumber daya alam, kebijakan penggunaan, peranan sumber daya alam dan lingkungan, kualitas, kerusakan lingkungan dan mekanisme pasar.

Kegiatan Belajar 2: Peranan Ekonomi Lingkungan dalam Analisis Fungsi Lingkungan

Rangkuman

Ekonomika lingkungan merupakan studi tentang dampak yang tidak diinginkan dan studi tentang pilihan penggunaan sumber daya alam.

Peranan utama lingkungan adalah sebagai sumber bahan mentah, asimilator dan sumber kesenangan

Kegiatan Belajar 3: Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Rangkuman

Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berlangsung terus menerus namun tidak menyebabkan kesejahteraan generasi penerus menjadi menurun.

Pengertian tekanan ekologi adalah menurunnya kualitas sumber daya alam terhadap prospek ekonomi. Kondisi ini dapat diatasi hanya dengan merubah kebijakan ekonomi.

Syarat-syarat tercapainya pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari terpeliharanya lingkungan alami, masih besarnya peranan sumber daya alam sebagai sumber bahan mentah dan besarnya peranan lingkungan untuk menampung limbah dan mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah secara alami.

Perlu adanya hak penguasaan yang jelas bagi swasta yang melindungi lingkungan.

Perlu adanya penyusunan neraca sumber daya alam untuk mengetahui cadangan sumber daya alam dan terjadinya degradasi lingkungan.

Perlu penetapan ekolabeling bagi produk yang dihasilkan oleh produsen untuk menjaga kualitas lingkungan.

MODUL 2

KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM DAN UKURAN KELANGKAAN

Kegiatan Belajar 1: Klasifikasi Sumber Daya Alam

Rangkuman

Sumber daya alam secara fisik diklasifikasikan menjadi sumber daya alam pulih, tak pulih dan gabungan

Sumber daya yang menurun kuantitasnya dan tidak dapat diperbaharui dengan teknologi disebut daerah kritis

Berdasarkan pengelolaannya, pengelompokan sumber daya dibagi menjadi: pengelolaan oleh swasta untuk kelompok barang pribadi dan pengelolaan oleh pemerintah untuk barang publik

Pembedaan antara sumber daya alam pulih dan tak pulih dapat dilihat pula dari aspek penerimaan dan biaya pengelolaan

Pembedaan sumber daya alam dapat juga dilihat dari aspek primer dan sekunder

Dikaitkan dengan penggunaannya, sumber daya alam dapat dilihat dari sifat hubungannya yaitu : komplementer, substitusi dan netral

Kegiatan Belajar 2: Mengukur Kelangkaan Sumber Daya Alam

Rangkuman

Pengertian langka menurut ekonom adalah jumlah barang yang diminta lebih banyak dari yang tersedia

Persediaan sumber daya alam diartikan sebagai volume sumber daya alam yang sudah diketahui dan dapat diambil untuk mendatangkan keuntungan.

Para ekonom mengemukakan beberapa cara mengukur kelangkaan yaitu Fisher dengan menggunakan harga barang dan nilai sewa, Barnett anda Morse menggunakan satuan biaya produksi dan ada pula yang menggunakan royalti dan elastisitas substitusi.

Menurut Brown and Field penggunaan biaya produksi per satuan, harga barang dan nilai sewa ekonomis memiliki kelemahan

MODUL 3

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Kegiatan Belajar 1: Pengelolaan Sumber Daya Alam Tak Pulih

Rangkuman

Dalam pengambilan sumber daya alam tak pulih secara optimal ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu: harus memperhitungkan biaya alternatif dan biaya alternatif ini akan selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku.

Variabel yang lebih diperhatikan dalam pengambilan sumber daya alam tak pulih adalah pola perubahan harga dan produksi daripada royalti.

Kenaikan harga barang sumber daya alam tak pulih jika tidak ada batasnya, maka akan menyebabkan timbulnya barang substitusi.

Jika harga meningkat sedang permintaan relatif stabil maka jumlah produksinya akan menurun.

Biaya pengambilan sumber daya alam merupakan fungsi terhadap jumlah maupun besarnya persediaan, sehingga hubungannya dapat positif, negatif atau netral.

Pada persaingan sempurna, seorang pengelola akan memaksimumkan keuntungan dari sumber daya yang dikelolanya.

Pada seorang pengelola monopolis juga akan memaksimumkan keuntungan dengan syarat yang harus dipenuhi adalah penerimaan marjinal harus sama dengan biaya marjinal ditambah dengan royalti.

Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam tak pulih adalah adanya unsur ketidakpastian, ketidakstabilan di pasar, efisiensi, hasil eksplorasi dan permasalahan dalam distribusi dan ketidakadilan.

Kegiatan Belajar 2: Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulih

Rangkuman

Pengambilan sumber daya alam pulih secara optimal harus didasarkan pada konsep steady state.

Pengelolaan sumber daya alam pulih pada umumnya didasarkan pada konsep hasil maksimum yang mantap (Maximum Sustainable Yield).

Pengelolaan sumber daya alam pulih yang didasarkan pada kriteria manfaat biaya dan standar yang memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersih menggunakan konsep Optimal Sustainable Yield.

Pada sumber daya alam pulih terjadi titik balik (turning point) karena lingkungan alamiah memiliki daya dukung yaitu jumlah maksimum yang dapat ditampung oleh lingkungan alam.

Dengan adanya kepemilikan sumber daya alam secara umum maka akan terjadi kepunahan. Hal ini disebabkan setiap pelaku yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak memperhitungkan biaya alternatif yang merupakan nilai di masa mendatang dari sumber daya alam tersebut.

Beberapa cara mengatasi eksploitasi sumber daya alam pulih yang berlebihan adalah dengan:

mendefinisikan hak penguasaan atau hak milik sumber daya alam;

pembatasan peralatan yang digunakan untuk pengambilan;

pembatasan jumlah sumber daya alam yang diambil.

Pada sumber daya milik umum ada kemungkinan akan terjadi faktor kesesakan yaitu individu yang menggunakan fasilitas umum akan merasa saling terganggu. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya kenikmatan para pengguna dan berkurangnya kesediaan untuk membayar.

Pada pengelolaan sumber daya milik umum biasanya akan terjadi kasus pencemaran, karena semua pengguna akan memanfaatkan untuk pembuangan limbah secara sembarangan.

MODUL 4

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Kegiatan Belajar 1: Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Alam

Rangkuman

Ada beberapa pengertian konservasi, namun secara umum diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang masih tetap tersedia.

Cadangan sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diketahui dan bernilai ekonomis. Cadangan ini sudah diketahui jumlah atau besarnya deposit dalam satuan ukuran tertentu dan sudah diketahui manfaatnya.

Menurut David Ricardo manusia akan selalu menggunakan sumber daya alam yang paling tinggi kualitasnya kemudian baru beralih kekualitas yang rendah.

Kelompok Roma berpendapat, bahwa masyarakat hanya memikirkan kepentingannya sendiri dalam jangka pendek karena tingkat kesejahteraannya masih rendah.

Gerakan konservasi di Amerika Serikat adalah untuk mengembangkan sektor kehutanan secara ilmiah.

Kebijakan investasi dan di investasi dapat menghasilkan kegiatan konservasi atau deplisi.

Penggunaan yang lestari secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan konservasi.

Standar minimum digunakan untuk pelaksanaan konservasi agar daerah yang sudah kritis tidak menjadi punah.

Kegiatan Belajar 2: Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Konservasi Sumber Daya Alam

Rangkuman

Salah satu faktor yang paling konsisten mempengaruhi konservasi dan digunakan dalam perencanaan pengambilan sumber daya alam untuk membuat penerimaan bersih di masa mendatang adalah tingkat bunga.

Suatu kenaikan dalam tingkat bunga akan berarti adanya suatu penurunan yang progresif dalam nilai sekarang dari penerimaan bersih.

Dibandingkan sewa pajak mempunyai peranan yang lebih penting untuk konservasi sumber daya alam.

Hak penguasaan merupakan lembaga ekonomi yang utama dalam mempengaruhi keputusan untuk konservasi, karena akan menurunkan lebih lanjut lembaga-lembaga ekonomi yang lain seperti sistem persewaan, kredit dan perpajakan.

Hubungan antara pemilik dan penyewa atau pemakai sumber daya alam yang berupa penyerahan hak penguasaan dari pemilik kepada pemakai dikenal sebagai persewaan.

Hubungan penggunaan sumber daya alam baik untuk produk maupun hasil produksi sangat ditentukan oleh bentuk pasar.

Distribusi tingkat penggunaan sumber daya alam dapat bersifat komplementer, bersaing atau netral. Jika dikaitkan dengan bentuk pasar maka akan terlihat kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu konservasi atau deplisi.

Jika hubungan ketergantungan dalam tingkat penggunaan adalah melalui penerimaan maka yang digunakan pada umumnya adalah sumber daya yang dapat diperbaharui.

Hubungan antara tingkat penggunaan sumber daya alam melalui penerimaan marjinal dan biaya marjinal tergantung dari macam masukan dan macam produk yang dipengaruhinya.

MODUL 5

PENERAPAN ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PADA SUMBER DAYA ALAM

Kegiatan Belajar 1: Analisis Biaya dan Manfaat dalam Penggunaan Sumber Daya Alam

Rangkuman

Pada pengambilan sumber daya alam tambahan manfaat akan mengikuti konsep hukum tambahan manfaat yang semakin berkurang.

Manfaat dari tambahan kegiatan pengambilan sumber daya alam akan melebihi atau minimal sama dengan biaya alternatif.

Proyek yang layak dipilih adalah yang mempunyai B/C rasio lebih besar dari satu, artinya manfaat harus lebih besar dari pada biaya.

Konsep manfaat dan biaya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu antara riil dan semu, langsung dan tidak langsung, primer dan sekunder, dan sebagainya.

Untuk mengetahui layak tidaknya suatu proyek maka kita harus mengenal dan dapat mengukur manfaat dan biaya suatu proyek

Dalam pelaksanaan suatu proyek aspek yang dianggap sulit adalah menentukan tingkat diskonto dan umur proyek.

Kegiatan Belajar 2: Analisis Manfaat dan Biaya Sosial Suatu Proyek

Rangkuman

Analisis Manfaat dan Biaya dirumuskan sebagai:

O = B/C ratio

l = investasi awal proyek; Bn = biaya, waktu

Mn = manfaat waktu i, r = bunga diskonto

Payback period adalah lama waktu yang diperlukan suatu badan usaha untuk memperoleh kembali investasi awalnya.

Average Rate of Return on Investment adalah alat untuk mengukur keuntungan proyek investasi yang diusulkan.

Net Present Value adalah nilai sekarang aliran kas ditambah nilai sekarang nilai akhir suatu proyek dikurangi investasi awal.

Internal Rate of Return adalah tingkat bunga yang menyamakan Net Present Value aliran kas keseluruhan dari proyek sama dengan nol.

MODUL 6

MENURUNNYA FUNGSI LINGKUNGAN

Kegiatan Belajar 1: Penyebab Menurunnya Fungsi Lingkungan

Rangkuman

Merosotnya fungsi lingkungan karena adanya beberapa ciri yang melekat pada lingkungan yaitu: a) sifat sebagai barang publik, b) sifat sebagai barang milik bersama dan c) adanya sifat eksternalitas.

Ada beberapa kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam kaitannya dengan fungsi lingkungan agar tetap lestari yaitu:

Memperbaiki hak penguasaan menjadi barang privat.

Memperbaiki manajemen sumber daya alam dan lingkungan.

Menerapkan sistem ekolabeling.

Melaksanakan audit lingkungan.

Memberikan insentif untuk pengelola lingkungan yang baik.

Kebijakan Adipura bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan dengan maksud membudayakan sikap hidup bersih dan sehat.

Dasar penilaian Adipura meliputi aspek: 1) organisasi dan kelembagaan, 2) kesehatan, dan 3) kondisi fisik kota.

Kegiatan Belajar 2: Sumber dan Macam-macam Pencemaran

Rangkuman

Secara umum limbah dapat dikelompokkan menjadi stock pollutants yaitu limbah yang sulit diserap oleh lingkungan dan fund pollutants, yaitu limbah yang mudah diserap oleh lingkungan.

Limbah dikelompokkan pula menurut luas dampak yang ditimbulkan yaitu bersifat lokal yang berarti kerusakan sebagai akibat pencemaran berada di sekitar sumber pencemaran, dan bersifat regional yang berarti kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih luas dari daerah sekitar.

Volume limbah yang efisien adalah alokasi yang dapat memaksimumkan nilai sekarang dari manfaat sosial bersih yang ditimbulkan.

Manfaat sosial bersih adalah manfaat yang diperoleh dari konsumsi suatu barang atau jasa tertentu dikurangi kerugian yang ditimbulkan adanya kerusakan.

Jenis biaya untuk penanggulangan pencemaran adalah biaya kerusakan akibat pencemaran dan biaya pengendalian atau pencegahan timbulnya pencemaran.

Sumber daya air dibedakan menjadi sumber daya air tanah yaitu sumber air bersih yang terdapat di dalam tanah dan batu-batuan, dan sumber daya air permukaan yaitu sumber air yang terdiri dari badan sungai, danau dan lautan.

Pencemaran pada air tanah terjadi jika bahan pencemar memasuki daerah titik jenuh. Sedang sumber pencemaran air permukaan adalah limbah yang sengaja di buang di badan air dan limbah yang tertinggal pada saat pengangkutan di badan air.

Sumber pencemaran air pemukaan dibedakan menjadi sumber tak bergerak dan sumber bergerak.

Biological oxygen demand (BOD) merupakan ukuran volume oksigen yang diperlukan oleh suatu badan air.

Bahan berbahaya dan beracun merupakan pencemar yang sulit di asimilasi oleh lingkungan, sehingga dikategorikan sebagai stock pollutants.

Baku mutu emisi udara ambien terdiri dari dua yaitu: pertama, baku mutu primer yang diartikan sebagai baku mutu yang harus dipatuhi oleh semua kegiatan, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia. Sedang yang kedua, baku mutu sekunder bertujuan untuk melindungi kesejahteraan manusia dari pencemaran.

Pencemar udara dikelompokkan berdasarkan sifatnya dan terdiri dari partikel dan gas.

Pencemaran yang terjadi pada sumber daya tanah termasuk sangat tinggi, karena tanah atau bumi merupakan tempat kehidupan manusia dan banyak limbah padat yang dibuang ke dalamnya.

MODUL 7

EKONOMIKA KUALITAS LINGKUNGAN

Kegiatan Belajar 1: Ekonomika Pengendalian Pencemaran

Rangkuman

Model keseimbangan material menggambarkan interaksi antara perekonomian dan lingkungan.

Apabila kemampuan lingkungan dalam mengasimilasi lebih rendah dari volume limbah itu sendiri maka akan terjadi eksternalitas.

Kerusakan adalah semua dampak negatif yang dialami oleh pengguna lingkungan sebagai akibat dari menurunnya fungsi lingkungan.

Fungsi kerusakan menunjukkan hubungan antara volume limbah dan kerusakan yang disebabkan oleh limbah tersebut.

Ambang batas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat konsentrasi tertinggi yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Biaya penanggulangan pencemaran adalah biaya-biaya untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke dalam lingkungan.

Tingkat emisi yang efisien adalah tingkat emisi yang biaya kerusakan marjinalnya sama dengan biaya marjinal penanggulangan pencemaran.

Prinsip kesamaan marjinal digunakan untuk mencapai tingkat emisi yang efisien.

Kegiatan Belajar 2: Ekonomika Perlindungan Lingkungan

Rangkuman

Ada dua metode untuk melindungi lingkungan yaitu pendekatan pengaturan langsung dan pendekatan insentif ekonomi berdasarkan mekanisme pasar.

Prinsip pencemar harus membayar adalah dengan memasukkan biaya eksternal ke dalam biaya produksinya.

Pada prinsip pencemar harus membayar ada dua interpretasi yaitu interpretasi sempit dan interpretasi yang luas.

Tingkat pencemaran yang optimum adalah pada saat perpotongan antara kurva keuntungan bersih marjinal dan biaya eksternal marjinal.

Instrumen yang digunakan dalam pendekatan pengendalian pencemaran untuk memelihara lingkungan adalah dengan cara:

mengubah secara langsung tingkat harga atau biaya produksi;

mengubah secara tidak langsung harga dan biaya melalui kebijakan fiskal dan moneter;

menciptakan pasar bagi barang-barang lingkungan.

Keuntungan dari pendekatan dengan pajak atas pencemaran adalah produsen masih dapat menghasilkan produk yang dapat memberikan nilai manfaat bersih lebih rendah dari biaya eksternal yang ditanggung masyarakat. Selain itu dengan pajak atas pencemaran tidak terlalu banyak dihindari.

Pada kenyataannya penggunaan pajak lingkungan cukup sulit untuk dilaksanakan karena adanya ketidakpastian dalam biaya kerusakan lingkungan akibat pencemaran.

Tinggi rendahnya elastisitas permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menentukan efektif tidaknya pungutan pencemaran.

Sistem perdagangan perizinan merupakan pendekatan pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam dengan tujuan mengubah tingkah laku produsen dalam kegiatannya sehingga dapat bersahabat dengan lingkungan.

MODUL 8

NERACA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Kegiatan Belajar 1: Kegunaan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Rangkuman

Fungsi dari neraca pendapatan nasional adalah sebagai:

Sistem pengukuran perkembangan sosial ekonomi suatu negara.

Sistem informasi mengenai pengelolaan ekonomi dan pembuat kebijakan.

Suatu catatan mengenai bekerjanya sistem sosial ekonomi suatu negara.

Indikator di bidang ekonomi agar dapat dimengerti secara internasional.

Fungsi dari neraca sumber daya alam dan lingkungan adalah:

Untuk menilai proses dan hasil pembangunan secara objektif dan menyeluruh.

Menilai potensi pembangunan di masa mendatang

Memperjelas hak pemilikan sumber daya alam

Memperjelas kompensasi baik fisik maupun moneter

Mengelola sumber daya alam secara lebih efektif.

Permasalahan dalam neraca sumber daya alam dan lingkungan adalah:

Belum memasukkan nilai pengurangan sumber daya alam dan lingkungan.

Belum memperhatikan penurunan kualitas lingkungan

Tidak memasukkan unsur biaya penanggulangan pada Produk Nasional Bruto.

Permasalahan umum dalam penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan adalah penyatuan pandangan berbagai pihak.

Permasalahan khusus pada penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan adalah tidak tersedianya data yang menunjang.

Perlunya neraca sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan adalah untuk menjaga keseimbangan dan persediaan bagi generasi yang akan datang.

Strategi untuk menjamin tersedianya sumber daya alam dan lingkungan adalah:

Meneliti kondisi dan masalah sumber daya alam dan lingkungan.

Mengubah teori dan praktik pemberian nilai pada setiap barang.

Membuat studi dan aplikasi mengenai neraca sumber daya alam dan lingkungan.

Memperjelas hak pemilikan sumber daya alam

Memanfaatkan sumber daya alam secara rasional

Memperbaiki cara pengelolaan sumber daya alam.

Kegiatan Belajar 2: Konsep, Metode, dan Aplikasi Penghitungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Rangkuman

Degradasi lingkungan yang merupakan perubahan kualitas sumber daya alam dan lingkungan dapat dimasukkan sebagai biaya pembangunan.

Degradasi lingkungan yang berarti menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan meningkatnya biaya produksi.

Menghitung penyusutan dapat dilakukan dengan melihat perubahan nilai harga barang modal atau melihat nilai sekarang dari jumlah sewa barang modal.

Neraca sumber daya alam menunjukkan pendapatan riil suatu negara, jumlah sumber daya alam yang akan digunakan generasi mendatang dan melihat kesejahteraan dan penderitaan masyarakat.

Masalah utama dalam penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan adalah mengenai penyusunan teori nilai dan metode yang rasional guna menentukan nilai sumber daya alam dan lingkungan.

Beberapa metode yang digunakan dalam penghitungan sumber daya alam dan lingkungan adalah: a) pendekatan pendapatan, b) pendekatan kesejahteraan, c) penghitungan fisik dan d) penghitungan moneter.

Salah satu aplikasi dari metode penghitungan sumber daya alam dan lingkungan adalah untuk penyusunan nilai produk domestik regional hijau dan untuk menghitung nilai pendapatan regional hijau.

MODUL 9

VALUASI LINGKUNGAN

Kegiatan Belajar 1: Model Penentuan Nilai Lingkungan

Rangkuman

Pemberian nilai pada lingkungan dapat dibedakan dengan dua cara yaitu berdasarkan nilai atas dasar penggunaan dan nilai atas dasar yang terkandung di dalamnya.

Nilai atas dasar penggunaan dibedakan menjadi nilai atas dasar warisan generasi yang sebelumnya dan nilai karena keberadaannya.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan.

Ada dua kelompok besar teknik penilaian dampak yaitu dari:

segi manfaat meliputi: 1) pendekatan nilai pasar; 2) pendekatan pasar pengganti; 3) pendekatan kompensasi; 4) pendekatan nilai survey.

segi biaya meliputi teknik analisis biaya

Kegiatan Belajar 2: Valuasi Ekonomi Degradasi Lingkungan di Sektor Kehutanan (Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara)

Rangkuman

Dalam kajian sekarang ini belum diperhitungkan fungsi hutan yang tidak langsung seperti hutan sebagai sumber genetika, tempat rekreasi, fungsi ekologi dan keanekaragaman hayati, serta fungsi lingkungannya (environmental services). Demikian pula nilai ekonomi yang dihitung baru nilai ekonomi yang berkaitan dengan nilai penggunaan (use value) dan belum memperhitungkan nilai bukan penggunaan seperti nilai warisan, nilai keberadaan. Yang terakhir itu belum dilaksanakan karena memerlukan survei langsung dengan menggunakan pendekatan kesediaan membayar dan atau kesediaan menerima pembayaran; yang semuanya itu memerlukan biaya penelitian yang tinggi. Kalau nilai-nilai ini semua sudah dapat dihitung, maka nilai kerugian akibat kebakaran hutan, kerusakan hutan dan penebangan hutan akan menjadi jauh lebih besar lagi.

Analisis ini menunjukkan bahwa peranan hutan yang bersifat multi fungsi itu ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan sumber kehidupan manusia hendaknya dilakukan melalui pengelolaan hutan secara sangat bijaksana berhati-hati, karena banyak fungsi hutan yang sifatnya tidak dapat dikembalikan lagi apabila sudah rusak atau hilang (irreversible). Jadi tidak berarti bahwa hutan sama sekali tidak boleh diambil manfaat langsungnya seperti kayu hutan dan hasil hutan ikutan lainnya, tetapi pemanfaatan hutan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan yang bijaksana sehingga menjamin kelangsungan fungsi sumber daya hutan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa:

Degradasi lingkungan di sektor kehutanan dapat mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung.

Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh penebangan hutan, kerusakan hutan, dan kebakaran hutan akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda.

Kebakaran hutan akan menimbulkan dampak antara lain:

peningkatan suhu udara;

timbul asp tebal;

kadar debu berlebihan;

menimbulkan berbagai dampak turunan;

mempengaruhi ekosistem;

mempengaruhi fotosintesis vegetasi hutan;

hilangnya beberapa unsur hara;

rusaknya vegetasi penutup;

pengurangan penyerapan CO2 dan sebagainya

Kerusakan hutan dan penebangan kayu akan menimbulkan beberapa kerugian di antaranya, pengurangan kesuburan tanah, hilangnya unsur hara, terjadinya erosi tanah, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

NN. (1998). Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Jakarta: KLH dan UNDP.

M. Suparmoko, M. Ratnaningsih, M. Asta and Harlini Kahar. “Forest Resources” dalam Surna T. Djajadiningrat, M. Suparmoko, and M. Ratnaningsih, editors: (1993). Natural Resources Accounting for Sustainable Development, Ministry of State for Population and Environment, Environmental Management Development in Indonesia, Jakarta: Central Bureau of Statistics.

Porkas Sagala. (1994). Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

M. Suparmoko. (2002). Penilaian Ekonomi: Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Yogyakarta: BPFE.

M. Suparmoko. (1997). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Yogyakarta: BPFE.

Sung Hoon Kim and John Dixon. (1986) “Economic Valuation of Environmental Quality Aspects of Upland Agricultural Projects in Korea”, dalam John A. Dixon and Maynard M. Hufschmidt, Economic Valuation Techniques for the Environment, Baltimore: The John Hopkins University Press.

Ekonomi Pembangunan

2010-11-17T22:31:00.000-08:00

by yohana

Tinjauan Mata Kuliah
Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu upaya yang mutlak dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapat berkapita dalam jangka panjang. Untuk itu diperlukan serangkaian upaya agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik. Sedangkan ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut agar dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat.

Mata kuliah Ekonomi Pembangunan berupaya untuk memberikan bekal kepada mahasiswanya agar memahami konsep-konsep yang berkenaan dengan pembangunan ekonomi agar dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya.

Modul ini dibagi dalam sembilan modul yang terdiri dari Modul 1, membicarakan tentang konsep-konsep dasar dalam pembangunan ekonomi dan permasalahan dasar yang dihadapi negara sedang berkembang. Modul 2, membahas tentang perubahan struktural dalam proses pembangunan, Modul 3, membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi dan teori tahap-tahap pembangunan ekonomi, Modul 4, membahas peranan, permasalahan dan kebijakan kependudukan dalam pembangunan ekonomi, Modul 5, membahas tentang peranan modal dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional, Modul 6, menjelaskan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, Modul 7, menjelaskan tentang pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan, Modul 8, menganalisis syarat dan kebijakan pembangunan ekonomi, dan Modul 9, menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan berkelanjutan.

MODUL 1: Konsep-konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar yang Dihadapi Negara Sedang Berkembang
Kegiatan Belajar 1: Konsep-konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Ekonomi Pembangunan adalah cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang khususnya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Tujuan dari analisis ekonomi pembangunan adalah untuk: menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang, mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara tersebut. Ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: sangat kompleksnya masalah pembangunan, banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan, ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya. Tujuan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan perkapita. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian antara lain adalah: output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah, kebahagiaan penduduk bertambah, menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas, memberikan manusia kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan alam sekitar, memberikan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas, mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Kerugian-kerugian dari pembangunan ekonomi adalah: mendorong seseorang untuk berpikir maupun bertindak lebih mementingkan diri sendiri, mendorong seseorang lebih bersifat materialistis, sifat hidup gotong royong yang pada umumnya terdapat di negara-negara sedang berkembang semakin berkurang, sifat kekeluargaan dan hubungan keluarga semakin berkurang.

Kegiatan Belajar 2: Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang
Rangkuman
Ada tiga permasalahan dasar/pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Tiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: berkembangnya ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman & Cynthia Taft Morris adalah sebagai berikut: menurunnya pendapatan per kapita, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Hal ini mengakibatkan pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (term of trade) negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain. Kemiskinan ditimbulkan oleh dua hal, yaitu: kemiskinan yang bersifat alamiah atau kultural, dan kemiskinan yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural.

Di samping beberapa karakteristik di atas, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang antara lain adalah: dualisme ekonomi, iklim tropis, kebudayaan yang tidak ekonomis, produktivitas rendah, jumlah kapital yang sedikit, perdagangan luar negeri dan ketidaksempurnaan pasar.

MODUL 2: Perubahan Struktural dalam Proses Pembangunan
Kegiatan Belajar 1: Sifat-sifat Umum Negara Sedang Berkembang
Rangkuman
Istilah negara yang sedang berkembang merupakan sebutan bagi negara-negara yang belum maju atau negara yang masih terbelakang. Dikatakan negara yang sedang berkembang (developing countries) karena negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemakmurannya. Negara-negara yang sedang berkembang ini sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika.

Dilihat dari penampilan fisik, suatu negara termasuk kategori negara sedang berkembang apabila keadaannya miskin, tingkat hidup penduduk masih rendah, rumah-rumah penduduk masih sederhana, di kota-kota masih banyak pengemis, belum banyak pabrik atau industri, jalan-jalan dan komunikasi maupun transportasi masih kurang, sebagian besar penduduk pendidikannya masih rendah, dan usaha pertambangan dan industri besar dilakukan oleh perusahaan asing.

Menurut M. Meier dan RE. Baldwin, yang dikutip oleh Irawan dan Suparmoko (1974: 29-32), dikemukakan bahwa ciri-ciri umum negara yang miskin atau negara yang sedang berkembang ada enam macam, yakni:sebagai produsen barang-barang primer; sumber-sumber alam belum diolah; menghadapi tekanan penduduk; penduduknya masih terbelakang; kekurangan kapital atau modal; dan orientasi perdagangan ke luar negeri.

Menurut Todaro, 2000, ciri-ciri umum dari setiap negara sedang berkembang dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori utama sebagai berikut: standar hidup yang rendah, produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi, tingkat pengangguran penuh dan terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer, pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak memadai, dominasi, ketergantungan, dan Kerapuhan dalam Hubungan Internasional.

Kegiatan Belajar 2: Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan
Rangkuman
Terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau dari sektor primer ke sekunder maupun ke tersier. Terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula perubahan peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Oleh sebab itu, sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor akan mengalami perubahan dengan adanya pembangunan ekonomi.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perubahan struktural dapat dipelajari dalam teori perubahan struktural. Ada dua teori utama yang membahas tentang perubahan struktural yaitu teori yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dengan teori migrasinya dan teori yang dikemukakan oleh Hollis Chenery dengan teori transformasi struktural. Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Arthur Lewis pada dasarnya membahas tentang proses pembangunan yang terjadi antara daerah desa dan kota, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi dari desa ke kota. Teori ini mengatakan bahwa urbanisasi terjadi karena adanya perbedaan dalam pembangunan antara desa dan kota. Kesenjangan antara desa dengan kota inilah yang menyebabkan banyak masyarakat desa yang berbondong-bondong pindah ke kota. Sedangkan teori pembangunan ekonomi Hollis Chenery dengan teorinya Pattern of Development memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan pembangunan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian yang sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagi mesin pertama pertumbuhannya.

Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan sumbangan dari berbagai sektor terhadap produksi nasional, harus diketahui seberapa besar sumbangan masing-masing sektor terhadap produksi nasional sebelum ada pembangunan ekonomi, dan selanjutnya dibandingkan setelah ada pembangunan ekonomi.

MODUL 3: Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Teori Tahap-tahap Pembangunan Ekonomi
Kegiatan Belajar 1: Teori Pertumbuhan Ekonomi
Rangkuman
Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang membahas tentang proses pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat aliran yaitu aliran klasik, neo-klasik, Schumpeter, dan post Keynesian. Ahli ekonomi yang lahir antara abad delapan belas dan permulaan abad kedua puluh ini, lazim digolongkan sebagai aliran/kaum Klasik. Aliran/kaum klasik ini dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: aliran Klasik dan aliran Neo-Klasik. Dari kedua golongan ahli-ahli ekonomi Klasik dan Neo-Klasik, sebagian besar menumpahkan perhatiannya pada analisis sifat-sifat kegiatan masyarakat dalam jangka pendek, hanya sedikit sekali yang menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Kurangnya perhatian kedua golongan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terutama oleh pandangan mereka yang diwarisi dari pendapat Adam Smith, yang berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu perekonomian berfungsi secara efisien.

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, melainkan merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus. Selanjutnya menurut Schumpeter, perkembangan selanjutnya itu tidak bersifat gradual, tetapi mengandung ketidaktentuan dan risiko yang besar, sehingga tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu dan ini menyebabkan timbulnya keragu-raguan dalam mengembangkan usaha lebih lanjut. Menurut Schumpeter, faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi adalah wiraswasta (entrepreneur). Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk berkembangnya produksi nasional.

Ahli-ahli Post-Keynesian mencoba mengembangkan teori pertumbuhan Keynes. Pada hakikatnya teori tersebut dikembangkan oleh dua ahli ekonomi secara sendiri-sendiri, namun karena inti dari teori tersebut adalah sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar pada hakikatnya menganalisis mengenai persoalan-persoalan tentang: syarat-syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari masa ke masa kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah, sebagai akibat dari penanaman modal akan selalu sepenuhnya digunakan.

Kegiatan Belajar 2: Tahap-tahap Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Ada beberapa ahli yang memaparkan teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu Fredrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez faire. Ia berpendapat bahwa paham Laissez faire dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun ia menghendaki adanya proteksi bagi industri-industri yang masih lemah. Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi di mulai dari: fase primitif biadab, fase pertanian, fase pertanian dan pabrik, pabrik dan perdagangan.

Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu: perekonomian barter atau perekonomian natural, perekonomian uang, dan perekonomian kredit.

Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu: produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian kota dan perekonomian nasional, di mana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri.

Tahap-tahap pembangunan ekonomi menurut Rostow dikelompok-kan menjadi: masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, menuju kematangan dan konsumsi berlebih.

MODUL 4: Peranan, Permasalahan dan Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Ekonomi
Kegiatan Belajar 1: Peranan Penduduk dalam Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Dalam analisis masalah ketenagakerjaan, penduduk dibedakan menjadi 2 golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi, penduduk memiliki dua peranan penting yaitu dilihat dari sisi permintaan dan dilihat dari sisi penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen, sedangkan dilihat dari sisi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen.

Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi. Ini berarti bahwa pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada artinya bagi pembangunan ekonomi.

Bagi negara-negara maju, pertambahan penduduk yang pesat justru menyumbang terhadap kenaikan penghasilan riil per kapita. Hal ini disebabkan karena di negara-negara yang maju pada umumnya mempunyai tabungan yang siap untuk melayani kebutuhan investasi, sehingga tambahan penduduk justru akan menambah potensi masyarakat sebagai sumber permintaan yang baru. Sebagai suatu contoh dengan bertambahnya penduduk juga akan menambah permintaan akan kebutuhan perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan lain sebagainya.

Bagi negara-negara sedang berkembang keadaannya sama sekali terbalik. Perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Menurut aliran Klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, berpendapat bahwa selalu akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tigkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan menang perkembangan penduduk.

Kegiatan Belajar 2: Masalah dan Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Ada 4 aspek penduduk yang perlu diperhatikan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: adanya tingkat kelahiran yang relatif tinggi, adanya struktur umur yang tidak favorabel, tidak meratanya distribusi penduduk dan tidak cukupnya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih.

Selain 4 permasalahan tentang kependudukan di atas masih ada permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah kependudukan yaitu terjadinya ledakan penduduk di negara sedang berkembang. Ada tiga faktor yang menentukan perkembangan penduduk. Ketiga faktor tersebut adalah tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan mobilitas.

Untuk memecahkan masalah kependudukan ada beberapa cara. Cara utama yang dilakukan untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan pengendalian kelahiran (birth control), yaitu dengan program Keluarga Berencana. Selain dengan program keluarga berencana cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan pemanfaatan Sumber Daya manusia. Tenaga kerja yang menganggur merupakan persediaan faktor produksi yang dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain untuk meningkatkan output di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, tenaga tersebut perlu dimanfaatkan. Dalam memanfaatkan tenaga yang menganggur ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu: dari segi permintaan dan penawaran. Di samping cara di atas masih ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan khususnya untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yang kian bertambah, ada beberapa kebijakan yang bisa ditempuh. Beberapa kebijakan tersebut adalah: 1) Membuka lapangan kerja baru, 2) Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang mandiri dengan menggunakan sumber dana pembangunan dalam negeri. 3) Pemerintah harus melarang para investor Indonesia melakukan investasi ke luar negeri. Kebijakan ini sebagai upaya menangkal pelarian modal (capital flight) dari Indonesia. 4) Sektor pertanian menjadi sektor primadona pembangunan ekonomi. 5) Pemerintah perlu membersihkan berbagai inefisiensi ekonomi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan inefisiensi ekonomi.

MODUL 5: Peranan Modal dalam Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama Internasional
Kegiatan Belajar 1: Peranan Modal dalam Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Secara umum istilah pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan warga masyarakat. Kemajuan di sini lebih diartikan sebagai kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, kata pembangunan sering dipahami sebagai kemajuan yang dicapai sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi faktor modal/kapital merupakan salah satu faktor yang penting.

Kapital merupakan semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Dilihat dari fungsinya dalam pembangunan ekonomi, kapital mempunyai dua fungsi pokok yaitu: sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi, dan sebagai sumber-sumber untuk menaikkan tenaga produksi. Kapital di negara-negara sedang berkembang pada umumnya relatif jarang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Namun salah satu faktor yang dominan yang menyebabkan langkanya jumlah kapital di negara sedang berkembang adalah karena adanya lingkaran perangkap kemiskinan (Vicious Circles).

Dalam arti uang, sumber-sumber kapital untuk pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber yaitu: tabungan sukarela (Voluntary Saving), pajak (Forced Saving), dan pinjaman luar negeri (Foreign Loans). Selain ketiga sumber di atas, kapital untuk pembangunan dapat diperoleh dari: menggeser kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain, menekan konsumsi, meningkatkan ekspor, dan memindahkan faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif.

Dalam penggunaan kapital untuk investasi dalam pembangunan ada beberapa macam kriteria yang dapat digunakan. Beberapa kriteria tersebut di antaranya adalah kriteria neraca pembayaran, kriteria produktivitas sosial marginal, kriteria intensitas faktor-faktor produksi, kriteria bagian investasi kembali, dan kriteria operasional.

Dalam hubungannya dengan penggunaan kapital untuk keperluan investasi ada dua teori yaitu: teori usaha perlahan-lahan dan teori dorongan besar. Teori usaha perlahan-lahan berpendapat bahwa suatu usaha sebaiknya tidak dilaksanakan secara besar-besaran. Sedangkan teori dorongan besar berpendapat bahwa suatu usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran, karena kalau suatu usaha untuk menaikkan pendapatan hanya dilakukan secara kecil-kecilan atau dengan menggunakan kapital yang sedikit keuntungan yang diperoleh relatif kecil, hal ini justru hanya akan mendorong pertumbuhan penduduk. Kedua teori ini mengilhami dua model pembangunan yaitu pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang.

Kegiatan Belajar 2: Kerja Sama Internasional
Rangkuman
Perdagangan internasional adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang dan jasa antara satu negara dengan negara yang lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Penyebab timbulnya perdagangan internasional adalah perbedaan barang yang diproduksi, perbedaan kepemilikan faktor produksi, kelebihan dan kekurangan hasil produksi, perbedaan harga hasil produksi, dan perbedaan selera. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri karena:

1. Perdagangan internasional membutuhkan jenis mata uang yang berbeda-beda.

2. Tata cara transaksi jual beli dalam perdagangan internasional memakan waktu lama.

3. Cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit dan berisiko tinggi.

4. Perbedaan kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan perdagangan internasional.

Sumber perolehan devisa negara adalah: ekspor barang, ekspor jasa, pariwisata, investasi ke luar negeri, pinjaman luar negeri, hadiah, hibah atau grant. Tujuan penggunaan devisa adalah untuk: mengimpor barang dari luar negeri, baik barang modal ataupun barang konsumsi, mengimpor jasa dari luar negeri, membayar keuntungan atau dividen terhadap penanaman modal asing, membayar cicilan utang dan bunga pinjaman luar negeri, membiayai kegiatan warga negaranya di luar negeri, misalnya kegiatan kedutaan, konsulat, dan atase di luar negeri, biaya studi pelajar atau mahasiswa di luar negeri, kunjungan pejabat ke luar negeri dan lain sebagainya. Bentuk kerja sama ekonomi antarnegara:

1. Kerja sama Bilateral.

2. Kerja sama Multilateral.

a. Kerja sama Regional;

b. Kerja sama Internasional.

3. Kerja sama ekonomi internasional.

Tujuan kerja sama ekonomi antarnegara: memajukan perdagangan dunia, mempercepat pembangunan ekonomi dunia, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia.

MODUL 6: Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan Belajar 1: Sumber Daya Alam dan Peranannya Terhadap Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Sumber daya alam merupakan segala macam sumber daya yang sifatnya heterogen dan kompleks. Dilihat dari sifatnya, sumber daya alam merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya, dan merupakan suatu konsep yang dinamis, sehingga ada kemungkinan bahwa terjadinya perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna. Sumber daya alam mempunyai nilai dan sifat jamak. Oleh karena itu, sumber daya alam mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu dan tempat. Dilihat dari jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable), dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable).

Dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi, sejarah mencatat bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup sumber-sumber alam yang dimilikinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber daya alam, antara lain adalah faktor sosial dan budaya, teknologi dan keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat meningkatkan dan menghambat penggunaan sumber-sumber alam. Keadaan ekonomi dapat meningkatkan penggunaan sumber-sumber alam apabila didukung oleh faktor-faktor lain. Namun keadaan ekonomi dapat menghambat penggunaan sumber-sumber alam apabila tidak didukung tersedianya faktor-faktor lain, seperti adanya organisasi yang kurang baik, distribusi yang kurang baik, bentuk pasar kurang tepat dan ketergantungan pada ekspor.

Kegiatan Belajar 2: Permasalahan dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Rangkuman
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) antara lain adalah: sumber daya alam persediaannya terbatas, lokasi dari sumber daya alam letaknya jauh dari yang memerlukan, pergeseran para pengguna dari yang semula memakai sumber daya alam yang renewable menjadi semakin tergantung pada sumber daya alam yang non renewable, pemanfaatan sumber daya alam tidak lagi bijaksana dan berpandangan jangka pendek, dan belum adanya pertimbangan lingkungan.

Beberapa faktor yang dapat menunda kelangkaan sumber daya alam antara lain adalah: perubahan teknologi, kemajuan transportasi dan perdagangan internasional, daur ulang, substitusi penggunaan sumber daya alam, adanya rencana pengolahan sumber daya alam yang baik, dan menunjang usaha-usaha penelitian dan pengembangan suatu masyarakat.

Dalam melihat berlangsungnya faktor-faktor yang menunda kelangkaan sumber daya alam, ada dua pendapat yang berlawanan. Ada pendapat yang optimis dan ada pendapat yang pesimis. Alfred Marshall menyatakan dalam jangka panjang inovasi teknologi nampaknya akan mengalami diminishing returns. Alfred Marshall tergolong berpendapat pesimis. Kaum optimis percaya bahwa teknologi akan terus menaikkan produktivitas sumber daya alam. Di mana sumber daya alam akan mampu mengimbangi laju keluaran sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terhalang oleh masalah terbatasnya sumber daya alam.

Sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya teknologi merupakan unsur-unsur dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam haruslah dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya harus dilakukan secara bijaksana untuk melestarikan persediaan sumber daya alam tersebut, sehingga generasi sekarang dan mendatang dapat menikmatinya. Pengelolaan sumber daya alam haruslah sedemikian rupa, sehingga sumber daya alam itu selalu dapat ditingkatkan persediaannya melalui usaha eksplorasi dan eksploitasi, peningkatan efisiensi proses produksi, peningkatan fungsi serta dengan bantuan teknologi untuk dapat meningkatkan proses daur ulang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab.

MODUL 7: Pendapatan Per Kapita Sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan
Kegiatan Belajar 1: Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi
Rangkuman
Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu, untuk Indonesia adalah satu tahun kalender. Sedang pendapatan per kapita merupakan keseluruhan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ada tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Ketiga metode tersebut adalah metode produksi, pendapatan dan pengeluaran. Idealnya dengan menggunakan ketiga metode tersebut mendapatkan hasil yang sama. Dengan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan untuk seluruh lapisan masyarakat selama periode waktu tertentu. Agar tidak terjadi pencatatan ganda dalam penggunaan metode ini hendaknya yang dijumlahkan adalah nilai tambahnya. Dengan metode pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang dihasilkan karena penggunaan faktor-faktor produksi. Sedang dengan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang di lakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian pendapatan perlu dibedakan antara pendapatan nasional menurut harga yang berlaku dan pendapatan nasional riil. Pendapatan nasional menurut harga yang berlaku merupakan pendapatan nasional yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan nasional riil merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan harga tetap. Dari data pendapatan nasional riil dari tahun ke tahun, dapatlah dihitung laju pertumbuhan ekonomi.

Beberapa manfaat perhitungan dan analisis dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita adalah: untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara membandingkan tingkat kemakmuran antar negara, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, dan dasar penentu kemanfaatan hubungan luar negeri.

Kegiatan Belajar 2: Kelemahan Pendapatan Per Kapita sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan
Rangkuman
Pendapatan per kapita sering kali digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Namun demikian, dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan kita harus hati-hati, karena meskipun pendapatan per kapita jelas dapat menunjukkan kinerja suatu perekonomian, namun itu bukanlah pengukur tingkat kesejahteraan yang memuaskan.

Ada beberapa kelemahan pendapatan per kapita sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Beberapa kelemahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelemahan yang bersifat umum dan kelemahan yang bersifat metodologis. Oleh karena adanya beberapa kelemahan maka agar pendapatan per kapita tetap dapat digunakan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya-upaya penyempurnaan.

Dalam usaha penyempurnaan indeks tingkat kesejahteraan, Backerman membedakan berbagai penyelidikan ke dalam tiga golongan: Golongan pertama, berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Golongan kedua, adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Golongan ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (non-monetary indicators).

MODUL 8: Syarat dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan Belajar 1: Syarat-syarat Umum Perkembangan Ekonomi dan Pola Pengembangan Sektor Industri
Rangkuman
Menurut Baldwin dan Meier, agar perkembangan ekonomi dapat berjalan seperti yang diharapkan, ada beberapa syarat yaitu adanya kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri, adanya mobilitas faktor produksi, akumulasi kapital, kriteria dan arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan, penyerapan kapital dan stabilitas nilai-nilai serta lembaga-lembaga yang ada. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara antara faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi mempunyai peranan yang seimbang, karena antara keduanya saling ketergantungan dan saling melengkapi, sebab kemakmuran ekonomi itu hanya sebagian saja dari kemakmuran sosial. Untuk mengalokasikan kapital terlebih dahulu harus ditiadakan kriteria dan arah investasi, namun pemilihan ini tidak mudah maka ada 3 hal dapat dipergunakan sebagai pedoman yakni: Penempatan investasi diusahakan pada kondisi capital output ratio-nya rendah Proyek-proyek yang dipilih harus dapat memaksimisasikan tenaga kerja (produktivitas tenaga kerja yang tertinggi). Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran internasional sehingga dapat memaksimisasikan perbandingan antara ekspor dan investasi.

Industri yang efisien pada umumnya adalah industri yang berskala besar, dan industri skala besar hanya bisa dimungkinkan bila ada jaminan pasar yang luas. Pasar yang luas hanya dapat terjadi dalam perdagangan internasional, yang merupakan syarat bagi terlaksananya pengembangan sektor industri. Sektor industri yang berkembang bila mampu menciptakan surplus maka akan mendorong perkembangan industri yang lain. Suatu negara akan memperoleh peluang surplus hanya kalau negara tersebut menganut sistem perdagangan yang bebas atau perekonomian yang terbuka.

Kegiatan Belajar 2: Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi
Rangkuman
Kebijakan dalam pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ekonomi dalam negeri meliputi: peranan pemerintah dalam hal campur tangan terhadap proses pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, fasilitas pelayanan umum, perbaikan di bidang pertanian, kebijakan di bidang fiskal, dan kebijakan moneter.

Kebijakan ekonomi luar negeri meliputi: 1. Kebijakan pemerintah dalam perdagangan barang-barang manufaktur yang lebih menguntungkan daripada barang-barang pertanian, di samping juga memberikan subsidi untuk meningkatkan term of trade dan kebijakan perdagangan yang restriktif untuk memperbaiki neraca pembayaran internasional. 2. Bantuan teknis, mengatur dan membentuk tim internasional untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara yang belum maju dalam hubungannya dengan rencana pendidikan di luar negeri untuk menyediakan tenaga ahli. 3. Investasi asing swasta, baik investasi langsung maupun investasi portofolio dengan membeli saham-saham perusahaan di negara yang sedang berkembang. 4. Investasi asing pemerintah; yang pada dasarnya juga untuk mendorong investasi swasta asing dan dalam negeri. 5. Kebijakan tata niaga; yang meliputi pola umum pengembangan sektor industri, pengaturan tata niaga dan permasalahannya, misalnya: pola ekspor, pola dasar dalam negeri, tarif, kuota, dan penunjukan importir.

MODUL 9: Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Kegiatan Belajar 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Rangkuman
Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas. Perlu kita ketahui bahwa: memang sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Dalam penggalian sumber-sumber alam untuk keperluan pembangunan ekonomi, harus diusahakan agar supaya: tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Demikian besar peranan lingkungan dalam pembangunan ekonomi sehingga dikhawatirkan pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi, karena sumber daya alam sudah tidak ada lagi yang dapat digali atau karena kondisi sumber daya alamnya sudah demikian buruk, karena menggebunya pembangunan yang dilaksanakan atau karena pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak terpikirkan pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan

Kegiatan Belajar 2: Industri dan Eksternalitas dalam Pembangunan yang Berkelanjutan
Rangkuman
Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.

Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional (Pendapatan Domestik Bruto) di samping juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang: penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Tahap industrialisasi berdasarkan tolok ukur kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dapat dibagi menjadi; (1) tahap non- industrialisasi, (2) tahap dalam proses menuju industrialisasi, (3) tahap semi industri, (4) tahap industrialisasi penuh.

Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya, berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.

Kebijaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (1996, ha1147-156), minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: menghormati dan memelihara komunitas kehidupan,memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang dan mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.

Daftar Pustaka

Djajadiningrat, Surna T. Population and Development for a Sustainable Future, paper presented in the Seminar "World Without Borders", July 18-22, 1990, Yogyakarta.
Emil Salim. (1981). Pengantar Industrialisasi. Jakarta: UI Press.
Hadi Prayitno dan Budi Sentosa. (1996). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Irawan, dan Suparmoko M. (1992). Ekonomi Pembangunan. Edisi kelima, Yogyakarta: BPFE.
Masykur Wiratmo. (1992). Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: MW Mandala.
Meier, Geraid M, and Baldwin, Robert E. (1957). Economic Development, Theory, History and Policy. New York: John Willey & Sons Inc.
Moelyarto Tjokrowinoto, dan Andreas Budi Purnomo Bojonegoro. (1989). Ekonomi Lingkungan Suatu Pengantar. Cetakan ke-3. Yogyakarta: BPFE.
Todaro, Michel P. (1983). Economic Development in the Third World. Dar es Salam: Oxford University Press.
Todaro, Michel P. (2004). Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

2010-11-17T22:27:00.000-08:00

BY YOHANA ANESTASIA

I.DEFINISI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

II.PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KENAIKAN PRODUKTIVITAS

Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah.Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

III.PERMINTAAN AGREGRATIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada gambar ini dianggap bahwa tingkat PNN kesempatan kerja penuh pada thaun 1998 A sebesar 26 trilyun rupiah dan skedul permintaan agregratifnya adalah C+I+C1 hingga tingkat PNN kesempatan kerja penuh dapat dicapai karena sama dengan tingkat pendapatan keseimbangannya.Misalkan terjadi pertumbuhan kapasitas produksi akibat adanya pertambahan sumber-sumber pertumbuhan ekonommi hingga tingkat PNN kesempatan kerja penuh pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1998 B menjadi 27 trilyun rupiah atau kenaikan sebesar kira-kira 4% dalam output riil.Agar potensi produksi total dapat direalisasikan maka permintaan agregratif harus naik dengan laju pertumbuhan yang cukup untuk memelihara tingkat kesempatan kerja penuh.Karenanya permintaan agregratif harus bergeser keatas menjadi C+I+C2. Bila tidak atau naik secara lebih kecil maka kenaikan kapasitas produksi tak dapat direalisasikan dan dimanfaatkan.Gambar ini menunjukkan aspek penciptaan pendapatan oleh komponen pengeluaran investasi neto.

IV.TEORI DAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .

A.Teori Inovasi Schum Peter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

B.Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

C.Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

D.Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

E.Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.

V.NEGARA BERKEMBANG DAN FAKTOR PERTUMBUHANNYA

A.Ciri-ciri negara sedang berkembang

1. Tingkat pendapatan rendah,sekitar US$300 perkapita per tahun.

2. Jumlah penduduknya banyak dan padat perkilo meter perseginya.

3. Tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi.

4. Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor industri.Produktifitas kerjanya rendah.

5. Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah.Kalau mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum dimanfaatkan.

6. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya.

7. Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira satu atau dua dekade.

B.Transisi kependudukan

Yang mencerminkan kenaikan taraf hidup rakyat di suatu negara adalah besarnya tabungan dan akumulasi kapital dan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan yang sangat cepat di banyak negara sedang berkembang nampaknya disebabkan oleh fase atau tahap transisi demografi yang dialaminya. Negara-negara sedang berkembang mengalami fase transisi demografi di mana angka kelahiran masih tinggi sementara angka kematian telah menurun. Kedua hal ini disebabkan karena kemajuan pelayanan kesehatan yang menurun angka kematian balita dan angka tahun harapan hidup. Ini terjadi pada fase kedua dan ketiga dalam proses kependudukan. Umumnya ada empat tahap dalam proses transisi, yaitu:

Tahap 1:

Masyarakat pra-industri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi menghasilkan laju pertambahan penduduk rendah;

Tahap 2:

Tahap pembangunan awal, di mana kemajuan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik.

Tahap 3:

Tahap pembangunan lanjut, di mana terjadi penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumah tangga menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi tetapi sudah mulai menurun;

Tahap 4:

Kemantapan dan stabil, di mana pasangan-pasangan berumah tangga melaksanakan pembatasan kelahiran dan mereka cenderung bekerja di luar rumah. Banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja hingga angka pertambahan neto penduduk sangat rendah atau bahkan mendekati nol.

C. Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien.Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya.Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sumber-sumber Alam

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki meruoakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.

2 .Sumber-sumber Tenaga Kerja

Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkambang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.

4 .Akumulasi Kapital

Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa decade. Di negara sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang kapital berupa mesi-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami.

D. Peranan penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi

1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.

2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.

5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.

6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

E.Strategi pertumbuhan ekonomi

1.Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikan pendapatan di sektor tersebut.

2.Strategi Impor Versus Promosi Ekspor

Stategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi da dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.

3.Perlunya Disertivikasi

Usaha mengadakan disertivikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya.

VI. ASPEK HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

A.Perluasan Perdagangan

Negara-negara maju telah berkembang merupakan sumber atau pensupplai barang-barang kapital. Di samping itu mereka juga merupakan pasar yang luas dan cukup besar yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan mentah, ataupun barang-barang manufaktur oleh negara-negara sedang berkembang. Penurunan harga di pasar dunia akan bahan-bahan mentah produk pertanian ataupun hasil pertambangan akan sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun harga tembaga di pasaran internasional.

B.Aliran Penanaman Modal (Investasi) Asing

Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sector pemerintah maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha pemecahan lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di sektor eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor manufacturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya merupakan perusahaan besar multinasional.

C.Bantuan Luar Negeri Berupa Hadiah dan Pinjaman

Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh US-AID (United State Agency for International Development), suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang lainnya.

KEBIJAKAN MONETER

2010-11-17T07:23:00.000-08:00

by yohana anestasia

Makalah tentang Kebijakan Moneter ini menyoroti peran kebijakan moneter yang dilakukan Indonesia dan dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia.Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital mobility,kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi.Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi.Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah,stabilitas nilai tukar,dan suku bunga.

Salah satu dampak dari kapitalisme yakni uang berfluktuasi tak terkontrol tanpa ada standar acuan yang baku. Konsep uang yang semula digunakan sebagai:
alat pertukaran atau media pembayaran
alat untuk menyimpan nilai
alat satuan hitung
juga dipakai sebagai alat spekulasi.
Ketika uang diperdagangkan di pasar valuta asing nilainya akan terus berfluktuasi mengikuti harga pasar (supply and demand). Berdasarkan realita, kurs pertukaran uang sesungguhnya dengan fiat money, dimana uang dijadikan komoditas perdagangan amat sangat merugikan individu maupun tatanan masyarakat. Sebagai contoh jumlah hutang luar negeri Indonesia yang semula US$ 102 Milyar hanya dalam waktu satu tahun naik lima kali lipat menjadi US$ 510 Milyar, akibatnya dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, sebagian besar disedot untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Untuk menutup defisit APBN kembali pemerintah harus mengandalkan hutang sebagai sumber pendanaan.

Para ekonom sepakat ciri-ciri suatu Negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila Negara tersebut:
memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar
mengalami inflasi yang tidak terkontrol
defisit neraca pembayaran yang besar
kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang
tingkat suku bunga yang diatas kewajaran
Jika ciri-ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara,maka dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi.

Pendapat Para Ekonom Islam tentang penyebab krisis

Menarik disimak adalah pendapat para ekonom Islam tentang penyebab krisis. Krisis terjadi karena ketidak seimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil. Dalam ekonomi Islam hal ini disebut dengan riba. Sektor moneter (keuangan) berkembang jauh lebih cepat meninggalkan sektor riil (barang dan jasa). Selaras dengan prinsip ekonomi kapitalis yang menjadi kiblat perekonomian dunia setelah runtuhnya paham sosialis yang diusung oleh Soviet yakni tidak menghubungkan sama sekali antara sektor riil dengan sektor moneter. Keduanya berdiri secara terpisah.

Pesatnya pertumbuhan sektor moneter yang jauh meninggalkan pertumbuhan sektor riil dapat diamati dalam pergerakan transaksi-transaksi di bursa saham dan pasar valuta asing yang penuh dengan praktek ribawi serta spekulasi. Peter Ducker (1980), seorang pakar manajemen mengatakan bahwa gejala ketidak seimbangan antara laju pertumbuhan sektor moneter dengan laju pertumbuhan sektor riil (barang dan jasa) disebabkan oleh decoupling yakni keterlepaskaitan antara sektor moneter dengan sektor riil. Adanya ketidakseimbangan ini, tentu saja menjadi ancaman serius bagi perekonomian dunia. Para spekulan di bursa saham dan pasar valuta asing akan dengan mudah membeli atau melepas aset mereka tanpa mempedulikan kestabilan nilai mata uang suatu negara. Apablia terjadi kepanikan, nilai mata uang yang semula terkatrol akan terjun bebas begitu para spekulan melepas semua asetnya ke pasar dan memindahkan investasinya ke pasar lain yang memberikan keuntungan. Banyaknya uang yang beredar di pasar tanpa diimbangi pergerakan yang berarti dari sektor perdagangan/jasa mengakibatkan nilai uang menjadi turun sehingga harga-harga menjadi naik. Situasi seperti ini menyebabkan pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

Untuk menjamin kestabilan antara sektor moneter dan sektor riil, peranan pemerintah dalam hal ini Bank Sentral amat sangat diperlukan.
Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memerlukan instrumen kebijakan moneter untuk memengaruhi penawaran uang, antara lain:
Cadangan Wajib (Giro Wajib Minimum)
Operasi Pasar Terbuka Dengan Persetujuan Pembelian Kembali (Open market repurchase agreements)
Suku Bunga Diskonto.

Untuk menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil kebijakan yang dapat diambil adalah:
Mengontrol secara ketat atau membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Mempercepat perputaran uang yang beredar di masyarakat. Untuk mempercepat perputaran uang pemerintah harus menghapus sistem bunga/ riba dari tubuh perbankan. Jika sistem bunga dihapuskan sektor riil akan tergerak karena dana yang ada sepenuhnya diinvestasikan di sektor riil untuk memperoleh keuntungan.

Konsep Barang Publik

2010-11-17T07:20:00.000-08:00

by yohana

1.1 Barang Publik
Aktifitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, salah satu fungsi utama dari seluruh pemerintah adalah penyediaan pertahannan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Lebih umum lagi, pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini sekali lagi dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Salah satu cara untuk merangkum observasi ini adalah dengan menyimpulkan bahwa pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan menciptakan kewajiban bagi para anggotanya. Pemerintah berbeda, terutama karena mereka mendapat mencapai skala ekonomis dengan semua sifatnya yang inklusif dan karena pemerintah mempunyai kemampuan membiayai aktivitas mereka melalui pendapatan pajak.

Banyak ekonom (mulai dari P. Samuelson) telah mencoba untuk membuat definisi yang lebih spesifik dan teknis pada istilah barang publik. Tujuan definisi tersebut adalah untuk membedakan antara barang yang secara alami merupakan barang publik dengan barang yang cocok untuk pasar komersial. Definisi barang publik yang paling umum menekankan pada dua atribut yang kelihatannya menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah : non eksklusif dan non rivalitas.

Noneksklusivitas. Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Saya dapat dengan mudah dapat dikeluarkan dari konsumsi hamberger jika saya tidak membayar hamberger tersebut. Dalam beberapa kasus, pengecualian bisa sangat mahal atau tidak mungkin. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Hal serupa dapat diterapkan pada tingkat lokal seperti program pengendalian nyamuk atau program pencegahan melawan penyakit. Dalam kasus ini sekali program tersebut diimplementasikan, seluruh penduduk dari komunitas tersebut diuntungkan, dan tidak seorangpun dapat dikecualikan dai manfaat tersebut, tanpa memperhitungkan apakah mereka membayar atau tidak. Barang noneksklusif (noneksklusif good) ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif (seperti mobil atau film) dimana pengecualian pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.

Nonrivalitas. Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas. Barang-barang nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal. Misalkan konsumsi tambahan satu menjes, contohnya membutuhkan satu tambahan sumber daya untuk memproduksinya. Akan tetapi, untuk beberapa barang hal ini tidak terjadi. Misalkan satu tambahan mobil melintas di jalan raya selama periode tidak ramai. Karena jalan tersebut sudah ada, satu lagi kendaraan melintas tidak membutuhkan sumberdaya tambahan dan tidak mengurangi konsumsi pihak lainnya. Satu lai tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah nonrivalitas/nonpersaingan sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol; konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi.

1.2 Macam-macam Barang
Ketika berpikir tentang macam-macam barang dalam perekonomian, kita dapat mengelompokkan mereka menurut dua ciri berikut:

· Apakah barangnya bersifat ekskludabel (ekxcludable)? Dapatkah masyarakat diminta untuk tidak memakai atau memanfaatkan barang ini?
· Apakah barangnya bersifat persaingan (rival)? Apakah jika seseorang memakai barang ini, maka peluang orang lain untuk memakainya berkurang?
Berdasarkan kedua ciri tersebut membagi semua barang menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Barang pribadi (private goods) adalah barang-barang yang ekskludabel dan rival. Bayangkan saja es cendol sebagai contoh. Es cendol jelas bersifat ekskludabel karena kita bisa mencegah orang lain dari mengkonsumsinya. Es cendol juga bersifat rival karena, jika hanya ada satu es cendol, dan ada seseorang yang mengkonsumsinya maka orang lain tidak bisa mengkonsumsinya. Sebagian besar barang yang ada di pasar adalah barang pribadi. Saat kita menganalisis penawaran dan permintaan kita mengasumsikan bahwa semua barang bersifat ekskludabel dan rival.
2. Barang publik (public goods) adalah barang-barang yang tidak ekskludabel dan juga tidak rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Contoh barang publik adalah pertahanan suatu negara aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara lain, maka siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah untuk menikmati rasa aman, peluang bagi orang lain untuk turut menikmati keamanan sama sekali tidak berkurang.
3. Sumber daya milik bersama (common resources)adalah barang-barang yang tidak ekskludabel, namun rival. Contohnya adalah ikan laut. Tidak ada seseorang yang melarang menangkap ikan laut, atau meminta bayaran kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun ada saat seseorang melakukannya, maka jumlah ikan di laut berkurang, sehingga kesempatan orang lain melakukan hal yang sama menjadi berkurang.
4. Adapula barang ekskludabel yang, namun tidak memiliki rival. Barang seperti ini muncul dalam situasi monopoli ilmiah. Jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil adalah contohnya. Sangatlah mudah mencegah seseorang menikmati jasa ini. Petugas kebakaran dapat membiarkan sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa perlindungan kebakaran ini tidaklah bersifat rival, karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat, dan setiap rumah memperoleh perlindungan yang sama. Petugas pemadam kebakaran lebih sering menunggu daripada beraksi memadamkan kebakaran, sehingga melindungi sebuah rumah tambahan tidak akan mengurangi kualitas perlindungan mereka pada rumah-rumah lain.Dengan kata lain, begitu pemerintah kota membuat anggaran untuk jasa pemadam kebakaran, maka tambahan untuk melindungi tambahan satu rumah baru sangatlah kecil

Jika ada seseorang yang mengupayakan sendiri suatu barang publik misalkan tanda peringatan bahaya angin ribut, maka semua orang akan menikmati seluruh manfaatnya, namun mereka tidak perlu membayar untuk hal itu. Demikian pula, pada saat seseorang menikmati suatu sumberdaya milik bersama misalnya ikan dilaut, maka kesejahteraan orang lain berkurang karena peluang mereka menangkap ikan di laut menurun, tetapi tidak akan ada yang akan memberi kompensasi atas kerugian mereka. Akibat dari dampak-dampak eksternal inilah, keputusan-keputusan pribadi untuk konsumsi dan produksi dapat menjadi alokasi sumber-sumber daya yang tidak efisien. Intervensi dari pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan semua pihak.

Teori barang publik

2010-11-17T07:17:00.000-08:00

by yohana
materi kuliah

PENDAHULUAN
Dalam bab ini, kita menggambarkan dan menganalisa sifat khusus barang-barang publik. Penting dipahami mengapa perlu membedakan barang-barang publik dengan barang-barang lainnya. Kita ingin tahu apakah barang-barang publik disediakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kita ingin tahu apakah terdapat sejumlah barang-barang publik yang paling efisien secara ekonomi. Kita juga ingin tahu kapan sejumlah barang publik yang diinginkan akan tersedia melalui transaksi pertukaran secara sukarela antara masyarakat dalam pasar bebas dan kapan proses politik harus digunakan.

Membedakan antara Barang Publik Murni dan Barang Swasta Murni
Inti yang dimaksud oleh barang publik dapat dijelaskan dengan menggambarkan bentuk yang paling ekstrim dan dengan membedakannya dari barang non publik, misalnya barang swasta. Pada akhirnya, tidak perlu terlalu membesar-besarkan perbedaan antara barang publik dan barang swasta, namun sekarang kita hanya tertarik untuk menunjukkan perbedaan tersebut.
Barang publik secara umum diartikan berdasarkan tingkat dua karakteristik utama yang dimilikinya : (1) konsumsi bersama (non rivalry) dan (2) non eksklusif.
Konsumsi bersama mengacu pada ide bahwa ada beberapa barang yang manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada waktu yang sama. Misalnya, John dan Bruce dapat menikmati cahaya di kantor mereka secara bersamaan. Konsumsi John terhadap cahaya tidak akan mengurangi jumlah cahaya yang tersedia bagi Bruce. Dalam kasus ini, konsumsi John dan konsumsi Bruce dikatakan non-rival. Ada banyak contoh barang yang menawarkan konsumsi non-rival. Dua orang dapat menonton sepak bola tanpa mengurangi kenikmatan orang lain. Pekerjaan seorang diplomat atau perlindungan kapal nuklir dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan manfaat yang diterima seseorang tidak mengurangi manfaat yang diterima orang lain.
Ada beberapa barang yang tidak bersifat konsumsi bersama. Dua orang tidak dapat mengkonsumsi burger secara bersama-sama. Manfaat dan kepuasan John memakan burger tidak akan tersedia bagi Bruce. Ketika konsumsi barang oleh seseorang tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain, konsumsi dua orang tersebut disebut rival.
Karakteristik kedua yang membedakan barang publik dengan barang swasta adalah non-eksklusifitas. Untuk beberapa barang, kemampuan teknik untuk mengecualikan konsumsi orang-orang yang tidak membayar merupakan hal rutin. Untuk barang lain, pengecualian tersebut tidak dimungkinkan. Hanya karena terdapat suplai pizza tidak berarti semua orang dapat menikmatinya. Jika anda tidak membayar penjual pizza, anda tidak akan mendapat pizza tersebut.
Non-eksklusifitas terjadi ketika seseorang dapat menikmati manfaat barang baik dengan membayar maupun tidak. Misalnya, jika lingkungan telah menyemprot nyamuk, sulit untuk mencegah orang lain yang tidak membayar untuk menikmati hasil semprotan tersebut. Atau dengan skala yang lebih luas, jika terdapat sistem pertahanan negara, semua penduduk dapat memperoleh manfaat baik membayar pajak atau tidak. Ini tidak berarti bahwa perusahaan pencari-keuntungan akan mensuplai barang yang bersifat non-eksklusifitas.
Gambar 2-1 menunjukkan spektrum barang dan jasa. Tingkat kebersamaan diukur oleh sumbu horizontal. Skala dimulai dari nol, menunjukkan konsumsi rival absolut, sampai 1.0 merupakan konsumsi non-rival mutlak. Tingkat pengecualian diukur oleh sumbu vertikal. Skala juga dimulai dari nol, merupakan kasus pengecualian tidak mungkin secara tehnis, sampai 1.0 merupakan kondisi dimana biaya pengecualian tidak diperlukan.
Barang dan jasa di dunia nyata menunjukkan tingkat kebersamaan dan pengecualian diantara nol dan 1.0. Untuk menunjukkan bahwa barang berada diantara spektrum yang luas ditunjukkan dalam gambar 2.1 bukan pada titik A dan B, misalnya kasus cahaya. Misalnya John berbadan besar, yang menutupi cahaya untuk Bruce. Sehingga tingkat kebersamaan cahaya kurang dari 1.0.
Demikian juga, apakah burger merupakan barang yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain yang tidak memakannya? Burger yang enak dapat membahagiakan seseorang. Dan bagaimana dengan burger basi? Orang yang memakannya akan menceritakan kepada orang lain. Berdasarkan alasan ini, burger menunjukkan tingkat kebersamaan lebih dari nol.
Juga perlu diketahui bahwa dalam pengertian yang murni mekanis, pengecualian selalu dimungkinkan. Mengecualikan orang untuk menikmati burger cukup sederhana. Anda dapat menyewa seseorang untuk memberi burger kepada pelanggan yang telah membayar, mengecualikan orang untuk menikmati siaran TV lebih sulit dan mahal. Alat pengacak dan teknik rekening digunakan sehingga hanya orang yang membayar yang dapat menonton. Untuk barang lain, proses pengecualian lebih murah; untuk barang yang lain lagi mahal, dan untuk barang tertentu seperti pertahanan sangat mahal. Dalam gambar 2-1, pertahanan lebih dekat dengan titik A; sedangkan siaran TV lebih tinggi dari titik A.
Semakin tinggi tingkat kebersamaan dan semakin rendah tingkat pengecualian, maka barang tersebut merupakan barang publik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebersamaan dan semakin tinggi tingkat pengecualian, barang tersebut merupakan barang swasta. Barang swasta terletak di bagian kiri atas dan barang publik terletak di bagian kanan bawah gambar 2-1.
Istilah barang publik murni sering ditemui dalam buku keuangan publik dan merupakan pengertian ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan barang hipotesa yang memberikan konsumsi non-rival sempurna dan tingkat pengecualian nol. Ini berada pada titik A. Sama halnya, barang swasta murni dianggap barang hipotesa yang manfaatnya dikonsumsi secara rival dengan tingkat pengecualian 1.0. Barang ini ada pada titik B. Meski bukan gambaran barang dunia nyata, konsep ini sangat berguna ketika kita membahas kemampuan pasar swasta dan institusi sektor publik untuk menyediakan jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat secara efisien.

Barang Publik, Penyediaan Publik dan Produksi Publik
Membedakan antara barang publik dan swasta membantu kita memahami barang apa yang perlu disediakan oleh pemerintah melalui proses politik dan barang apa yang disediakan pasar swasta dengan pertukaran sukarela. Barang-barang yang memiliki tingkat pengecualian yang rendah dan tingkat kebersamaan yang tinggi akan disediakan oleh pemerintah; barang-barang yang tingkat pengecualian tinggi dan tingkat kebersamaan rendah, disediakan oleh pasar swasta. Pertahanan dan kehakiman merupakan contoh barang yang disediakan pemerintah; daging dan kentang merupakan contoh barang yang disediakan swasta.
Perlu diketahui bahwa keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa tertentu tidak sama dengan produksi barang dan jasa pemerintah. Secara umum , ketika disediakan pemerintah merupakan tingkat pelayanan yang disediakan secara seragam di antara sejumlah penduduk. Melalui kelompok kerja lembaga pemerintah, kita dapat memutuskan kebutuhan sistem nuklir dan kantor pos dengan ukuran tertentu. Ini tidak berarti bahwa nuklir harus dibangun di pabrik milik pemerintah atau bahwa surat harus dikirim oleh pegawai pemerintah melalui truk milik pemerintah yang dibuat oleh pabrik yang dimiliki pemerintah. Keputusan-keputusan mengenai penyediaan dan produksi dapat dipisahkan. Apakah ada alasan untuk berharap bahwa nuklir dapat dibangun di pabrik milik pemerintah lebih baik/ lebih murah daripada di pabrik swasta? Apakah pegawai pemerintah akan mengirim surat lebih cepat dan tepat daripada pegawai perusahaan swasta?
Menentukan apakah pemerintah harus memproduksi suatu barang atau tidak membutuhkan perbandingan biaya yang rumit. Jasa-jasa tertentu dapat diproduksi secara publik karena unsur pengendalian yang dimilikinya. Pendidikan Sekolah Dasar dan menengah di produksi secara publik, anggota AD dan AL merupakan pegawai pemerintah karena organisasi tersebut memiliki unsur pengendalian dan keseragaman yang tidak tersedia di tempat lain.
Kita tidak boleh menyepelekan dampak tradisi. Untuk berapa generasi pelayanan pos, sistem pertahanan, dan sistem pendidikan telah di produksi secara publik. Faktanya bahwa ini telah dilakukan dengan cara tersebut merupakan pendapat untuk mempertahankan cara tersebut. Mereka yang mempertanyakan potensi keinginan pengirim surat swasta atau penggunaan sekolah swasta harus menunjukkan bahwa manfaat perubahan sistem lebih besar daripada biaya perubahan.

Efisiensi dalam Pasar Barang Swasta Murni dan Barang Publik Murni
Rencana institusi diperlukan untuk menerjemahkan keinginan masyarakat dan biaya produksi barang menjadi kegiatan dan sasaran ekonomi yang nyata. Sistem organisasi bebas terdiri dari salah satu rencana institusi tersebut. Namun, keputusan ekonomi juga dapat dibuat melalui proses politik. Di bagian ini kita akan menunjukkan peran institusi pengambil-keputusan alternatif yang menjelaskan tentang apa yang disebut jumlah barang publik dan swasta yang efisien.
Barang Swasta Murni
Organisasi bebas dan pertukaran sukarela merupakan rencana institusi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Keinginan masyarakat akan barang-barang dapat dilihat dari kekuatan permintaan pasar, dan biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang terlihat dari konsep penawaran pasar. Peminta dan penawar saling berkomunikasi melalui pasar dan saling memenuhi kebutuhan melalui sejumlah transaksi yang saling menguntungkan.
Ide pokok efisiensi ekonomi dalam kasus barang swasta dapat dilihat pada gambar 2-2a. Diagram ini menunjukkan interaksi penawaran dan permintaan dalam pasar persaingan untuk barang swasta murni. Harga per unit diukur pada sumbu vertikal. Kurva permintaan pasar diberi simbol DD. Ini merupakan kurva permintaan normal yang curam ke bawah yang menunjukkan bahwa semakin murah harga, semakin besar jumlah barang yang diminta. Penawaran pasar diberi simbol S. Ini merupakan kurva penawaran normal yang curam ke atas yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tinggi.
Keseimbangan tercapai dalam pasar pada harga PE dan jumlah barang QE. Yaitu, pada harga PE jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Tidak ada harga lain yang dianggap seimbang. Jika harga lebih tinggi dari PE, jumlah barang yang ditawarkan melebihi dari yang diminta. Situasi ini tidak dapat terus berlangsung kecuali jika pihak produsen tertarik untuk terus meningkatkan jumlah cadangan barang yang tidak terjual. Barang yang tidak terjual menurunkan kekuatan ekonomi pada harga. Sebaliknya, pada harga yang lebih rendah dari PE, jumlah barang yang diminta melebihi dari yang ditawarkan. Masyarakat menginginkan barang lebih dari yang tersedia. Tidak berarti bahwa situasi ini akan terus berlangsung. Akan terdapat pelanggan yang kecewa, kita berharap bahwa terdapat tekanan untuk menaikkan harga. Pada PE tidak ada kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan, dan tidak ada kekuatan ekonomi untuk meningkatkan atau menurunkan harga barang.
Pasar atau industri pada gambar 2-2a berada dalam keseimbangan ekonomi. Tapi, apakah karakteristik ekonomi keseimbangan ini dapat dianggap hal yang diinginkan? Pasar yang ditunjukkan dianggap kompetitif dan bukan monopolistik. Ini berarti bahwa ada beberapa pembeli dan penjual yang bertransaksi untuk produk yang homogen. Ini berarti bahwa masyarakat memahami kondisi pasar. Ini juga berarti bahwa perusahaan bebas keluar dan masuk industri. Tidak ada konsumen yang dipaksa membeli barang. Hanya jika manfaat yang diharapkan dari konsumsi melebihi harga yang dibayar konsumen. Dan dari sisi lain pasar, tidak ada yang dipaksa memproduksi barang. Jika keuntungan dari faktor-faktor produksi lebih rendah daripada yang diperlukan untuk tetap menggunakannya dalam industri, mereka akan keluar dari industri, sehingga tidak ada yang dipaksa untuk ada dalam industri. Dalam pasar persaingan ada kebebasan ekonomi dan harus dianggap hal yang diinginkan. Selain itu, dalam pasar ini semua pihak memperoleh manfaat dari transaksi mereka; tidak ada pihak yang kalah.
Pengertian keseimbangan jumlah barang QE, juga dapat dianggap jumlah yang diinginkan yang dapat dipahami dengan asumsi bahwa untuk beberapa alasan jumlah yang berbeda ada pada pasar. Misalnya, dianggap bahwa jumlah Q1 lebih kecil dari QE ditawarkan untuk dijual. Dalam hal ini, harga yang masyarakat secara sukarela membayar Q1e akan melebihi kombinasi nilai Q1c semua faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi unit tambahan. Interpretasi ketidaksamaan di atas akan terlihat bahwa masyarakat menginginkan lebih banyak barang daripada Q1. Hal yang menarik dari pasar persaingan adalah bahwa pasar ini menjawab keinginan tersebut.
Sama halnya dengan Q2 yang lebih besar daripada QE. Juga dapat ditunjukkan menjadi tingkat output yang tidak efisien. Pada Q2 biaya produksi unit tambahan melebihi apa yang mau dibayar masyarakat secara sukarela (pada output Q2, Q2f > Q2g). Ketika masyarakat tidak menganggap barang seimbang dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya, maka jumlah barang terlalu banyak. Hal yang menarik dari pasar persaingan adalah bahwa pasar akan merespon penilaian tersebut. QE lebih kecil daripada Q2.
Pada keseimbangan, harga mencerminkan penilaian masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh dari mengkonsumsi barang dan biaya faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi unit tambahan. Sehingga dalam pasar tersebut, harga yang bersedia dibayar masyarakat untuk barang tidak lebih besar atau lebih kecil dari nilai sumber daya yang digunakan.
Karakter lain pasar persaingan untuk barang swasta murni terlihat dari mempelajari proses agregat yang digunakan untuk membuat kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar. Pada gambar 2-2a, S mewakili kurva penawaran pasar atau industri ini mewakili berapa banyak barang yang dihasilkan dari semua produsen dengan harga yang berbeda. Ini diperoleh dengan mengkombinasikan secara horizontal kurva penawaran semua individu yang memproduksi barang. Gambar 2-2b menunjukkan proses agregat.
DD adalah kurva permintaan pasar dan dibuat dengan menambahkan kurva permintaan setiap konsumen barang. Proses bagaimana kurva permintaan ditambahkan dapat dipahami dengan asumsi bahwa pasar terdiri dari dua konsumen, Alice dan Barbara, DaDa adalah permintaan Alice, DbDb adalah permintaan Barbara, untuk menurunkan permintaan kurva individu yang ditambahkan secara horizontal. Yaitu, pada harga PE, jumlah barang yang diminta Alice adalah PEh, jumlah yang diminta Barbara adalah PEk, dan jumlah kombinasi permintaan mereka adalah PEh + PEk = PEm. Teknik pembentukan ini mencerminkan ide bahwa untuk barang swasta murni secara konsep dimungkinkan untuk orang-orang yang berbeda secara bersama-sama mengkonsumsi berbagai jumlah barang yang berbeda. Ciri utama dari hasil tersebut adalah bahwa dimungkinkan bagi orang dengan selera barang yang berbeda untuk secara bersama-sama memenuhi keinginan mereka terhadap barang. Masyarakat tidak dipaksa untuk mengkonsumsi jumlah barang yang seragam. Jika mereka ingin barang, mereka dapat membelinya. Jika tidak suka, mereka dapat keluar dari pasar dan dikecualikan dari manfaat untuk mengkonsumsinya.
Dua hal penting muncul dari pembahasan di atas. Pertama, hasil pasar persaingan bebas dapat memuaskan seluruh pihak. Tidak ada yang dirugikan. Partisipasi dalam pasar bersifat sukarela. Faktor produksi dibayar dengan jumlah yang tidak kurang dari yang akan mereka terima jika digunakan di manapun, dan masyarakat dapat menyesuaikan konsumsi mereka pada tingkat yang sesuai dengan kemakmuran mereka.
Hal kedua sangat jelas. Yaitu, keseluruhan efisiensi sistem pasar bebas tergantung pada ketepatan kurva permintaan dan penawaran. Jika masyarakat tidak memiliki keinginan atau biaya produksi tidak tercermin dalam kurva penawaran pasar, hasil transaksi dalam pasar swasta tidak dapat dianggap efisien, kondisi masalah ini akan dibahas nanti dalam bab ini.
Kita harus kagum pada hasil yang dicapai oleh pasar persaingan sempurna. Seperti komputer besar yang menyerap banyak data dan memberikan solusi kepada banyak masalah. Kita bertanya keuntungan apa yang di dapat dalam menggunakan proses politik daripada sistem pasar untuk mengatasi masalah menyediakan barang swasta murni proses politik melibatkan pengambilan keputusan kelompok daripada pengambilan keputusan individu. Anggota DPR atau badan pemerintah dapat diminta untuk memutuskan berapa banyak barang yang digambarkan pada gambar 2-2a harus diproduksi dan didistribusikan. Apakah keputusan mereka lebih kecil daripada pasar? Mereka harus memikirkan berapa banyak masyarakat yang menginginkan barang dan berapa besar biayanya. Mereka akan membuat keputusan atas dasar pilihan mereka sendiri. Ini membuat pekerjaan mereka mudah, tetapi tidak memuaskan konstituen mereka. Jika mereka mempertimbangkan pilihan konstituen mereka, mereka harus menggunakan sistem pengumpulan data yang jelas. mereka akan menggunakan jajak pendapat atau membaca tajuk rencana. Instrumen ini kuno dibandingkan kekuatan pengumpulan informasi dalam pasar, selain itu, tidak jelas bahwa, jika pasar tidak ada, masyarakat mampu menunjukkan keinginan mereka akan barang. Apa yang kita ingin tahu adalah berapa banyak barang yang diinginkan masyarakat. Jika politisi bertanya apa yang masyarakat inginkan tetapi tidak menjelaskan berapa besar biayanya, informasi yang diterima tidak mengarah pada hasil yang efisien.
Proses politik juga tidak secepat pasar dalam melihat kesalahan atau perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan dapat bangkrut tanpa mengganggu kegiatan seluruh industri. Tidak mudah bagi badan pemerintah untuk mengetahui kapan ia menyediakan terlalu banyak jasa dan kapan mubazir, ketidakefisienannya sendiri dapat ditutupi dalam operasi seluruh sektor publik.
Distribusi barang dan tidak akan sama jika proses politik digunakan daripada pasar. Daripada mendistribusikan barang atas dasar keinginan untuk membayar, barang dapat didistribusikan secara seragam atau sesuai kebutuhan. Distribusi seragam misalnya setiap keluarga menerima 2 lusin jeruk setiap pagi, tidak efektif. Masyarakat yang tidak peduli akan berusaha menukarnya dengan barang yang mereka inginkan. Distribusi menurut kebutuhan juga bernasib sama. Singkatnya dari sudut pandang efisiensi hanya sedikit alasan untuk menggunakan proses politik sebagai ganti proses pasar dalam menyediakan barang swasta murni.

Barang Publik Murni
Sekarang kita lihat kasus barang publik murni. Masyarakat memerlukan barang publik dan barang swasta, dan produksi barang publik menggunakan sumber-sumber daya yang berharga. Ini berarti bahwa kita dapat mengambarkan hubungan antara keinginan masyarakat terhadap barang-barang tersebut dan biayanya melalui analisis penawaran dan permintaan. Analisis penawaran dan permintaan barang publik murni hampir mirip dengan barang swasta murni. Ada beberapa perbedaan utama. Penawaran agregat, S, dan permintaan agregat, D (a+b) untuk barang publik murni dijelaskan pada gambar 2-3. Harga diukur pada sumbu vertikal dan jumlah barang pada sumbu horizontal. Perpotongan penawaran dan permintaan menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan harga dan jumlah barang publik. Yaitu harga barang pada saat jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, atau dilihat dari sudut yang berbeda, pada jumlah barang QE, harga penawaran sama dengan harga permintaan.
Kita dapat menguji keseimbangan ini dengan melihat kekuatan ekonomi apa yang bergerak pada berbagai kombinasi harga dan jumlah barang. Pada harga lebih tinggi dari PE, jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Ketidakseimbangan akan menurunkan harga. Jika sebaliknya harga per unit lebih rendah dari PE, ada kelebihan permintaan dan harga akan naik.
Tapi, keseimbangan ini tidak sama persis dengan keseimbangan dalam kasus barang swasta murni, perbedaan utama adalah fakta bahwa barang publik bersifat konsumsi bersama. Dalam kasus barang publik murni tidak dimungkinkan bagi satu orang untuk mengkonsumsi jumlah yang berbeda dari konsumsi orang lain. Kondisi penting ini harus diperhitungkan dalam membuat kurva permintaan agregat untuk barang publik. Kurva permintaan individu utk barang swasta murni ditambahkan secara horizontal karena pada harga yang ada dimungkinkan bagi dua individu untuk mengkonsumsi jumlah barang yang berbeda, karena dalam kasus barang publik murni individu harus mengkonsumsi jumlah barang yang sama, menambahkan kurva permintaan individu secara horizontal untuk membentuk kurva permintaan agregat tidak masuk akal. Dalam kasus barang publik murni, dimana konsumsi barang bersifat non-rival sempurna, dengan tingkat kebersamaan 1.0, kita harus menambahkan kurva permintaan secara vertikal.
Dalam gambar 2-3 ada dua orang, Alice dan Barbara, meminta barang publik murni. Permintaan Alice Da; Barbara Db, Barbara memiliki permintaan barang yang lebih tinggi karena pada setiap tingkat output dia bersedia membayar lebih tinggi daripada Alice. Karena kurva permintaan ditambahkan secara vertikal, jarak QEe sama dengan jarak QEc + QEd.
Kita telah menetapkan bahwa QE adalah tingkat keseimbangan output. Kita juga dapat menunjukkan bahwa ini merupakan tingkat output yang efisien. Pada QE nilai yang diberikan masyarakat kepada barang sama dengan biaya memproduksinya. Tidak ada jumlah yang lebih kecil atau lebih besar dalam pengertian ini. Pada jumlah barang Q1, nilai kombinasi yang diberikan pada barang, Q1f = Q1h + Q1 g lebih besar daripada biaya yang digunakan, Q1j dalam memproduksinya. Masyarakat menginginkan lebih banyak barang daripada yang tersedia. Sehingga Q1 kurang dari jumlah barang yang efisien secara ekonomi. Sebaliknya jumlah Q2, menjadi terlalu besar. Pada tingkat output ini, biaya Q2k untuk setiap unit barang tambahan melebihi jumlah yang bersedia dibayar oleh dua peminta, misalnya Q2m. Masyarakat menginginkan jumlah yang lebih kecil daripada yang ditawarkan. Secara efisiensi ekonomi, jumlah barang ini adalah QE yang tidak lebih besar atau lebih kecil.
Karakteristik keseimbangan efisien dalam pasar barang publik berbeda dari pasar barang swasta. Dalam pasar persaingan barang swasta, suatu harga ditetapkan dan masyarakat berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan menyesuaikan konsumsi individu mereka. Untuk barang publik murni, jumlah barang sama untuk semua orang dan harga yang berbeda di antara konsumen. Pada gambar 2-3 keseimbangan jumlah barang adalah QE, dimana Alice membayar harga Pa dan Barbara membayar harga Pb. Pa dan Pb mengacu pada jumlah pajak atau harga pajak. Mereka menunjukkan bagaimana biaya total barang publik dibagi antara Alice dan Barbara. Jumlah Pa dan Pb ditambahkan ke PE, harga keseimbangan dalam pasar. Sehingga untuk barang publik, masyarakat harus menyesuaikan harga, misalnya jumlah pajak mereka, bukan jumlah barang untuk mencapai kepuasan maksimum dari konsumsi mereka terhadap barang publik. Dalam contoh kita, Barbara harus membayar harga yang lebih tinggi dari Alice. Selain itu, efisiensi dalam pasar barang publik mirip dengan barang swasta. Semua pihak dalam pasar hipotesa barang publik adalah pemenang, tidak ada yang kalah. Penawar dan kedua peminta memperoleh keuntungan dari transaksi.
Model abstrak gambar 2-3 berbeda dari kenyataan, tetapi memberikan wawasan tentang cara kerja sektor publik. Pemerintah memberikan sejumlah barang dan jasa yang sebagian besar barang publik. Sistem pertahanan dan kehakiman merupakan contoh nyata. Pelayanan ini tidak dibiayai oleh iuran tertentu, tetapi melalui pajak umum, unsur yang terpenting adalah pajak pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan kena pajak yang sama membayar jumlah pajak yang sama., tetapi orang yang pendapatan kena pajak yang berbeda membayar jumlah pajak yang berbeda. Secara umum, masyarakat mengkonsumsi jumlah barang publik yang sama dan membayar harga yang berbeda.
Kebanyakan masyarakat menerima perlunya pajak pendapatan atas dasar keadilan, bukan efisiensi, pajak mendistribusikan biaya barang yang ditawarkan pemerintah di antara penduduk sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Semakin besar pendapatan yang anda miliki, semakin besar kemampuan untuk membayar, semakin banyak yang anda bayar. Meski banyak kebenaran tentang ide ini tetapi tidak menjelaskan gambar keseluruhan. Gambar 2-3 menunjukkan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pasar barang publik murni, orang yang memiliki permintaan lebih kuat, Barbara, harus membayar lebih untuk tiap unit barang daripada orang dengan permintaan yang lebih lemah. Sehingga permintaan seseorang untuk barang publik secara positif berhubungan dengan tingkat pendapatan mereka, pajak pendapatan dapat dianggap efisiensi dan keadilan.

Penumpang Gratis
Gambar 2-3 menunjukkan bahwa terdapat posisi keseimbangan efisien secara ekonomi dalam pasar sempurna untuk barang publik murni. Tapi, tidak menunjukkan bahwa terdapat rencana institusi untuk menjamin bahwa solusi efisien atau solusi yang hampir efisien akan dicapai.
Sebaliknya, ada alasan untuk mempercayai bahwa hal yang bertentangan adalah benar. Contoh kita berasumsi bahwa kurva permintaan individu secara akurat mencerminkan keinginan masyarakat terhadap barang. Misalnya satu atau dua individu memutuskan untuk menutupi keinginannya. Tujuan perilaku itu adalah untuk memperoleh manfaat sebagai penumpang gratis (free rider). Karena manfaat barang publik murni tersedia baik seseorang membayar atau tidak, mengapa harus membayar? Jika anda menutupi keinginan, tetapi orang lain tidak. Ada peluang bahwa niat baik masih tersedia buat anda dengan biaya nol.
Apa yang terjadi jika Alice memutuskan untuk menutupi keinginannya terhadap barang? Dalam situasi ini, kurva permintaan pasar menjadi milik Barbara. Harga keseimbangan menjadi Pf dan jumlah barang keseimbangan menjadi Qf. Alice tidak akan menerima barang publik sebanyak sebelumnya (Qf lebih kecil dari QE) tetapi ia mendapatkannya secara gratis. Barbara juga berusaha menjadi penumpang gratis. Jika keinginannya diketahui, kurva permintaan Alice menjadi permintaan pasar dan Barbara mendapat jumlah Qg bebas biaya. Jika Alice dan Barbara berusaha menjadi penumpang gratis, maka terjadi kegagalan pasar. Meski keduanya menginginkan barang, tetapi tidak ada permintaan sama sekali terhadap barang tersebut. Meski terdapat jumlah barang publik yang efisien dan kesepakatan pembagian biaya yang efisien antara dua orang, pertukaran sukarela antara dua orang tidak dapat dihitung untuk tiba pada solusi. Ini terjadi ketika kelompok pembagian dibuat antara beberapa individu yang merasa bahwa perilaku mereka sebagai penumpang gratis dpt diketahui oleh orang lain. Dalam situasi ini, proses politik lebih tepat daripada pasar untuk membuka keinginan masyarakat.

Efisiensi Pareto
Kita telah membahas penawaran dan permintaan barang swasta dan barang publik secara terpisah. Secara singkat kita akan melihat barang swasta dan barang publik dalam model tunggal. Ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang karakteristik alokasi sumber daya yang efisien dan adil.
Kita telah menjelaskan efisiensi ekonomi dalam pasar sebagai kondisi dimana harga barang sama dengan biaya marjinal produksi barang dan manfaat marjinal mengkonsumsinya. Ada pernyataan yang lebih umum tentang kriteria efisiensi. Disebut Efisiensi Pareto dan menyatakan bahwa suatu keadaan lebih diinginkan dibandingkan yang lain jika menghasilkan perbaikan satu individu atau lebih tanpa merugikan kesejahteraan orang lain. Ketika satu titik dicapai dimana memperbaiki sejumlah orang akan merugikan kesejahteraan orang lain, dikatakan telah mencapai titik optimal Pareto. Optimalitas Pareto merupakan kriteria hati-hati. Ia menolak setiap gerakan yang membahayakan setiap orang meski manfaat untuk beberapa orang akan merugikan orang lain.
Optimalitas Pareto merupakan sasaran sistem pertukaran sukarela. Dalam kasus barang swasta, mengapa dua individu bebas melakukan transaksi kecuali keduanya merasa situasi ekonomi mereka akan meningkat? Jika masyarakat merasa keadaan ekonomi mereka akan memburuk dengan melakukan kontrak, mereka tidak akan melakukannya. Jika kita menganggap transaksi ekonomi sebagai bentuk sistem pemilikan, kita dapat mengatakan bahwa keputusan pertukaran sukarela dibuat atas dasar kesepakatan bersama.
Gambar 2-4 menjelaskan efisiensi dan Optimalitas Pareto seperti pada perdagangan barang swasta oleh masyarakat. Gambar 2-4 merupakan diagram kotak yang menunjukkan distribusi dua barang swasta, X dan Y di antara dua orang, Alice dan Barbara. Dimensi kotak berhubungan dengan jumlah barang yang tersedia untuk distribusi. Jumlah barang bersifat tetap. Terdapat jumlah OXT barang X dan OYT barang Y. Setiap titik dalam kotak mewakili distribusi total di antara masyarakat. Contohnya, pada titik 1, total OXT barang X dibagi sehingga Alice menerima jumlah OXA dan Barbara memiliki sisanya XAXT. Alice memiliki jumlah OYA barang Y dan Barbara sisanya YAYT. Lihat bahwa jumlah barang yang dimiliki Alice diukur dari titik asal O, dan jumlah barang yang dimiliki Barbara diukur dari titik asal O’, di sudut kanan atas kotak.
Alice menerima jumlah kepuasan dari konsumsi jumlah OXA dan OYA. Tetapi ada kombinasi lain X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kombinasi barang pada titik 4 mengandung lebih banyak X dan lebih sedikit Y daripada kombinasi di titik 1. Jika kepuasan bertambah dari lebih banyak X dikurangi oleh hilangnya kepuasan dari sedikit Y, dua titik 1 dan 4 mewakili kombinasi alternatif X dan Y yang menghasilkan kepuasan yang sama. Garis A1yg menghubungkan titik-titik ini dan lainnya juga mewakili tingkat kepuasan yang sama yang disebut kurva Indifference. Kombinasi dua barang yang menawarkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi ada pada kurva indifference yang lebih tinggi; kombinasi yang menawarkan kepuasan yang lebih rendah ada pada kurva indifference yang lebih rendah. Untuk setiap individu kisaran kepuasan potensial dari konsumsi sejumlah barang dapat digambarkan dengan keluarga kurva indifference sehingga terdapat kurva indifference untuk Alice yang melewati titik 2 dan titik 3, dimana titik 3 mewakili tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari titik 2.
Tingkat kepuasan berbeda yang dicapai Barbara dari konsumsi X dan Y juga diwakili oleh sejumlah kurva indifference. Karena kita menggunakan diagram kotak dengan titik asal Barbara di sudut kanan atas, bentuk kurva nampak terbalik dibandingkan kurva Alice. Titik 1 dan 3 ada pada kurva indifference B1. Kurva indifference yang melewati titik 2 mewakili tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada titik 1. Kurva indifference pada titik 4 (tidak ada pada gambar 2-4) mewakili tingkat kepuasan yang lebih tinggi untuk Barbara.
Anggap bahwa distribusi barang titik asal ada pada titik 1. Apakah ini distribusi dua barang yang paling diinginkan atau apakah ada distribusi lain yang dianggap superior? Menurut kriteria yang ditetapkan oleh konsep efisiensi Pareto, setiap distribusi yang diwakili titik dalam wilayah yang diarsir pada gambar 2-4 atau batas-batasnya merupakan suatu peningkatan. Perubahan dalam distribusi barang yang diwakili titik 1 ke titik 2 merupakan efisiensi Pareto karena kurva indifference yang melewati titik 2 mewakili tingkat kepuasan yang lebih tinggi untuk kedua orang. Alice dan Barbara dapat menukar jumlah XAX’A dan YAY”A dan keduanya akan lebih baik, lihat bahwa pertukaran menghasilkan distribusi baru yang ada pada B1 ke kanan titik 1 merupakan efisiensi Pareto. Dalam kasus tersebut, kepuasan Barbara tidak berubah, tetapi keadaan Alice lebih baik. Hal serupa pada perubahan di A1 ke kanan titik 1 juga efisiensi Pareto. Disini kesejahteraan Alice tidak berubah, tetapi tingkat kepuasan ekonomi Barbara menjadi lebih baik. Perbaikan kesejahteraan berakhir ketika titik yang dicapai dimana kurva indifference dua individu bersinggungan. Contoh titik 2. Jika titik persinggungan dicapai, setiap peningkatan kesejahteraan seseorang pasti merugikan orang lain.
Karena kita telah menetapkan bahwa ada distribusi komoditas yang lebih superior daripada titik 1, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat mendapat dari titik awal sampai posisi yang diinginkan. Di dunia pertukaran sukarela dan pasar bebas serta barang swasta murni, kita tidak menganggap titik 1 sebagai keseimbangan. Ada keuntungan perdagangan yang diperoleh kedua pihak. Tapi, apa yang membuat pertukaran sukarela bekerja dalam latar ini adalah bahwa secara konseptual dimungkinkan untuk setiap orang mengkonsumsi jumlah berbeda untuk barang yang sama. Kita berharap cepat atau lambat kedua orang menyadari bahwa mereka akan mendapat manfaat dari perdagangan. Dimensi pasti dari tawar menawar ini tidak dapat diprediksi, tetapi gerakan kearah posisi yang diinginkan dapat dijamin.

Efisiensi dan Keadilan dalam Model Keseimbangan Umum
Konsep efisiensi Pareto dapat digunakan untuk menilai angka relatif dari berbagai kombinasi barang yang meliputi barang publik murni dan barang swasta murni. Asumsikan kemampuan ekonomi memproduksi dua barang, barang publik murni dan barang swasta murni, serta hanya ada dua orang. Ekonomi ini digambarkan dalam empat bagan di gambar 2-5. Bagan (1) menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk ekonomi keseluruhan. Jumlah barang publik diukur pada sumbu vertikal; jumlah barang swasta murni pada sumbu horizontal, kurva ini, sering disebut kurva transformasi, menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang dapat diproduksi oleh ekonomi yang menggunakan seluruh sumber daya dan teknologinya. Kurva transformasi menunjukkan bahwa jika semua sumber daya digunakan untuk memproduksi barang publik, total output berjumlah OC. Jika sebaliknya semua sumber daya digunakan untuk produksi barang swasta, jumlah total adalah OX unit.
Bagan (2) dan (3) menggambarkan kesejahteraan ekonomi potensial untuk Alice dan Barbara dari konsumsi penawaran barang publik dan swasta yang tersedia. Efisiensi Pareto dapat digunakan untuk menentukan kombinasi barang publik dan swasta yang diinginkan. Mari kita gunakan sebagai titik awal situasi dimana tidak ada barang publik. Ekonomi yang beroperasi dengan tenaga penuh akan mampu memproduksi OX unit barang swasta yang dapat dibagi di antara dua orang. Asumsikan bahwa pembagian tersebut Alice memiliki jumlah Oa dan Barbara memiliki jumlah Ob. Bagan (2) menunjukkan kurva indifference A1 untuk Alice melewati titik a. Kurva indifference untuk Barbara B1 melewati b ditunjukkan dalam bagan (3). Kurva-kurva indifference ini mewakili tingkat kepuasan yang diterima setiap orang dari jumlah barang swasta mereka yang ada. Tidak ada barang publik dalam kasus ini. Tingkat kepuasan dua orang diukur sebagai A dan B, direkam sebagai titik S dalam bagan (4). Bagan (4) akan digunakan untuk menunjukkan batas efisiensi dan keadilan yang dapat dicapai dalam ekonomi yang menyediakan barang publik dan swasta.
Sekarang kita bandingkan situasi diatas dengan keadaan yang mencakup barang publik dan barang swasta. Asumsikan bahwa PG barang publik akan disediakan. Karena berkaitan dengan barang publik murni, ini berarti jumlah total PG tersedia sama untuk kedua orang. {lihat bagaimana garis PG diperoleh dari bagan (1), (2), dan (3)}. Adanya ekonomi bertenaga penuh, biaya kesempatan PG adalah XX2 dalam barang swasta. Ini merupakan jumlah barang swasta yang harus digunakan ekonomi bertenaga penuh untuk memproduksi PG barang publik. Bagan (2) menunjukkan bahwa Alice sama sejahteranya pada titik (i) dan titik c. Kedua titik ada pada kurva indifference yang sama. Dengan kata lain, jika Alice harus mengorbankan aa2 barang swasta untuk memperoleh PG barang publik, tingkat kepuasan ekonominya tidak berubah. Tapi, adanya tingkat output tenaga penuh potensi ekonomi, dimungkinkan untuk meninggalkan Alice pada kurva indifferencenya, A, dan pada saat yang sama meningkatkan tingkat kesejahteraan Barbara. Ini dapat dilihat dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan barang swasta bagi Barbara. Ekonomi mampu memproduksi PG barang publik dan OX2 barang swasta. Tapi, kita telah menetapkan bahwa Oa2 adalah jumlah barang swasta yang harus dikombinasikan dengan PG barang publik untuk mencegah tingkat kepuasan Alice berada di bawah tingkat yang dicapai dari paket yang tidak ada barang publik dan Oa barang swasta. Tetapi karena OX2 barang swasta dapat disediakan, ini berarti bahwa jumlah barang swasta yang tersedia untuk konsumsi Barbara adalah OX2 dikurangi Oa2. Jumlah yang tersisa untuk Barbara akan lebih besar dari yang dimiliki sebelumnya. Ini terjadi jika a2a lebih besar dari X2X, dan terjadi jika Alice sangat ingin memperoleh barang publik. Pada bagan (3) kita lihat bahwa kombinasi barang yang tersedia untuk Barbara adalah PG barang publik dan Ob2 barang swasta. Kombinasi ini ada pada titik (ii) dan akan membantunya bergerak ke arah tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada yang dicapai sebelum barang publik tersedia. Yaitu, kurva indifference yang melewati titik (ii), B2 dan mewakili utilitas total yang lebih besar daripada B1.
Metode analisis kita membantu untuk menentukan berapa tinggi tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai Barbara jika kesejahteraan Alice tetap pada jumlah yang berkaitan dengan kurva indifference A1. Solusi diperoleh dengan menurunkan garis putus-putus bd di bagan (3). Fungsi ini menunjukkan jumlah barang swasta yang tersedia untuk Barbara pada berbagai jumlah barang publik yang berbeda. Pada kondisi bahwa Alice menerima kombinasi barang publik dan barang swasta yang berkaitan dengan titik-titik pada kurva indifference A1. Garis bd dapat disebut garis kemungkinan konsumsi. Awalnya melengkung, tapi akan membengkok terbalik ke arah sumbu vertikal. Titik persinggungan antara bd dan kurva indifference Barbara B1 menunjukkan kemungkinan tingkat kesejahteraan yang tertinggi yang dapat ia capai. Ini terjadi pada titik (iii) dan direkam pada bagan (4) sebagai titik horizontal di kanan titik S.
Titik (iii) mewakili titik Optimalitas Pareto. Ini jelas superior dibanding titik S karena kesejahteraan Barbara telah meningkat sebanyak mungkin sementara Alice tidak dirugikan. Ide hanya membantu keadaan Barbara untuk meningkat bersifat kebetulan. Lebih rasional untuk mempertimbangkan berapa banyak kepuasan ekonomi Alice yang dapat meningkat tanpa merugikan Barbara. Dalam kasus ini, kita akan melarang Barbara untuk mengkonsumsi kombinasi barang publik dan swasta yang ada pada kurva indifference B1. Untuk menentukan berapa banyak keadaan Alice dapat ditingkatkan, kita akan menurunkan garis kemungkinan konsumsinya ae. Titik persinggungan antara ae dan kurva indifference Alice AH menunjukkan tingkat kesejahteraan tertinggi yang dapat ia capai tanpa merugikan Barbara. Titik persinggungan terjadi pada titik (iv) di bagan (2) dan juga direkam pada panel (4) secara langsung di atas titik S.
Titik (iii) jelas superior dibanding titik S. Dalam kasus pertama, posisi Barbara meningkat; kasus kedua, posisi Alice meningkat. Ini merupakan contoh ekstrim. Ada alternatif selain memberi semua keuntungan pada kepuasan satu orang. Kedua orang dapat meningkatkan kondisi mereka dengan membawa barang publik dalam ekonomi. Pada bagan (4) garis yang menghubungkan titik (iii) dan (iv) mewakili sejumlah posisi yang menunjukkan pembagian relatif. Garis ini disebut “Batas Efisiensi Pareto”.
Apa yang telah kita tunjukkan adalah yang dibandingkan dengan S yang merupakan titik asal kita dan yang tidak meliputi barang publik, disana terdapat sejumlah titik yang superior dan meliputi barang publik. Gerakan dari S ke atas menguntungkan Alice, gerakan dari S ke kanan menguntungkan Barbara, dan gerakan dari S ke atas secara diagonal dan ke kanan membagi keuntungan antara Alice dan Barbara. Menurut kriteria efisiensi Pareto setiap titik di wilayah berarsir pada bagan (4) dianggap lebih diinginkan daripada titik S. Tapi, kriteria efisiensi Pareto tidak dapat membantu kita membedakan antara titik-titik pada batas. Alasannya adalah kurangnya ketegasan bahwa, ketika kita bergerak pada batas, keuntungan kesejahteraan pada seseorang harus merugikan orang lain.
Bagan (4) menunjukkan bahwa kriteria efisiensi tidak cukup untuk menentukan campuran barang publik dan swasta masyarakat. Apakah ada titik pada batas efisiensi yang dipandang terbaik? Apakah ada cara untuk menentukan apakah perpindahan kesejahteraan dari satu orang ke orang lain mengakibatkan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan? Garis kesejahteraan sosial (SWC1, SWC2, SWC3) pada bagan (4) merupakan simbol geometri pertukaran tersebut. Jika kurva tersebut bisa digambar, titik persinggungan antara batas efisiensi Pareto dan SWC2 akan menunjukkan alokasi sumber daya yang paling efisien dan adil di dunia barang publik dan swasta. Tapi, garis kesejahteraan sosial lebih mudah digambar daripada diketahui. Menurunkan kurva tersebut membutuhkan kemampuan untuk membuat perbandingan utilitas antar pribadi, pekerjaan yang kita semua bisa lakukan, tetapi belum tentu sama. Tapi, yang tersisa adalah gambaran keseluruhan efisiensi ekonomi yang meliputi barang publik dan barang swasta. Kita telah menunjukkan peran organisasi bebas dan pertukaran sukarela dalam membantu memperkirakan jumlah barang swasta yang efisien. Apa yang akan dibahas adalah rencana institusi yang membantu kita menentukan jumlah barang publik yang efisien dan adil.

Penyediaan Pasar Bebas Barang Publik Murni
Ketika jumlah orang dalam kelompok pembagian kecil, pertukaran sukarela dapat setidaknya pada tahap tertentu, diharapkan untuk memproduksi tingkat output efisien Pareto untuk barang publik. Untuk menjelaskannya kita menggunakan gambar 2-6. Kita menggunakan dua orang, atau dua kelompok. Barang yang dipermasalahkan adalah barang publik murni. Kurva permintaan agregat DA+B adalah jumlah vertikal kurva permintaan individu. Kurva penawaran agregat adalah garis horizontal S. Tingkat output efisien terjadi pada titik C dimana penawaran sama dengan permintaan. Jumlah barang efisien adalah GE, dan biaya akan dibagi di antara dua orang, dimana Alice membayar GEe dan Barbara membayar GEd. Ini merupakan hasil dari sistem pertukaran sukarela yang diperlukan pada tingkat minimum bahwa setiap orang menunjukkan keinginannya terhadap barang. Anggap bahwa meski Barbara bersedia menunjukkan keinginannya terhadap barang, Alice berusaha menjadi penumpang gratis. Jika Alice menutupi keinginanny, maka keseimbangan dicapai pada titik b dimana kurva permintaan Barbara memotong kurva penawaran. Tingkat output pada titik b adalah G1 yang lebih sedikit dari jumlah efisien GE. Posisi ini tidak mewakili keseimbangan stabil karena kedua individu dapat memperoleh keuntungan dari penawaran barang yang lebih besar.
Untuk menunjukkan keuntungan potensial bagi masyarakat dengan memiliki jumlah barang publik yang lebih besar, kita menggunakan konsep surplus konsumen.
Pada titik b, G1 adalah barang yang tersedia. Manfaat bruto yang diterima Barbara dari konsumsi G1 sama dengan bidang ODBbG1. Karena Barbara sendiri menunjukkan keinginannya terhadap barang, ia akan membayar seluruh biaya yang sama dengan bidang persegi panjang OgbG1. Ini memberikan Barbara manfaat netto (surplus konsumen) yang sama dengan bidang segitiga gDBb. Alice bertindak sebagai penumpang gratis dan menerima G1 barang publik bebas biaya. Manfaat bruto dan netto Alice (surplus konsumen) diwakili oleh bidang ODAfG1.
Keuntungan potensial Barbara dari unit tambahan barang publik tergantung pada tingkat mana Alice bersedia membayar biaya unit tambahan ini. Jika Alice bersedia membayar lebih dari perbedaan antara biaya unit tambahan barang dan penilaian Barbara terhadap manfaat yang ia terima dari konsumsi jumlah tambahan, posisi Barbara akan meningkat. Dan jika jumlah yang sama ini lebih sedikit daripada nilai manfaat yang Alice terima, maka posisi Alice akan meningkat juga.
Jarak vertikal antara S dan DB mengukur jumlah biaya unit tambahan (melewati G1) barang melebihi nilai yang Barbara berikan pada konsumsi unit barang ekstra. Sehingga, jika Alice bersedia membayar jumlah itu, Barbara tidak akan lebih buruk daripada G1; dan jika Alice bersedia membayar lebih daripada jumlah tersebut, posisi Barbara akan meningkat. Jumlah ini diletakkan pada diagram sebagai garis G1I dan mewakili pembayaran minimum yang harus diterima Barbara untuk mempengaruhinya menambah pembelian barang diatas G1.
Jarak vertikal antara DA dan sumbu horizontal menunjukkan berapa banyak Alice menilai unit tambahan barang dan jumlah yang Alice dapat bayar tanpa merugikan posisinya. Jika Alice membayar kurang dari ini, posisi Alice meningkat. Gambar 2-6 menunjukkan bahwa untuk unit tambahan awal melewati G1, jumlah yang Alice harus bayar lebih sedikit dari jumlah yang bersedia ia bayar untuk memperoleh unit barang ekstra. Yaitu, G1f lebih besar daripada jumlah yang ditunjukkan oleh tinggi garis G1I. Berapa banyak unit ekstra yang kita berharap disetujui oleh Alice dan Barbara? Jawabannya adalah bahwa terdapat keuntungan bersama dari perdagangan sampai titik GE. Melewati jumlah GE, jumlah minimum yang Alice harus bayar melebihi nilai barang itu baginya. Solusi menarik ini adalah bahwa ia mengarah pada output GE yang telah kita tentukan yang merupakan tingkat output efisien.
Apa yang juga menarik adalah bahwa terdapat berbagai skema pembagian biaya yang konsisten dengan keseimbangan ini. Biaya total penambahan unit G1GE adalah G1bcGE. Dari jumlah ini, Alice akan membayar sebanyak G1feGE atau sama sedikitnya dengan G1eGE. Sisanya harus dibayar oleh Barbara. Pembagian biaya tergantung pada keahlian tawar menawar kedua pihak. Tapi hasil Optimal Pareto dimungkinkan sebagai hasil pertukaran sukarela, bahkan dalam kasus barang publik murni.
Ketika jumlah orang yang terlibat sedikit, proses pada gambar 2-6 dapat berlangsung. Tapi, ketika kelompok besar, penumpang gratis akan meluas; pertukaran sukarela terhenti; dan proses politik harus digunakan untuk menentukan berapa banyak barang yang akan disediakan dan bagaimana biaya didistribusikan di antara penduduk. Kemampuan proses politik untuk menyediakan sejumlah barang publik yang efisien akan dibahas dalam bab 10.

Eksternalitas
Analisis di atas menjelaskan apa yang dimaksud dengan tingkat output efisien dan menjelaskan bagaimana sistem pertukaran sukarela diperhitungkan untuk mencapai situasi yang mendekati jumlah yang dapat disediakan. Tapi pembahasan tersebut bersifat ekstrim. Hanya mempertimbangkan barang swasta murni dan barang publik murni. Dalam kenyataan, kita harus mengetahui bahwa barang-barang memiliki karakteristik “swasta” dan ‘publik’. Analisis barang swasta dan barang publik dapat dikombinasikan untuk membantu kita memahami kebutuhan potensial aktivitas sektor publik yang berkaitan dengan beberapa barang yang dapat dikelompokkan sebagai barang swasta. Juga membantu kita memahami mengapa sangat rasional untuk beberapa barang disediakan oleh sektor swasta dan sektor publik.
Kadang-kadang pertukaran sukarela mempengaruhi masyarakat selain yang secara langsung terlibat dalam transaksi tersebut. Produksi baja, contohnya, dapat mengotori udara dan membebani biaya pada masyarakat yang bukan produsen atau pembeli baja. Dan hasil karya orang berpendidikan dapat memberi manfaat bagi orang lain selain orang tersebut atau institusi yang ia didik. Dampak ekstra ini disebut dampak pihak ketiga atau eksternalitas. Ketika eksternalitas ada pada tingkat signifikan, tindakan publik dibutuhkan untuk membantu masyarakat mendekati tingkat output efisien untuk barang dan jasa. Gambar 2-7 dan 2-8 digunakan untuk menggambarkan masalah tersebut. Gambar 2-7 menunjukkan pasar yang dianggap kompetitif, untuk barang tertentu. Ada kurva permintaan normal yang curam ke bawah D dan kurva penawaran yang curam ke atas S. Tingkat QM merupakan jumlah keseimbangan yang diharapkan dari pertukaran swasta secara murni dan mewakili jumlah barang efisien secara ekonomi jika kurva permintaan menunjukkan keinginan masyarakat terhadap barang, dan kurva penawaran mencerminkan biaya produksi.
Tapi, gambar 2-7 menunjukkan kasus dimana terdapat divergensi antara biaya pasar (atau swasta) dan konsep yang lebih luas yang disebut biaya sosial. Kurva penawaran dilambangkan S menunjukkan semua biaya swasta yang dikaitkan dengan produksi barang tertentu. Secara geometri, diturunkan sebagai jumlah horizontal kurva biaya marjinal perusahaan industri. Kurva S menunjukkan bahwa ada biaya diatas biaya yang diakui dalam pasar. Jarak vertikal antara S dan S’ menunjukkan besarnya eksternalitas. Perpotongan antara S’ dan D menunjukkan bahwa tingkat output yang efisien secara ekonomi dalam pasar ini adalah QS. Satu cara untuk mencapai tingkat output efisien adalah menyediakan mekanisme untuk meletakkan biaya eksternal pada pihak-pihak yang melakukan transaksi. Jika ini dapat dilakukan, maka biaya telah diinternalisasi. Jika sebaliknya, semua biaya tidak dapat diinternalisasi, diperlukan campur tangan pemerintah dan membatasi output secara langsung.
Dari sudut pandang konseptual, terlihat bahwa pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar pada posisi dimana keseimbangan tingkat output menjadi QS. Pada gambar 2-7 kita berasumsi bahwa biaya eksternal dapat diukur dan diwakili oleh jumlah dolar konstan per unit. Jika pajak per unit sama dengan bc; besarnya eksternalitas, dibebankan pada pembelian barang, keseimbangan tingkat output akan jatuh pada QS. Dalam prakteknya sulit untuk mengukur biaya eksternal dengan tepat. Mengukur kerugian akibat asap atau polusi air tidak mudah. Ada alasan untuk menyakini bahwa dimana kita mengetahui bahwa ada biaya eksternal signifikan, pajak dapat menggerakkan masyarakat ke arah penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Catat dalam gambar 2-7 isu penting adalah mendapat tingkat output sampai QS dan terlihat bahwa tingkat pajak bc per unit adalah apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tetapi siapa yang membayar pajak? Dampak awal pajak bukan pada penawar atau peminta. Untuk menggambarkan pajak yang dibebankan pada penawar, kita memindahkan kurva penawaran dari S ke S’, Jika sebaliknya pajak dibebankan pada pembeli, situasi digambarkan dengan menurunkan kurva permintaan ke D’. Kita dapat melihat bahwa hasilnya sama dalam setiap kasus dan bahwa beban akhir pajak adalah sama siapapun yang bertanggungjawab untuk membayarnya. Harga bruto yang sekarang dibayar konsumen menjadi lebih mahal. Sebelum pajak dikenakan, jumlahnya sama dengan QMa, dengan pajak, harga keseimbangan adalah QSb. Sebaliknya harga netto yang diterima produsen menurun karena dikenakan pajak. Tanpa pajak, harga netto produsen QMa; dengan pajak menjadi QSc. Sehingga dalam kasus ini, dampak pajak dibagi oleh kedua pihak yang bertransaksi.
Eksternalitas dapat terjadi pada sisi manfaat dan sisi biaya. Gambar 2-8 menunjukkan divergensi antara permintaan pasar terhadap produk dan total permintaan sosial. Kurva permintaan pasar D adalah jumlah horisontal kurva-kurva permintaan masyarakat yang ada di pasar. Adanya kurva permintaan yang lebih tinggi D’ menunjukkan bahwa ada manfaat eksternal bagi masyarakat selain yang bersedia membayar. Jarak vertikal antara D dan D’ adalah ukuran manfaat tersebut. Manfaat eksternal adalah sifat barang publik murni. Manfaat vaksinasi lebih besar dari yang disuntikkan, dan manfaat panti jompo lebih besar dari penghuninya. Gambar 2-8 menunjukkan bahwa pertukaran sukarela akan memproduksi sedikit barang daripada yang diinginkan secara sosial. Transaksi pasar biasa akan memproduksi output QM, tetapi kita dapat mengukur manfaat ekstra jumlah barang yang diinginkan secara sosial adalah QS. Bagaimana masyarakat dapat pindah ke arah yang tepat? Sampai tingkat bahwa masyarakat menerima manfaat ini baik membayar atau tidak, kita akan menemui masalah penumpang gratis, misalnya mereka yang menutupi keinginannya. Pemerintah dapat menggunakan skema subsidi utk mendorong output dalam pasar ini. Subsidi bc per unit akan menggerakkan masyarakat kepada output yang diinginkan. Catat bahwa subsidi dapat diberikan kepada penawar atau peminta. Hasil netto akan sama, subsidi yang diberikan kepada pengguna akan meningkatkan kurva permintaan ke D’, dan subsidi kepada produsen akan menurunkan kurva penawaran ke S’. Setiap perubahan menghasilkan output QS yang diinginkan secara sosial.
Analisis gambar 2-8 memberikan satu pembenaran utama bagi hibah bantuan bersyarat dari pemerintah pusat ke daerah. Secara umum diyakini bahwa dalam memutuskan sejumlah barang dan jasa yang disediakan, pemerintah daerah tidak akan mempertimbangkan manfaat kepada bukan penduduk atau masyarakat di luar wilayahnya. Contohnya adalah fasilitas kesehatan. Secara tradisional fungsi ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan manfaatnya dinikmati oleh penduduk lokal. Pengunjung dan turis dapat menggunakan rumah sakit yang dibiayai daerah; rumah sakit daerah dapat melakukan proyek penelitian yang bertanggungjawab mencari obat penyakit berbahaya; program kesehatan publik daerah dapat efektif dalam menghentikan penyebaran penyakit. Tapi, apakah pemerintah daerah memberikan sumber daya yang cukup untuk program tersebut? Jawabannya mungkin tidak. Dalam memutuskan ukuran fasilitas tersebut, penduduk daerah dan anggota DPRD hanya akan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang mempengaruhi mereka secara langsung. Untuk menghindari kecenderungan mengurangi pelayanan penting maka pemerintah pusat menawarkan hibah dengan tujuan tertentu. Subsidi dimaksudkan untuk mempengaruhi daerah agar meningkatkan tingkat pengeluaran pada fungsi tertentu. Hibah diberi syarat yaitu dana harus digunakan utk fungsi tertentu. Hibah juga memiliki ciri yang sesuai. Yaitu jumlah uang pemerintah pusat yang diberikan pada daerah digunakan untuk fungsi tersebut. jika semua manfaat dapat diukur dengan mudah, pembiayaan daerah dengan pembiayaan pusat dalam proyek akan mencerminkan rasio manfaat yang diterima daerah terhadap manfaat eksternal. Pada gambar 2-8, bc mewakili hibah per unit output dan QSc porsi daerah untuk biaya per unit output.
Sebelum kita mengakhiri bab ini, kita harus melihat kemungkinan mencapai alokasi sumber daya yang efisien melalui pertukaran sukarela. Kondisi dimana masyarakat akan melakukan tawaran untuk mencapai tingkat output optimum secara sosial, meski fakta bahwa ada eksternalitas, telah dibahas oleh pendapat brilian Robert H. Coase. Karyanya yang sering disebut sebagai teorema Coase.
Sekarang kita lihat kasus perusahaan, dalam memproduksi barang, menghasilkan asap dan asap tersebut merupakan biaya eksternal yang tidak dihitung perusahaan. Pada gambar 2-9 keuntungan perusahaan digambarkan oleh kurva B1, yaitu kurva keuntungan marjinal. Keuntungan total perusahaan akan maksimal pada Qf dimana keuntungan marjinal dari memproduksi output tambahan adalah nol. Asap menciptakan biaya yang harus diperhitungkan jika alokasi sumber daya yang efisien akan dicapai. Anggap dampak asap lebih rendah daripada sewa yang pemilik tanah di wilayah terkena asap bebankan atas properti mereka. Kurva B2 pada gambar 2-9 adalah kurva biaya marjinal (atau non manfaat marjinal) yang mewakili biaya ini.
Tingkat output yang diinginkan secara sosial adalah QS karena ini adalah tingkat output yang memaksimalkan total kombinasi manfaat kepada perusahaan dan pemilik tanah. Manfaat bagi perusahaan adalah dalam bentuk keuntungan; manfaat bagi pemilik tanah adalah kenaikan sewa yang diharapkan dari menurunnya tingkat asap. QS terjadi bila B1 dan B2 berpotongan.
Tetapi apakah jumlah QS akan dicapai melalui proses tawar menawar dan pertukaran sukarela? Kita berharap bahwa perusahaan yang hanya tertarik memaksimalkan keuntungan akan memproduksi jumlah Qf. Tetapi Qf bukan tingkat output keseimbangan. Selama B2 tidak sama dengan B1, perusahaan dan pemilik tanah dapat memperoleh keuntungan dari tawar menawar. Contohnya, pada QH, B2>B1. Pada output ini keuntungan potensial bagi pemilik tanah dari pengurangan sedikit dalam output dan asap adalah QHb, dan pemilik tanah akan meningkatkan posisi ekonominya dengan membayar perusahaan lebih sedikit dari QHb untuk pengurangan output tersebut. Tetapi ada keuntungan potensial bagi perusahaan juga. Selama jumlah yang dibayar pemilik tanah kepada perusahaan melebihi QHc, perusahaan juga memperoleh keuntungan. Berapa banyak yang akan dibayar pemilik tanah kepada perusahaan tergantung pada kemampuan tawar dua orang tersebut. hanya pada QS dimana B1=B2 memiliki keuntungan bersama dari tawar menawar yang dilakukan untuk pemilik tanah dan perusahaan.
Juga lihat tingkat output QG. Ini merupakan tingkat output yang akan diharapkan jika perusahaan dilarang oleh hukum untuk menciptakan asap tanpa ganti rugi kepada korban. Tetapi jika masyarakat dibolehkan menawar, QG bukan menjadi tingkat output keseimbangan. Dalam kasus ini, dimana B1 lebih besar dari B2, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan mengkompensasi mereka yang terkena asap, dan ada kompensasi yang cukup besar sehingga yang terkena asap juga memperoleh keuntungan.
Di awal bab ini, kita menyarankan bahwa pajak dapat dikenakan untuk mengurangi akibat biaya eksternal yang tidak diinginkan. Analisis gambar 2-9 membuat kita waspada dalam memutuskan suatu tindakan. Dampak apa yang bisa diharapkan dari pengenaan pajak? Pajak QSa per unit akan menurunkan kurva keuntungan marjinal perusahaan ke T1. Tingkat output dimana perusahaan akan memaksimalkan keuntungan adalah QS, yang merupakan tingkat yang diinginkan secara sosial. Masalahnya adalah bahwa jika perusahaan dan korban saling tawar, QS bukan output keseimbangan, tingkat yang lebih rendah (QJ) akan dicapai. Sehingga, dalam kasus ini, tidak hanya pajak tidak dikenakan tetapi lebih buruk, pengenaan pajak akan menjamin hasil yang tidak efisien.
Kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk tawar menawar satu sama lain tidak boleh disepelekan. Tapi, kita tidak boleh menyimpulkan dari analisis ini bahwa sektor publik tidak pernah dibutuhkan untuk menginternalisasikan biaya dan manfaat. Tawar menawar di atas akan terjadi bila hanya ada sedikit masyarakat yang terlibat dalam masalah dan bila biaya tawar menawar cukup murah.

Ringkasan
Barang publik dapat dibedakan dengan barang swasta. Barang publik di konsumsi oleh lebih dari satu orang pada waktu yang sama, dan sulit untuk mengecualikan masyarakat untuk menikmati manfaat barang publik karena tidak membayar. Barang swasta sebaliknya tidak menawarkan konsumsi bersama. Konsumsi barang swasta oleh satu orang tidak dimungkinkan di konsumsi orang lain. Juga mudah mengecualikan orang yang tidak membayar dari konsumsi barang swasta.
Secara umum, kita berharap pasar swasta menyediakan barang swasta dan proses politik untuk menjamin penawaran barang publik. Kita tidak memperhitungkan pasar swasta utk menyediakan barang publik secara memadai, karena kita berharap bahwa dalam pasar swasta ada kecenderungan masyarakat untuk menjadi penumpang gratis untuk manfaat barang-barang yang tidak dapat mereka tolak.
Kita dapat mendefinisikan kondisi efisiensi untuk barang swasta dan barang publik. Untuk barang swasta, jumlah efisien terjadi bila harga pasar sama dengan biaya produksi marjinal dan manfaat marjinal yang dinikmati setiap konsumen. Untuk barang publik murni yang harus dinikmati bersama oleh semua konsumen. Efisiensi perlu bahwa jumlah manfaat marjinal barang yang diterima masyarakat sama dengan biaya marjinalnya.
Konsep efisiensi Pareto digunakan untuk menilai efisiensi keseluruhan ekonomi yang menyediakan barang swasta dan publik. Optimalitas Pareto dicapai bila kesejahteraan ekonomi seseorang dapat ditingkatkan dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Optimalitas Pareto tidak memberikan jawaban khusus terhadap masalah alokasi dan distribusi sumber daya masyarakat yang terbaik. Tapi ia memberikan sejumlah solusi yang efisien. Kita tidak berharap untuk mengamati dunia nyata sebagai penawaran barang swasta atau publik yang efisien secara sempurna. Kita tidak memiliki pasar swasta persaingan sempurna, dan pemerintah tidak memiliki pengetahuan sempurna tentang keinginan masyarakat terhadap barang publik, maupun menghitung bagian pajak yang dibutuhkan untuk menjamin efisiensi.
Pasar swasta dan pertukaran sukarela dibutuhkan untuk menyediakan barang swasta, dan kadang-kadang mereka dibutuhkan untuk menyediakan barang publik murni. Tapi, bila jumlah orang yang berbagi barang publik sangat banyak, maka membutuhkan pemerintah.

Barang Publik

2010-11-17T07:15:00.000-08:00

by yohana

Suatu kegiatan pastilah mempunyai efek sampingnya masing-masing. Begitu pula dengan setiap transaksi ekonomi yang terjadi, merupakan kegiatan yang mempunyai efek samping, baik maupun buruk. Efek samping inilah yang dikatakan sebagai eksternalitas.
Baumel dan Oates menjelaskan pengertian eksternalitas sebagai berikut:
1.? ? ? Eksternalitas yang dapat habis (a deplatable externality). Eksternalitas yang dapat habis adalah eksternalitas yang terdapat pada barang individu. Dikatakan sebagai barang individu apabila barang tersebut merupakan hak milik suatu individu tertentu, individu yang lain tidak dapat mengkonsumsinya.
2.? ? ? Eksternalitas yang tidak dapat habis (an undeplate externality). Eksternalitas yang tidak dapat habis adalah eksternalitas yang terdapat pada barang yang dapat dikonsumsi oleh semua individu tanpa terkecuali dan tidak mengurangi wujud ataupun besarnya barang tersebut.

Jika dilihat dari para pelakunya, eksternalitas dapat dilihat sebagai:
1.? ? ? Efek perbuatan satu produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other producers).
Contohnya adalah nelayan dengan kapal-kapal besar akan mampu menjaring ikan dengan jumlah yang sangat banyak, akan tetapi produsen yang lain (dalam hal ini nelayan-nelayan kecil) akan mengalami kesulitan mendapatkan ikan karena telah habis dijaring oleh nelayan besar.
2.? ? ? Efek perbuatan produsen terhadap konsumen (effects of producers on consumers).
Contohnya peternakan sapi ataupun ayam yang berada di tengah permukiman. Orang-orangyang tinggal di sekitar pemukiman mungkin akan merasa sangat terganggu dengan bau kotoran hewan-hewan ternak tersebut.
3.? ? ? Efek perbuatan konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers on consumers).
Contohnya sesorang yang merokok di bus atau angkutan umum akan mengganggu penumpang lain yang berada di bus atau angkutan umum tersebut.
4.? ? ? Efek perbuatan konsumen terhadap produsen (effects of consumers on producers).
Kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu penyerangan masyarakat terhadap mess PLTU? Banten.

Barang Publik
Dalam pengertian eksternalitas yang telah dijelaskan oleh Baumel dan Oates, terdapat pengertian eksternalitas yang tidak dapat habis. Eksternalitas yang tidak dapat habis ini kemudian akan berkaitan dengan barang publik atau yang disebut juga dengan common consumption atau common property resource atau public goods. Ada 2 ciri barang publik.
1.? ? ? Individu-individu, dalam usaha untuk mendapatkan atau mengkonsumsi barang publik ini tidak bersaing satu sama lain.
2.? ? ? Barang publik bukan merupakan hak milik satu orang saja. Orang yang lain pun dapat menikmatinya.
Karena cirinya tersebut, ada masalah-masalah yang mengelilinginya:
1.? ? ? Pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan.
2.? ? ? Barang publik tidak memiliki harga. Hal ini disebabkan antara lain sulitnya menentukan standar harga maupun karena barang publik tidak diperdagangkan (karena sifatnya yang bukan hak milik/nonekslusitivitas).
3.? ? ? Tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau (kalaupun ada sangat sedikit jumlahnya) untuk menyediakannya ataupun melestarikannya
Disinilah pemerintah berperan dengan cara menarik pajak dari masyarakat dan dana pengumpulan pajak tersebut digunakan untuk menyediakan barang publik.

Contoh barang publik yang disediakan pemerintah antara lain:
1.? ? ? Pertahanan dan keamanan
Tentunya kita semua berharap dapat beraktivitas tanpa terganggu oleh masalah terorisme dan sebagainya. Pemerintah menyediakan keamanan ini dengan membiayai kepolisian, intelijen, maupun TNI untuk mencegah masalah terorisme ini.
2.? ? ? Pengetahuan
Pemerintah diharapkan memberikan subsidi untuk mendanai riset maupun pendidikan bagi kalangan tidak mampu.
3.? ? ? Pengentasan kemiskinan
Bantuan Langsung Tunai, Program Nasional Pemberdayaan Mandiri merupakan salah satu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun telah terdapat program Corporate Social Responsibility yang dilakukan pihak swasta, namun karena masalahnya yang sangat besar dan kompleks pemerintahlah yang harus menjadi pemeran utama.

Macam-macam Sistem Ekonomi

2010-11-17T07:13:00.000-08:00

by yohana
materi kuliah

Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :

Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)
sistem ekonomi Komando (Terpusat)
Sistem Ekonomi Campuran

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional
secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.

Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana
Hanya sedikit menggunakan modal
Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang)
Belum mengenal pembagian kerja
Masih terikat tradisi
Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran
Perhatikan bagaimana sistem ekonomi tradisional memecahkan masalah perekonomiannya ?

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :

Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat
Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul
Tidak individualistis
Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah
Mutu barang hasil produksi masih rendah
Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari - hari

2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya
Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar
Persaingan dilakukan secara bebas
Peranan modal sangat vital
Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain:

Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi
Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi
Munculnya persaingan untuk maju
Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar
Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba
Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain:

Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan
Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal
Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat
Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu
Perhatikan bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan persoalannya

3. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
Hak milik perorangan tidak diakui
Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:

Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga
Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
Jarang terjadi krisis ekonomi
Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :

Mematikan inisiatif individu untuk maju
Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya
Perhatikan bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan persoalannya

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :

Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat
Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah
Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang
Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

Perdagangan dan Kerjasama Internasional

2010-11-17T07:12:00.000-08:00

by yohana

Bila diamati dengan teliti, banyak barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi bukan merupakan produksi dalam negari, misalnya komputer. Bagaimanakah barang dan jasa tersebut bisa sampai ketangan kita? Ya karena barang-barang ada yang tidak kita produksi, tetapi kita membutuhkannya.

Semua itu akan terjadi bilamana kita melakukan perdagangan dengan negara lain atau perdagangan internasional. Apakah perdagangan internasional itu?

Pengertian Perdagangan Internasional
Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan.
Bongkar muat barang (petikemas) sebagai wujud nyata adanya perdagangan internasional

Faktor-faktor yang mempengaruhi
a. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas.

b. Adanya manfaat yang diperoleh dari adanya perbedaan harga.

c. Adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara, misal Indonesia memiliki banyak sumber minyak bumi tapi memerlukan tenaga ahli yang handal untuk mengambilnya.

d. Perbedaan sosial budaya.

e. Perbedaan selera masyarakat

f. Adanya sarana komunikasi dan transportasi.

Manfaat perdagangan internasional
a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri

b. Menambah devisa negara

c. Adanya spesialisasi produk

d. Terjadinya perluasan pasar

e. Peningkatan mutu produk

f. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional.

g. Menambah lapangan kerja

h. Mendorong kemajuan iptek

i. Meningkatan persahabatan atau hubungan antar negara.

Bila kita menghasilkan suatu produk yang bermutu tentu dunia internasional akan tertarik, artinya produk tersebut dapat diterima dunia internasional, hal ini menambah devisa negara, meningkatkan pangsa pasar dan menjadi spesialisasi atas produk tersebut.

Hambatan perdagangan internasional

Dalam perdagangan internasional sering dijumpai hambatan atau rintangan yang pada dasarnya merugikan suatu negara. Hambatan tersebut berupa :

EKSTERNALITAS DAN KEBIJAKAN PUBLIK

2010-11-17T07:03:00.000-08:00

BY YOHANA
MATERI KULIAH

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam suatu perekonomian moderen, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam masalah. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas.
Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.
Dalam literatur asing, efek samping mempunyai istilah seperti : external effects, externalities, neighboorhood effects, side effects, spillover effects (Sudgen and williams, 1990, Mishan 1990, Zilberman and marra, 1993). Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif (positive external effects, external economic) maupun negatif (negative external effects, external diseconomic). Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan. Dampak yang menguntungkan misalnya seseorang yang membangun sesuatu pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut. Sedangkan dampak negatif misalnya polusi udara, air dan suara. Ada juga eksternalitas yang dikenal sebagai eksternalitas yang berkaitan dengan uang (pecuniary externalities) yang muncul ketika dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatnya harga. Misalnya, suatu perusahaan didirikan pada lokasi tertentu atau kompleks perumahan baru dibangun, maka harga tanah tersebut akan melonjak tinggi. Meningkatnya harga tanah tersebut menimbulkan dampak external yang negatif terhadap konsumen lain yang ingin membeli tanah disekitar daerah tersebut.
Dalam contoh diatas efek tersebut dalam perubahan harga tanah, dimana kesejahteraan masyarakat berubah tetapi perubahan itu akan kembali ke keadaan keseimbangan karena setiap barang akan menyamakan rasio harga-harga barang dengan Marginal Rate of Substitution (MRS) jadi, suatu fakta bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi orang lain tidaklah berarti adanya kegagalan pasar selama pengaruh tersebut tercermin dalam harga-harga sehingga tidak terjadi ketidak efisienan dalam perekonomian.
Jadi yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain) tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

BAB II
JENIS DAN FAKTOR PENYEBAB EKSTERNALITAS

A. JENIS-JENIS EKSTERNALITAS
Efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas dan tindakan individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai dampak (externality) baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain. Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi berikut ini (Pearee dan Nash, 1991; Bohm, 1991) :
1. Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other producers)
2. Efek atau dampak samping kegiatan produksi terhadap konsumen (effects of producers on consumers)
3. Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers on consumers)
4. Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (effects of consumers on producers)

1. Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain
Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai (eater intake clen-up costs) oleh produsen hilir (downstream producers) yang menghadapi pencemaran air (water polution) yang diakibatkan oleh produsen hulu (upstream producers). Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya. Dampak kategori ini bisa dipahami lebih jauh dengan contoh lain berikut ini. Suatu proses produksi (misalnya perusahaan pulp) menghasilkan limbah-residu-produk sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau, atau semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain yakni para penangkap ikan (nelayan). Dalam hal ini, kegiatan produksi pulp tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain (ikan) atau nelayan, dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap produksi komoditi lain.

2. Dampak Produsen Terhadap Konsumen
Suatu produsen dikatakan mempunyai ekternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumahtangga (konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat populer dari kategori kedua yang populer adalah pencemaran atau polusi. Kategori ini meliputi polusi suara (noise), berkurangnya fasilitas daya tarik alam (amenity) karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit (polusi udara) serta polusi air, yang semuanya mempengaruhi kenyamanan konsumen atau masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi (perusahaan-produsen) yang menghasilkan limbah (wasteproducts) ke udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak dan agen lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara.

3. Dampak Konsumen Terhadap Konsumen Lain
Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau menggangu fungsi utilitas konsumen yang lain. Konsumen seorang individu bisa dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi tetapi juga oleh konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan suatu seorang konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seseorang terhadap orang sekitarnya dan sebagainya.

4. Dampak Konsumen Terhadap Produsen
Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumahtangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga menganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air baik oleh ikan (nelayan) atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih.

Lebih jauh Baumol dan Oates (1975) menjelaskan tentang konsep eksternalitas dalam dua pengertian yang berbeda :
1. Eksternalitas yang bisa habis (a deplatable externality) yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (private good or bad) yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain.
2. Eksternalitas yang tidak habis (an udeplatable externality) adalah suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (public goods) yang mana barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang, dan juga bagi orang lain. Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya.
Dari dua konsep eksternalitas ini, eksternalitas jenis kedua merupakan masalah pelik dalam ekonomi lingkungan. Keberadaan eksternalitas yang merupakan barang publik seperti polusi udara, air, dan suara merupakan contoh eksternalitas jenis yang tidak habis, yang memerlukan instrumen ekonomi untuk menginternalisasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisa ekonomi.
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSTERNALITAS
Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur hak pemilikan atau pengusahaan sumber daya (property rights) tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang. Bagaimana mekanisme timbulnya eksternalitas dan ketidakefisienan dari alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor diatas diuraikan satu per satu berikut ini.
1. Keberadaan Barang Publik

Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.
Kajian ekonomi sumber daya dan lingkungan salah satunya menitikberatkan pada persoalan barang publik atau barang umum ini (common consumption, public goods, common property resources). Ada dua ciri utama dari barang publik ini. Pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan (joint supply) dan tidak bersaing dalam mengkonsumsinya (non-rivalry in consumption). Ciri kedua adalah tidak ekslusif (non-exclusion) dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukkan untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan sejenisnya.
Satu-satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut sehingga menjadi bidang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga itu bisa dipakai untuk mengendalikan atau memperbaiki kualitas lingkungan itu sendiri. Tapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan. Karena ciri-cirinya diatas, barang publik tidak diperjualbelikan sehingga tidak memiliki harga, barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya. Masyarakat atau konsumen cenderung acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal ini, mendorong sebagain masyarakat sebagai “free rider”. Sebagai contoh, jika si A mengetahui bahwa barang tersebut akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan disediakan oleh si B. Jika akhirnya si B berkeputusan untuk menyediakan barang tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena tidak seorangpun yang bisa menghalanginya untuk mengkonsumsi barang tersebut, karena sifat barang publik yang tidak ekslusif dan merupakan konsumsi umum. Keadaan seperti ini akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (undervalued).

2. Sumber Daya Bersama

Keberadaan sumber daya bersama–SDB (common resources) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik diatas.
Sumber-sumber daya milik bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan Cuma-Cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus SDB ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1968) yang dikenal dengan istilah Tragedi Barang Umum (the Tragedy of the Commons).

TRAGEDI BARANG UMUM
Andaikanlah anda hidup di sebuah kota kecil di abad pertengahan. Dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang berlangsung di kota itu, yang paling menonjol adalah pemeliharaan domba. Banyak keluarga di kota itu yang mengandalkan asap dapurnya, dari pemeliharaan domba yang mereka ambil bulunya ( wol ) untuk dijual sebagai bahan pakaian.
Domba-domba itu dilepas begitu saja di lahan rumput penggembalaan yang mengelilingi Kota Umum. Tidak ada yang memiliki lahan tersebut, bahkan lahan itu sudah dianggap milik bersama, sehingga setiap orang bisa melepas kawanan dombanya ke sana untuk memakan rumputnya. Selama ini kepemilikan bersama itu tidak menimbulkan masalah. Selama setiap orang bisa memperoleh sebidang lahan untuk menggembalakan dombanya, Kota Umum itu tidak bersifat bersaingan. Siapa saja bisa memanfaatkannya tanpa biaya. Pokoknya tidak ada masalah.
Lambat laun, seiring dengan waktu, jumlah penduduk dan jumlah domba di Kota Umum terus bertambah, sedangkan lahan penggembalaan tidak bertambah luas. Karena jumlah domba yang memakan rumputnya sedemikian banyak, pada akhirnya padang rumput itu kehilangan kemampuan dan kesempatan untuk memulihkan diri. Belum sempat rumput baru tumbuh, sudah ada banyak domba yang menunggunya, sehingga pada akhirnya padang rumput itu pun menjadi padang gersang. Tanpa rumput, tidak mungkin pemeliharaan domba secara masal berlangsung terus. Jumlah domba pun segera menyusut, dan pada gilirannya Industri wol di kota Umum juga ditutup. Banyak keluarga di kota itu yang kehilangan mata pencaharian.
Apa sesungguhnya yang menimbulkan tragedi itu ? Mengapa penduduk membiarkan populasi domba bertambah begitu cepat sehingga justru menghancurkan lahan penggembalaan Kota Umum ? Jawabannya bersumber pada perbedaan antara insentif pribadi dan insentif sosial. Pencegahan padang rumput di Kota Umum berubah menjadi padang pasir hanya dapat terjadi jika semua pemilik domba bekerja sama mengupayakan hal itu secara kolektif. Hanya dengan kerja sama, para pemilik domba itu dapat mengatur keseluruhan populasi hewan ternaknya agar tidak melebih daya dukung padang. Rumput itu. Namun secara individual, masing-masing keluarga pemilik domba tidak memiliki insentif untuk memulai usaha mulia tersebut, karena mereka, secara individual hanya merupakan bagian dari seluruh penduduk pemilik domba. Disamping itu jika tidak diikuti oleh yang lain, kesadaran suatu keluarga untuk membatasi jumlah dombanya juga tidak akan ada gunanya.
Pada intinya, Tragedi Barang Umum terjadi akibat adanya masalah eksternalitas. Pada saat sebuah keluarga mengiring domba-dombanya ke padang rumput itu, maka kesempatan keluarga lain untuk melakukan hal yang sama menjadi berkurang. Mengingat masing-masing keluarga mengabaikan dampak eksternal dalam memutuskan jumlah domba yang hendak dipelihara, maka pada akhirnya jumlah domba secara keseluruhan menjadi terlalu banyak.
Jika mau berpikir lebih panjang, penduduk Kota Umum sebenarnya bisa mencegah terjadinya tragedi itu. Mereka bisa berembug bersama untuk menentukan jumlah maksimal domba yang yang dapat dipelihara oleh setiap keluarga. Atau, mereka bisa menginternalisasikan eksternalitas itu, dengan cara mengenakan pajak kepemilikkan domba, atau menerbitkan dan melelang izin penggembalaan terbatas. Artinya, penduduk kota di abad pertengahan itu bisa mngatasi masalah pemanfaatan padang rumput secara berlebihan, dengan cara seperti yang ditempuh masyarakat modern untuk memecahkan persoalan polusi.
Bahkan sebenarnya ada solusi yang lebih sederhana untuk Kota Umum. Mereka dapat membagi-bagi lahan penggembalaan itu kepada masing-masing keluarga. Setia keluarga mendapat sebidang lahannya sendiri. Dengan cara ini, status padang rumput akan berubah dari sumber daya milik bersama menjadi barang pribadi, sehingga masing-masing keluarga akan berusaha agar lahannya terus ditumbuhi rumput secara berkesinambungan. Para pendatang juga tidak akan ikut memelihara domba-domba baru, karena lahan penggembalaannya sudah habis terbagi. Dalam kenyataannya, hal inilah yang terjadi di Inggris pada abad ketujuhbelas.
Ada satu pelajaran penting yang terkandung dalam kisah Tragedi Barang Umum ini, yakni pada saat seseorang memanfaatkan suatu sumber daya milik bersama, pada saat itu pula ia mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Akibat adanya eksternalitas negatif, pemanfaatan setiap sumber daya milik bersama selalu cenderung berlebihan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat menerapkan regulasi atau memberlakukan pajak. Atau, pemerintah bisa mengubah sumber daya milik bersama itu menjadi barang swasta.
Pelajaran dasar ini ternyata sudah diketahui sejak ribuan tahun yang lampau. Filsuf Yunani kuno, Aristoteles, pernah mengutarakan masalah yang terkandung dalam sumber daya milik bersama : “Apa yang diperuntukkan bagi orang banyak, tidak akan dipelihara secara memadai, karena semua orang mengutamakan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan orang lain”.
3. Ketidaksempurnaan Pasar
Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempuna (Inperfect Market) seperti pada kasus monopoli (penjual tunggal).
Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel. Contoh konkrit dari praktek kartel ini adalah Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga mengakibatkan meningkatknya harga yang lebih tinggi dari normal. Pada kondisi yang demikian akan hanya berakibat terjadinya penignkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan, praktek monopoli ini merugikan masyarakat (worse-off).
4. Kegagalan Pemerintah
Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentinan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam berbagai bentuk :
1. Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest groups) melakukan loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka
2. Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu seperti menegnakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri.
3. Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu yang emmpunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan atuan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas. Sebagi contoh, Perusahaaan A yang mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan. Berdasarkan perhitungan atau estimasi perusahaan A harus mengeluarkan biaya (denda) yang besar (misalnya Rp. 1 milyar) untuk menanggulangi efek dari limbah yang dihasilkan itu. Pencari keuntungan (rent seeker) bisa dari perusahaan itu sendiri atau dari pemerintah atau oknum memungkinkan membayar kurang dari 1 milyar agar peraturan sesungguhnya tidak diberlakukan, dan denda informal ini belum tentu menjadi revenue pemerintah. Sehingga akhirnya dampak lingkungan yang seharusnya diselidiki dan ditangani tidak dilaksanakan dengan semestinya sehingga masalahnya menjadi bertambah serius dari waktu ke waktu.

BAB III
EKSTERNALITAS DAN INEFISIENSI PASAR

Pada bagian ini kita akan memakai perangkat-perangkat analisis yang menelaah bagaimana eksternalitas mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Analisis yang kita lakukan di sini akan menunjukkan secara jelas, mengapa eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber-sumber secara tidak efisien.

Untuk memperjelas gambarannya, kita perlu mengambil sebuah pasar tertentu, sebagai contoh kasus. Kita ambil saja pasar aluminium. Gambar 1-1 memperlihatkan kurva-kurva penawran dipasar aluminium tersebut.
Kita mengingat kembali, bahwa kurva penawaran dan kurva permintaan mengandung informasi-informasi penting tentang biaya dan keuntungan (cost and benefit). Kurva permintaan aluminium mencerminkan nilai aluminium bagi para pembelinya, dan nilai itu dihitung berdasarkan harga yang mau mereka bayarkan. Pada setiap kuantitas, ketinggian kurva permintaan menunjukkan kesediaan membayar para konsumen marginal. Dengan kata lain, kurva-kurva tersebut menunjukkan biaya yang dipikul produsen marginal. Dengan kata lain, kurva tersebut menunjukkan nilai atas unit terakhir aluminium yang dijual.
Jika sama sekali tidak ada intervensi pemerintah, maka harga aluminium akan bergerak secara bebas menyesuaikan diri dalam rangka menyeimbangkan permintaan dan penawarannya. Kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi pada ekuilibrium pasar (diperlihatkan sebagai QPASAR Pada Gambar 1-1) dapat dikatakan efisien, karena kuantitas tersebut memaksimalkan surplus produsen dan surplus konsumen. Dalam kondisi tersebut, pasar mampu mengalokasikan segenap sumber daya sedemikian rupa, sehingga memaksimalkan nilai total konsumen yang membeli dan memakai aluminium minus biaya total produsen yang membuat dan menjual aluminium tersebut.

A. EKSTERNALITAS DALAM PRODUKSI

Perhatikanlah, bahwa dalam melangsungkan kegiatan produksinya, pabrik-pabrik aluminium itu menimbulkan polusi. Untuk setiap aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap kotor yang mengotori atmosfer tersembur dari tanur pabrik-pabrik tersebut. Karena asap itu membahayakan kesehatan siapa saja yang menghirupnya, maka asap itu merupakan eksternalitas negatif dalam produksi aluminium. Bagaimana pengaruh eksternalitas negatif ini terhadap efisiensi hasil kerja pasar ?
Akibat adanya eksternalitas tersebut, biaya yang harus dipikul masyrakat yang bersangkutan secara keseluruhan dalam memproduksi aluminium lebih tinggi dari pada biaya yang dipikul oleh produsennya. Biaya sosial (social sost) untuk setiap unit aluminium yang diproduksikan, mencakup biaya produksi yang dipikul produsen – biasa disebut “biaya pribadi” (private cost) – plus biaya yang harus ditanggung oleh pihak lain yang ikut mengalami kerugian akibat polusi. Gambar 1-2 menunjukkan besarnya biaya sosial produksi aluminium. Kurva biaya sosial itu berada diatas kurva penawaran, karena di dalamnya tercakup pula biaya-biaya eksternal yang ditimpakan ke pundak masyarakat oleh para produsen aluminium. Nilai atas selisih atau jarak antara kedua kurva itulah yang mencerminkan biaya atau jumlah kerugian akibat polusi dari proses produksi aluminium.
Berapa banyak aluminium yang harus diproduksi (agar mencukupi kebutuhan aluminium, sekaligus tidak terlalu banyak menimbulkan polusi) ?
Untuk menjawab pertanyaan ini, sekali lagi kita perlu membayangkan apa yang akan dilakukan oleh si pejabat pemerintah yang serba kuasa. Si pejabat ini ingin memaksimalkan surplus total yang dimunculkan pasar- yakni nilai bagi konsumen aluminium dikurangi biaya produksi aluminium. Namun ia juga mengetahui bahwa biaya produksi aluminium juga mencakup biaya-biaya eksternal seperti halnya polusi.
Perencana itu ingin mencapai tingkat produksi aluminium yang yang dilambangkan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva biaya sosial. Titik perpotongan inilah yang melambangkan jumlah produksi aluminium yang optimum bagi masyarakat secara keseluruhan. Si pejabat memang harus mencapai tingkat produksi itu, karena jika produksi ternyata dibawah tingkat itu, maka nilai aluminium bagi konsumennya (diukur oleh ketinggian kurva permintaan) akan melampaui biaya sosial produksinya (diukur oleh ketinggian kurva biaya sosial). Seandainya saja hal ini benar-benar terjadi, maka toleransi terhadap kelebihan produksi seperti polusi itu akan lebih besar sehingga polusi akan cenderung meningkat atau bahkan tidak terkendali. Sebaliknya, jika produksi melebihi tingkat optimum tersebut, maka biaya sosial produksi aluminium akan melebihi nilainya bagi konsumen. Andaikan hal ini yang terjadi, maka permintaan akan melemah, dan harga akan turun sehingga biaya produksi aluminium menjadi terlalu berat bagi produsen.
Perhatikanlah bahwa kuantitas produksi aluminium pada kondisi ekuilibrium, yakni QPASAR lebih besar dari pada kuantitas produksi yang secara sosial optimum atau QOPTIMUM Ini merupakan inefisiensi, dan penyebabnya adalah kuantitas produksi dalam kondisi ekuilibrium pasar itu hanya mencerminkan biaya produksi pribadi (yang hanya ditanggung produsen). Dalam ekuilibrium pasar tersebut, nilai aluminium bagi konsumen marginal lebih rendah dari pada biaya sosial produksinya. Artinya, pada QPASAR kurva permintaan terletak dibawah biaya kurva sosial. Pada situasi ini, penurunan konsumsi dan produksi aluminium hingga dibawah tingkat ekuilibriumnya, justru akan menikkan kesejahteraan ekonomi total (baik bagi konsumen maupun produsen).
Lalu bagaimana tingkat produksi optimum itu bisa dicapai ? Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pajak kepada para produsen, atas setiap ton aluminium yang mereka jual. Pajak ini akan menggeser kurva penawaran aluminium ke atas, sebanyak besaran pajaknya. Jika pajak itu sesuai dengan nilai kerugian akibat asap, maka posisi kurva penawaran itu akan bersesuaian dengan kurva biaya sosial. Maka akan tercipta ekuilibrium baru di pasar, di mana tingkat produksi yang dilakukan para produsen akan optimum secara sosial.
Pengenaan pajak yang tepat itu dikatakan mampu menciptakan internalisasi eksternalitas (internalizing an externality), karena pajak tersebut memberi para konsumen dan produsen suatu insentif untuk memperhitungkan dampak-dampak eksternal dari tindakan-tindakan mereka. Produsen akan terdorong untuk menghitung biaya penanggulangan polusi sebagai bagian dari biaya produksi, sebelum mereka memutuskan kuantitas aluminium yang akan mereka produksikan (artinya mereka juga berusaha membatasi polusi yang ditimbulkan oleh proses produksinya, karena mereka harus membayar pajak atas setiap polusi yang tidak dikendalikan.

Meskipun banyak pasar dimana biaya sosial produksinya melebihi biaya pribadi, ada pula pasar-pasar yang justru sebaliknya, yakni biaya pribadi para produsen malahan lebih besar dari pada biaya sosialnya. Di pasar inilah, eksternalitasnya bersifat positif, dalam arti menguntungkan pihak lain (selain produsen dan konsumen). Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah pasar robot industri (robot yang khusus dirancang untuk melakukan kegiatan atau fungsi tertentu di pabrik-pabrik).
Robot adalah ujung tombak kemajuan teknologi yang mutakhir. Sebuah perusahaan yang mampu membuat robot, akan berkesempatan besar menemukan rancangan-rancangan rekayasa baru yang serba lebih baik. Rancangan ini tidak hanya akan menguntungkan perusahaan yang bersangkutan, namun juga masyarakat secara keseluruhan karena pada akhirnya rancangan itu akan menjadi pengetahuan umum yang bermanfaat. Eksternalitas positif seperti ini biasa disebut “imbasan teknologi” (technology spillover).
Analisis atas eksternalitas positif tidak banyak berbeda dari analisis tentang eksternalitas negatif. Gambar 1-3 memperlihatkan pasar robot. Berkat adanya imbasan teknologi, biaya sosial untuk memproduksi sebuah robot lebih kecil dari pda biaya pribadinya. Oleh karena itu, pemerintah tentu saja ingin lebih banyak memproduksi robot dibanding produsernya sendiri.
Dalam kasus ini, pemerintah dapat membantu dengan melakukan internalisasi eksternalitas positif tersebut. Caranya misalnya dengan memberikan subsidi untuk setiap unit robot yang dibuat. Melalui subsidi ini, kurva penawaran akan terdorong ke bawah sebesar subsidi, dan pergeseran ini akan menaikkan ekuilibrium kuantitas produksi robot.
Agar ekuilibrium pasar yang baru itu sama dengan titik optimum sosial, maka subsidinya harus diusahakan sama dengan nilai imbasan teknologi.

B. EKSTERNALITAS DALAM KOMSUMSI
Sejauh ini, eksternalitas yang telah kita bahas hanya eksternalitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain itu masih ada eksternalitas yang terkandung dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi minuman beralkohol, misalnya, mengandung eksternalitas negatif jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya. Eksternalitas dalam konsumsi ini juga ada yang bersifat positif. Contohnya adalah konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga-tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat.
Analisis terhadap eksternalitas dalam konsumsi ini, mirip dengan yang telah kita lakukan terhadap eksterlitas dalam produksi. Pada gambar 1-4, kurva permintaannya tidak lagi melambangkan nilai sosial dari suatu barang. Panel (a) memperlihatkan kasus eksternalitas negatif dalam konsumsi,
Misalnya, konsumsi minuman beralkohol. Dalam kasus ini, nilai sosialnya lebih kecil dari pada nilai pribadinya (private value, atau nilai minuman beralkohol bagi para peminum minuman beralkohol itu sendiri), dan kuantitas penawaran minuman beralkohol yang optimum secara lebih sosial lebih rendah dari pada kuantitas penawaran yang ada di pasar. Sedangkan panel (b) menunjukkan kasus eksternalitas positif dalam konsumsi, misalnya konsumsi pendidikan. Dalam kasus ini, nilai sosial lebih besar dari pada nilai pribadi, dan kuantitas yang ooptimal secara sosial juga lebih besar dari pada kuantitas yang diinginkan pasar secara pribadi (yang diinginkan oleh produsennya saja).
Dalam kasus tersebut, pemerintah juga dapat mengoreksi kegagalan pasar tersebut melalui internalisasi eksternalitas. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah pada kasus eksterlitas dalam konsumsi ini, mirip dengan yang dapat dikerjakannya pada kasus eksterlitas dalam produksi. Untuk menggerakkan ekuilibrium pasar mendekati titik optimum sosial, keberadaan eksterlitas negatif itu dapat ditekan melalui penerapan pajak, sedangkan untuk eksterlitas positif dapat diimbangi dengan pemberian subsidi. Hal ini sama persis seperti terjadi dalam kenyataannya. Di berbagai negara, pemerintah senantiasa mengenakan pajak terhadap berbagai jenis minuman beralkohol, dan pajaknya biasanya tergolong paling tinggi bila dibandingkan dengan pajak untuk barang-barang konsumsi lainnya. Demikian pula, pemerintah di semua negara selalu berusaha menyubsidi pendidikan melalui pengadaan sekolah negara berbiaya murah (atau bahkan bebas biaya ) dan pemberian beasiswa.
Dari berbagai contoh yang diutarakan diatas, kita dapat memetik beberapa kesimpulan umum. Yakni, keberadaan eksternalitas negatif dalam konsumsi maupun produksi, mendorong pasar menghasilkan output produksi dalam kualitas lebih banyak dari pada yang diinginkan secara sosial. Sebaliknya, keberadaan eksternalitas positif dalam konsumsi maupun produksi mendorong pasar menghasilkan output produksi dalam kuantitas lebih sedikit dibanding yang diinginkan secara sosial. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu campur tangan dengan melakukan internalisasi eksternalitas melalui pemberlakuan pajak terhadap barang-barang yang mengandung eksternaliatas negatif, serta memberikan subsidi bagi produksi barang-barang yang mengandung eksternalitas positif.

BAB IV
SOLUSI SWASTA TERHADAP EKSTERNALITAS

Kita telah menyimak bahwa keberadaan eksternalitas itu dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pasar menjadi tidak efisien. Namun sejauh ini kita baru mengulas secara sekilas tentang cara-cara mengatasi eksternalitas tersebut. Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga pihak-pihak nonpemerintah, baik itu pribadi/kelompok maupun perusahaan/ organisasi kemasyarakatan. Untuk mudahnya, kita sebut saja pihak-pihak nonpemerintah tersebut sebagai pihak “pribadi” atau “swasta”. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta (perorangan dan kelompok), berkenaan dengan penanggulangan eksternalitas itu sama saja, yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Pada bagian pembahasan berikut kita akan menelaah solusi-solusi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pribadi atau swasta (private solutions) dalam mengatasi persoalan eksternalitas.

A. JENIS-JENIS SOLUSI SWASTA

Inefisiensi pasar akibat eksternalitas tidak perlu selalu harus atau bisa diatasi dengan penegakan atau peningkatan standar moral, atau ancaman penerapan sanksi sosial. Coba renungkan, mengapa orang-orang secara sadar tidak mau membuang sampah sembarangan? Peraturan resmi yang mengatur tentang sampah memang ada, namun di banyak tempat, peraturan semacam itu tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Kita tidak mau membuang sampah disembarang tempat juga bukan karena takut dengan peraturan-peraturan semacam itu, namun karena kita mengetahui atau menyadari bahwa tidaklah baik dan tidak patut sejak kita masih kanak-kanak, bahwa kita boleh melakukan sesuatu moral inilah yang kemudian membatasi perilaku dan tindakan kita, agar sedapat mungkin tidak merugikan orang lain. Dalam bahasa ekonomi, ajaran agama itu meminta kita untuk melakukan internalisasi eksternalitas.
Contoh lain solusi swasta, adalah derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas. Contohnya adalah Sierra Club, sebuah organisasi sosial swasta yang sengaja dibentuk untuk turut melestarikan lingkungan hidup. Organisasi ini mengandalkan pemasukannya dari donasi pihak-pihak yang bersimpati atau iuran anggota. Hal ini sebagai contoh untuk eksternalitas negatif. Sedangkan untuk eksternalitas positif, kita mengetahui banyak perguruan tinggi yang membentuk yayasan yang menghimpun sumbangan dari para alumni, perusahaan, atau pihak-pihak lain, untuk kemudian disalurkan sebagai beasiswa.
Pasar swasta terkadang juga mampu mengatasi masalah eksternalitas, dengan membiarkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasinya. Motif utama mereka memang untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan suatu tindakan , mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas. Sebagai contoh, kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh seorang petani apel dan seorang peternak lebah yang hidup berdekatan. Pada saat lebah-lebah itu mencari madu dari satu bunga apel ke bunga lainnya, mereka membantu penyerbukan dan mempercepat pohon-pohon apel itu berbuah. Ini menguntungkan si petani apel. Sedangkan si peternak juga untung karena ia tidak perlu memberi makan lebah-lebahnya. Namun jika kerja sama terselubung yang saling menguntungakan itu tidak dipehitungkan, maka kedua belah pihak bisa merugi. Jika pohon apel yang ditanam si petani terlalu sedikit, maka lebah-lebah itu akan kekurangan makanan. Sebaliknya, jika lebah yang dipelihara si peternak terlalul sedikit, maka proses penyerbukan tidak lancar. Eksternalitas ini dapat diinternalisasikan dengan cara penggabungan kedua usaha. Si petani membeli seluruh atau sebagian usaha peternakan lebah, atau sebaliknya si peternak membeli seluruh atau sebagian pohon apel. Jika kedua usaha itu disatukan, maka pengelolanya akan lebih mudah menentukan berapa banyak pohn apel yang harus ditanam, dan berapa ekor lebah yang harus dipelihara, demi membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kenyataannya, niat untuk mengupayakan internalisasi eksternalisasi seperti itulah, yang merupakan penyebab mengapa banyak perusahaan yang menekuni lebih dari satu bidang/ jenis usaha sekaligus.
Cara lain di pasar swasta dalam mengatasi eksternalitas adalah, penyusunan kontrak atau perjanjian di antara pihak-pihak yang menaruh kepentingan. Dalam contoh di atas, si petani apel dan si peternak lebah dapat membuat perjanjian kerja sama, agar masing-masing dapat memberikan eksternalitas positif yang optimal, sekaligus menghilangkan eksternalitas negatifnya (jumlah pohon atau jumlah lebah yang terlalu sedikit). Dalam perjanjian itu bisa diatur, berapa banyak pohon yang harus ditanam si petani, dan berapa ekor lebah yang harus dipelihara si peternak. Jika biaya yang dipikul keduanya tidak sama, maka bisa juga diatur siapa perlu membayar siapa, dan berapa banyak. Melalui kontrak seperti ini, maka kemungkinan terjadinya inefisiensi yang bersumber darai eksternalitas negatif bisa dihindari, dan kedua belah pihak akan sama-sama lebih untung dibanding kalau keduanya menjalankan usahanya sendiri-sendiri, tanpa memperhitungkan kepentingan pihak lain.

B. TEORAMA COASE

Sejauh mana solusi swasta tersebut mampu mengatasi masalah eksternalitas ? Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema Coase (Coase therem) mengambil nama perumusnya, yakni ekonom Ronald Coase-yang menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas yang ada diantara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
Untuk lebih memahami makna teorema Coase, simaklah contoh berikut :
Di sebuah kota tinggal seseorang bernama Dick, ditemani anjingnya yang bernama Spot. Spot ini terus-terusan menggonggong sehingga sangat mengganggu Jane, tetangga Dick. Dick memetik manfaat dengan memelihara Spot, berupa rasa aman dan nyaman. Namun pemeliharaannya atas Spot itu menimbulkan eksternalitas negatif terhadap Jane. Haruskah Dick dipaksa mengirim anjing ke lokasi khusus penitipan hewan, ataukah Jane yang harus dipaksa rela begadang sepanjang malam, karena tidak bisa tidur akibat gonggongan Spot ?
Pertama-tama, kita perkirakan dahulu seperti apa pemecahan yang dalam secara sosial (untuk semua pihak). Ada dua alternatif yang perlu dipertimbangkan, dan untuk itu diperlukan perhitungan atas seberapa banyak nilai keuntungan bagi Dick dengan memelihara Spot, dan berapa kerugian yang harus ditanggung Jane. Jika keuntungannya melebihi kerugiannya, maka pemecahan yang efisien secara sosial adalah Dick dibiarkan terus memelihara anjingnya, sedangkan Jane harus rela tidur diiringi gongongan. Sebaliknya, jika nilai kerugiannya melampaui nilai keuntungannya, maka Dick harus menyingkirkan anjingnya.
Menurut teorema Coase, pasar swasta dapat menciptakan sendiri pemecahan yang efisien. Bagaimana caranya ? Sebagai satu contoh, Jane dapat menawarkan sejumlah uang kepada Dick agar menyingkirkan anjingnya. DICk akan terima tawaran itu, jika uang yang ditawarkan melebihi nilai keuntungannya dalam memelihara Spot.
Melalui tawar-menawar, Dick dan Jane akhirnya akan dapat menyepakati jumlah imbalan yang dapat diterima kedua belah pihak, dan seandainya kesepakatan tersebut benar-benar dapat dicapai, maka itu berarti mereka dapat menciptakan sendiri pemecahan atas masalah eksternalitas yang mereka hadapi. Umpamakan saja, nilai keuntungan bagi Dick dari memelihara Spot adalah $500, sedangkan kerugian Jane bernilai $800. Dalam kasus ini, Jane dapat menawarkan imbalan sebanyak $600, dan Dick dengan senang hati akan menyingkirkan anjingnya. Kedua belah pihak akan lebih sejahtera dibanding sebelumnya, dan pemecahan efisien pun tercipta.
Namun ada pula kemungkinan Jane tidak dapat membayar imbalan itu, yakni jika ternyata nilai keuntungan Dick lebih besar dari pada nilai kerugiannya. Misalkan saja, nilai keuntungan Dick dari memelihara Spot ternyata $1.000, sedangkan kerugian Jane akibat gonggongan Spot hanya $800. Jika ini kasusnya, maka tentu saja Dick akan menolak tawaran imbalan yang lebih kecil dari $1.000, padahal Jane tidak akan mau membayar lebih dari $800. Akibatnya, Dick akan tetap memelihara Spot. Ditinjau dari perhitungan untung-ruginya, kondisi tersebut juga terhitung efisien.
Semua uraian dalam contoh diatas, tentu saja bertumpu pada asumsi bahwa Dick secara hukum memang dibenarkan memelihara anjingnya yang berisik itu, sehingga Jane tidak bisa mengganggu-gugat. Artinya, kita berasumsi bahwa Dick dapat memelihara Spot dengan bebas, dan Jane harus memberinya imbalan agar Dick menyingkirkan anjingnya itu secara sukarela. Lantas bagaimana jika ternyata hukum berpihak pada Jane, atau jika Jane secara hukum berhak untuk menikmati ketenangan dan ketenteraman di rumahnya sendiri.
Menurut teorema Coase, distribusi awal hak atau perlindungan hukum itu tidak menjadi persoalan, karena tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan pasar dalam mencapai hasil yang efisien. Misalkan saja, Jane secara hukum dapat menggugat Dick agar menyingkirkan anjingnya. Dalam kasus ini, hukum berpihak pada Jane, namun hasil akhirnya tidak akan berubah. Dalam kasus ini, Dick dapat menawarkan sejumlah imbalan kepada Jane agar ia dapat terus memelihara anjingnya. Andaikata nilai keuntungan Dick lebih besar daripada kerugian Jane, maka keduanya akan dapat mencapai suatu kesepakatan yang memungkinkan Dick terus memelihara Spot.
Jadi, terlepas dari distribusi hak pada awalnya, Dick dan Jane tetap berpeluang mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, soal distribusi hak itu bukannya sama sekali tidak relevan, karena distribusi awal itulah yang menentukan distribusi kesejahteraan ekonomi. Jika Dick yang memiliki hak awal untuk memelihara Spot, maka Janelah yang harus memberi imbalan dalam kesepakatan yang mereka buat. Sebaliknya, jika Jane yang mempunyai hak awal untuk hidup tenang, maka Dick yang harus memberi imbalan. Namun dalam kedua kasus ini, kesepakatan tetap dapat dibuat dalam rangka mengatasi masalah eksternalitas. Pada akhirnya, Dick hanya akan terus memelihara anjingnya jika nilai keuntungannya melebihi nilai kerugiannya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa : Teorema Coase menyatakan bahwa pelaku-pelaku ekonomi pribadi/swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul diantara mereka. Terlepas dari distribusi hak pada awalnya, pihak-pihak yang berkepentingan selalu berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dan merupakan pemecahan yang efisien.

C. MENGAPA SOLUSI SWASTA TIDAK SELALU BERHASIL

Logika teorema Coase memang meyakinkan, namun tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam prakteknya, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi swasta/pribadi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien, atas suatu masalah yang bersumber dari eksternalitas. Teorema Coase ternyata hanya berlaku, jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadapkan pada kendala untuk mencapai dan melaksanakan kesepakatan. Itu berarti, peluang kesepakatan memang selalu terbuka, namun hal itu tidak selalu bisa diwujudkan.
Kesepakatan untuk mengatasi persoalan eksternalitas seringkali gagal dicapai, jika pihak-pihak yang terlibat diharuskan menanggung biaya-biaya transaksi. Yang disebut sebagai biaya-biaya transaksi (transaction costs) adalah berbagai bentuk biaya yang harus dibayar, ketika pihak-pihak yang berkepentingan itu tengah menjalani negoisasi atau tawar menawar. Dalam contoh kasus diatas, umpamakan saja Dick dan Jane berasal dari negara berbeda, sehingga bahasanyapun berbeda. Sekedar untuk bernegosiasi, keduanya harus menyewa penerjemah. Kalau sudah begitu, Dick dan Jane akan enggan melakukan negoisasi, apalagi jika biaya sewa penerjemahnya mahal. Dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan seringkali enggan melakukan negoisasi untuk mengatasi eksternalitas diantara mereka, karena mahalnya ongkos jasa pengacara yang menyusun agenda perundingan atau draft kerjasama.
Kesulitan juga muncul pada tahap pelaksanaan atas suatu kesepakatan. Perjanjian damai antara kedua belah pihak yang berperang, seringkali gugur begitu saja dan perang pun kembali pecah. Jadi, bukan saja bisa muncul pada tahap penyusunan kesepakatan, namun juga pada tahap pelaksanaannya. Salah satu sebabnya adalah, ada saja pihak yang meninginkan posisi lebih baik sekalipun kesepakatan sudah ditetapkan. Misalkan saja Dick memperoleh keuntungan senilai $500 dari pemeliharaan anjingnya, sedangkan biaya atau nilai kerugian Jane mencapai $800. Dengan imbalan $500, Dick sebenarnya sudah bisa menyingkirkan anjingnya. Namun ada kemungkinan ia akan berusaha memperoleh imbalan lebih banyak, katakanlah $750, dan Janes mungkin juga akan berusaha menekan jumlahnya, misalnya tidak lebih dari $550. Kesepakatan pun tertunda, dan selama itu pula, kondisi yang tidak efisien (gonggongan anjing) terus berlangsung.
Pencapaian kesepakatan akan semakin sulit, jika jumlah pihak yang terlibat atau berkepentingan lebih banyak. Ini dikarenakan koordinasi antara banyak pihak itu biasanya memakan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh, ada sebuah pabrik yang mencemari sebuah danau didekatnya. Polusi ini sangat merugikan para nelayan yang mencari nafkah di danau tersebut. Menurut teorema Coase, jika terjadinya polusi itu merupakan suatu kondisi yang tidak efisien, maka pemilik pabrik dan para nelayan akan terdorong merundingkan pemecahannya. Jika kita asumsikan bahwa pabrik itu punya hak legal untuk berpolusinya, solusinya bisa berupa pemberian ganti rugi kepada pabrik agar tidak berpolusi. Namun jika jumlah nelayannya banyak, dan masing-masing punya pendapat atau perhitungan sendiri, maka biaya koordinasinya menjadi begitu mahal, sehingga kemungkinan besar negoisasi antara pabrik dan nelayan tidak dapat dilangsungkan.
Jika penyelesaian swasta gagal, maka pemerintah harus turun tangan. Lagipula, pemerintahan memang merupakan suatu institusi yang sengaja dibentuk, untuk bertindak mewakili kepentingan bersama. Dalam contoh kasus di atas, pemerintah dapat mewakili para nelayan, mengingat mereka sulit bertindak sendiri. Pada bagian pembahasan berikut, kita akan menelaah bagaimana pemerintah dapat mengupayakan pemecahan atas adanya masalah eksternalitas.

BAB V
KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENGATASI EKSTERNALITAS

Setiap kali eksternalitas muncul sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien, pemerintah dalam melakukan salah satu dari dua pilihan tindakan yang ada. Pilihan pertama adalah menerapkan kebijakan-kebijakan atau pendekatan komando dan kontrol (command-and-control policies), atau menerapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan pasar (market-base policies). Bagi para ekonom, pilihan kedua lebih baik, karena kebijakan berdasarkan pendekatan pasar akan mendorong para pembuat keputusan di pasar swasta, untuk secara sukarela memilih mengatasi masalahnya sendiri.

A. REGULASI

Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sebagi contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai, yang biaya sosialnya jauh lebih besar dari pada keuntungan pihak-pihak yang melakukannya, pemerintah dapat menyatakannya sebagai tindakan kriminal dan akan mengadili serta menghukum pelakunya. Dalam kasus ini pemerintah menggunakan regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas tadi.
Namun kasus-kasus polusi umumnya tidak sesederhana itu. Tuntutan para pecinta lingkungan untuk menghapuskan segala bentuk polusi, sesungguhnya tidak mungkin terpenuhi, karena polusi merupakan efek sampingan tak terelakkan dari kegiatan produksi industri. Contoh yang sederhana, semua kendaraan bermotor sesungguhnya mengeluarkan polusi. Jika polusi ini hendak dihapus sepenuhnya, maka segala bentuk kendaraan bermotor harus dilarang oleh pemerintah, dan hal ini tidak mungkin dilakukan. Jadi, yang harus diupayakan bukan penghapusan polusi secara total, melainkan pembatasan polusi hingga ambang tertentu, sehingga tidak terlalu merusak lingkungan namun tidak juga menghalangi kegiatan produksi. Untuk menentukan ambang aman tersebut, kita harus menghitung segala untung ruginya secara cermat.Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA, Environmental Protection Agency) adalah lembaga yang diserahi wewenang dan tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup.
Bentuk regulasi dibidang lingkungan hidup itu sendiri bisa bermacam–macam. Adakalanya EPA langsung menetapakan batasan polusi yang diperbolehkan untuk suatu perusahaan. Terkadang EPA mewajibkan pemakaian teknologi atau peralalatan tertentu untuk mengurangi polusi di pabrik-pabrik. Di semua kasus, demi memperoleh suatu peraturan yang baik dan tepat guna, para pejabat pemerintah harus mengetahui spesifikasi dari setiap jenis/sektor industri, dan berbagai alternatif teknologi yang dapat diterapkan oleh industri yang bersangkutan, dalam rangka mengurangi atau membatasi polusi. Masalahnya, informasi seperti ini sulit didapatkan.

B. PAJAK PIGOVIAN DAN SUBSIDI

Selain menerapkan regulasi, untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial. Sebagai contoh, seperti telah disinggung diatas pemerintah dapat menginternalisasikan eksternalitas dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif lazim disebut sebagai Pajak Pigovian (Pigovian tax), mengambil nama ekonom pertama yang merumuskan dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigou (1877-1959).
Para ekonom umumnya lebih menyukai pajak Pigovian dari pada regulasi sebagai cara untuk mengendalikan polusi, karena biaya penerapan pajak itu lebih murah bagi masyarakat secara keseluruhan. Andaikan ada dua pabrik-pabrik baja dan pabrik kertas-yang masing-masing membuang limbah sebanyak 500 ton per tahun ke sungai. EPA menilai limbah itu terlalu banyak, dan berniat menguranginya. Ada dua pilihan solusi baginya, yakni :

¨ Regulasi : EPA mewajibkan semua pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun.
¨ Pajak Pigovian : EPA mengenakan pajak sebesar $50.000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap pabrik.

Regulasi itu langsung membatasi ambang polusi, sedangkan pajak Pigovian memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak mungkin mengurangi polusinya. Menurut pendapat Anda, solusi manakah yang lebih baik ?
Para ekonom lebih meyukai penerapan pajak. Mereka yakin penerapan pajak itu sama sekali tidak kalah efektifnya dalam menurunkan polusi. Untuk mencapai ambang polusi tertentu, EPA tinggal menghitung tingkat pajak yang paling tepat untuk diterapkannya. Semakin tinggi tingkat pajaknya, akan semakin banyak penurunan polusi yang akan terjadi. Namun EPA juga harus hati-hati, karena pajaknya terlalu tinggi, polusi akan hilang, karena semua pabrik bangkrut atau memilih tidak beroperasi.
Alasan utama para ekonom itu memilih penerapan pajak, adalah karena cara ini lebih efektif menurunkan polusi. Regulasi mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan sama rata, bukan merupakan cara termurah menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi berbeda-beda. Besar kemungkinan salah satu pabrik (misalkan pabrik kertas), lebih mampu (biayanya lebih murah) untuk menurunkan polusi dibanding pabrik lain (pabrik baja). Jika keduanya dipaksa menurunkan polusi sama rata, maka operasi pabrik baja akan terganggu. Namun melalui penerapan pajak, maka pabrik kertas akan segera mengurangi polusinya, karena hal itu lebih murah dan lebih mudah dilakukan dari pada membayar pajak, sedangkan pabrik baja, yang biaya penurunan polusinya lebih mahal, akan memilih membayar pajak saja.
Pada dasarnya, pajak Pigovian secara langsung menetapkan harga atas hak berpolusi. Sama halnya dengan kerja pasar yang mengalokasikan berbagai barang ke pembeli, yang memberikan penilaian paling tinggi pajak Pigovian ini juga mengalokasikan hak berpolusi kepada perusahaan atau pabrik, yang paling sulit menurunkan polusinya atau yang dihadapkan pada biaya paling tinggi untuk menurunkan polusi (misalkan karena biaya alat penyaring polusinya sangat mahal). Berapapun target penurunan polusi yang diinginkan EPA akan dapat mencapainya dengan biaya termurah melalui penerapan pajak ini.
Para ekonom juga berkeyakinan bahwa penerapan pajak Pigovian, merupakan cara terbaik untuk menurunkan polusi. Pendekatan komando dan kontrol tidak akan memberikan alasan atau insentif bagi pabrik-pabrik pencipta polusi untuk berusaha mengatasi polusi semaksimal mungkin. Seandainya saja polusinya sudah berada dibawah ambang maksimal (misalkan 300 ton per tahun), maka perusahaan itu tidak akan membuang biaya lebih banyak agar polusinya dapat ditekan lebih rendah lagi. Sebaliknya, pajak akan memberikan insentif kepada pabrik-pabrik itu untuk terus mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Mereka akan terus terdorong menurunkan polusi, karena semakin sedikit polusi yang mereka ciptakan, akan semakin sedikit pula pajak yang harus mereka bayar.
Pajak Pigovian tidaklah sama dengan pajak-pajak lain, dimana kita mengetahui bahwa pajak pada umumnya akan mendistorsikan insentif dan mendorong alokasi sumber daya menjauhi titik optimum sosialnya. Pajak umumnya juga menimbulkan beban baku berupa penurunan kesejahteraan ekonomis (turunnya surplus produsen dan surplus konsumen), yang nilainya lebih besar dari pada pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak tersebut. Pajak Pigovian tidak seperti itu karena pajak ini memang khusus diterapkan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Akibat adanya eksternalitas, masyarakat harus memperhitungkan kesejahteraan pihak lain. Pajak Pigovian diterapkan untuk mengoreksi insentif ditengah adanya eksternalitas, sehingga tidak seperti pajak-pajak lainnya, pajak Pigovian itu justru mendorong alokasi sumber daya mendekati titik optimum sosial. Jadi, selain memberi pendapatan tambahan pada pemerintah, pajak Pigovian ini juga meningkatkan efisiensi ekonomi.

IZIN POLUSI YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN

Sekarang, mari kita andaikan EPA mengesampingkan saran para ekonom, dan menerapkan pendekatan formal. EPA mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap pabrik, untuk menurunkan limbahnya hingga 300 ton per tahun. Namun, hanya sehari setelah peraturan itu diumumkan, pimpinan dua perusahaan, yang satu dari pabrik baja dan yang lain dari pabrik kertas, datang ke kantor EPA untuk mengajukan suatu usulan. Pabrik baja perlu menaikkan ambang polusinya 100 ton per tahun. Agar polusi total tidak bertambah, pengelola pabrik kertas bersedia menurunkan polusinya sebanyak itu, asalkan si pemilik pabrik baja memberikan kompensasi $5 juta, dan permintaan ini sudah disanggupi oleh pemilik pabrik baja. Haruskan EPA mengizinkan kedua pabrik itu melakukan jual-beli hak berpolusi sendiri?
Dari sudut pandang efisiensi ekonomi pemberian izin bagi kedua pabrik tersebut akan menjadi kebijakan yang baik. Kesepakatan antara kedua pabrik itu akan menguntungkan keduanya, karena mereka secara sukarela menyetujuinya. Di samping itu, kesepakatan itu tidak akan mengakibatkan dampak eksternal apa pun, karena batas polusi total tidak dilanggar. Jadi, kesejahteraan total akan meningkat kalau EPA mengizinkan kedua pabrik itu melakukan jual-beli hak berpolusi.
Logika yang sama yang berlaku untuk setiap transfer hak berpolusi secara sukarela, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jika kemudian EPA memangmengizinkan hal itu, maka sesungguhnya EPA telah menciptakan sumber daya langka yang baru, yakni hak berpolusi. Pasar yang memperdagangkan hak berpolusi ini selanjutnya pasti akan tumbuh dan berkembang, dan pada gilirannya, pasar ini akan tunduk pada kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan. Perusahaan-perusahaan yang dihadapkan pada biaya yang sangat tinggi untuk berpolusi, pasti akan aktif dipasar itu, karena bagi mereka, membeli hak berpolusi lebih murah dibanding melakukan investasi baru untuk menurunkan polusi pabrik-pabrik mereka. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang tidak dihadapkan pada kendala yang berat untuk menurunkan polusi, pasti akan senang hati menjual haknya berpolusi karena hal itu akan meberinya pendapatan Cuma-Cuma.
Satu keuntungan dari berkembangnya pasar hak berpolusi ini, adalah alokasi/pembagian awal izin berpolusi dikalangan perusahaan tidak akan menjadi masalah, jika ditinjau dari sudut pandang efisien ekonomi. Logika yang melatarbelakangi kesimpulan tersebut mirip dengan mendasari teorema Coase. Perusahaan-perusahaan yang paling mampu menurunkan polusi akan menjual haknya berpolusi, sedangkan perusahaan yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menurunkan polusi, akan menjadi pembelinya. Selama pasar hak berpolusi ini dibiarkan bekerja dengan bebas, maka alokasi akhirnya akan lebih efisien dibanding alokasi awalnya, terlepas dari sebaik apa pun alokasi awal tersebut.
Meskipun penurunan polusi melalui pemberlakuan izin polusi nampak berbeda kasusnya dari penerapan pajak Pigovian, sesungguhnya dampak akhir dari kedua kebijakan ini akan sama
saja. Dalam kedua kasus ini, perusahaan tetap harus membayar atas polusi yang ditimbulkannya. Dalam kasus pajak Pigovian, perusahaan pencipta polusi harus membayar pajak atau semacam denda kepada pemerintah, atas polusi yang ditimbulkannya itu, sedangkan pada kasus izin polusi, perusahaan harus membeli izin itu dari pemerintah. (Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin polusi tetap harus membayar dalam bentuk lain, yakni biaya oportunitas berpolusi berupa pendapatan yang akan mereka peroleh seandainya mereka menjual izin polusi itu dalam sebuah pasar terbuka). Dengan demikian, penerapan pajak Pigovian maupun izin polusi, sama-sama dapat menginternalisasikan eksternalitas, dengan memaksa perusahaan menanggung ongkos tertentu untuk berpolusi.
Kemiripan antara kedua kebijakan itu dapat dilihat secara jelas di pasar polusi. Kedua panel yang terdapat pada gambar dibawah ini sama-sama menunjukkan kurva permintaan atas hak berpolusi. Kurva permintaan ini memperlihatkan bahwa semakin rendah biaya atau harga polusi, akan semakin tinggi permintaan polusi (artinya perusahaan-perusahaan akan lebih leluasa berpolusi, karena biayanya relatif rendah). Selanjutnya pada panel (a) diperlihatkan EPA, dalam rangka mengurangi polusi, langsung menetapkan harga polusi dengan cara memberlakukan pajak Pigovian. Dalam kasus ini, kurva penawaran hak berpolusi bersifat elastis sempurna (karena perusahaan-perusahaan dapat berpolusi sebanyak pajak yang mereka bayarkan). Disini, kurva permintaan akan menentukan kuantitas polusi. Sedangkan pada panel (b) EPA secara langsung membatasi kuantitas polusi dengan cara menerbitkan sejumlah izin polusi terbatas. Dalam kasus ini, kurva penawaran hak berpolusi bersifat inelastis sempurna (Karena perusahaan-perusahaan langsung dijatah kuantitas polusinya, sebanyak izin polusi yang ada). Di sini, posisi kurva permintaan akan menentukan harga polusi.

Dalam kedua kasus ini, terlepas dari posisi kurva permintaannya, EPA dapat mencapai sembarang titik pada kurva itu, dengan menetapkan harga polusi melalui pajak Pigovian, atau dengan secara langsung membatasi kuantitas polusi melalui penerbitan izin polusi terbatas.
Namun dalam beberapa hal, penjualan izin polusi bisa lebih baik dari itu pada penerapan pajak Pigovian. Umpamakan saja EPA suatu ketika ingin membatasi limbah yang dibuang di sungai tidak lebih dari 600 ton. Tetapi karena EPA tidak mengetahui kurva permintaan polusi, maka ia tidak akan dapat memastikan berapa besar pajak yang harus diterapkan untuk mencapai target tersebut. Dalam kasus ini, pemecahan akan diperoleh dengan melelang izin polusi sebanyak 600 ton limbah. Hasil lelang ini akan memberi pendapatan seperti halnya pajak Pigovian.

BAB VI
PENUTUP

Dalam beberapa kasus, para anggota masyarakat dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas, tanpa keterlibatan pemerintah. Menurut teorema Coase, seandainya mereka dapat melakukan tawar menawar secara bebas (tanpa biaya), maka mereka akan dapat mencapai kesepakatan bersama, dan melaksanakannya bersama-sama pula sehingga tercapai suatu alokasi yang efisien. Namun dalam prakteknya, banyak kendala yang tidak memungkinkan berlangsungnya tawar menawar itu. Salah satu diantaranya adalah terlalu banyak pihak yang berkepentingan.
Kalau orang-orang tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah eksternalitas yang mereka hadapi, maka pemerintah perlu turun tangan. Namun adanya eksternalitas itu tidaklah menjadi alasan untuk sepenuhnya mencampakkan kekuatan pasar. Pemerintah dapat mengatasi persoalan eksternalitas itu tanpa meninggalkan pasar, yakni dengan secara langsung mewajibkan para pembuat keputusan (produsen atau konsumen) menanggung segenap biaya atau akibat yang ditimbulkan oleh prilaku atau tindakan mereka. Contohnya adalah penerapan pajak Pigovian terhadap polusi,. Penanggulangan polusi juga dapat dilakukan melalui penerbitan izin polusi terbatas. Hanya perusahaan yang memiliki izin yang boleh menciptakan polusi, itupun dalam kadar yang terbatas. Kedua cara ini pada dasarnya merupakan upaya internalisasi eksternalitas polusi. Dalam praktiknya, peran kelompok-kelompok pecinta lingkungan terus meningkat, sehingga kini mereka menjadi kekuatan utama dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kekuatan pasar, jika dapat diarahkan secara tepat, dapat menjadi resep yang paling mujarab untuk mengatasi kegagalan pasar.

STUDI KASUS

Perdebatan Tentang Kebijakan Teknologi

Seberapa besar nilai imbasan teknologi itu, dan sejauh manan impili kasinya terhadap kebijakan poemerintah ? ini merupakan pertanyaan yang asngat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan teknologi, dimana kemajuan teknologi itu seperti yang kita ketahui bersama merupakan motor pemecu standar hidup manusia dari generasi ke generasi. Namun pertanyaan itu juga rumit sehingga menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya di kalangan ekonom.
Sebagian ekonom berpendapat bahwa imbasan teknologi itu sedemikian pentingnya sehingga pemerintah harus mendukung industri-industri yang menciptakan imbasan teknologi terbesar. Sebagai contoh, seandainya industri mikroprosesos komputer (computer chips) mampu menciptakan imbasan teknologi yang lebih besar dari pada industri kripik kentang (potato chips), maka pemerintah harus mendukung industri yang pertama, misalnya saja dengan memberikan keringanan pajak. Interpensi pemerintah dalam perekonomian yang bertujuan mendukung industri-industri pengembangan teknologi, lazim disebut kebijakan teknologi (technology policy).
Ada pula ekonom yang tidak terlalu terkesan dengan ide kebijakan teknologi. Mereka berpendapat bahwa kalaupun imbasan teknologi itu benar-benar ada, keberhasilan kebijakan teknologi masih mensyaratkan pemerintah mampu mengukur besar kecilnya imbasan teknologi itu diberbagai pasar secara akurat. Pengukuran inilah yang menjadi masalah, karena dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Padahal tanpa adanya pengukuran akurat yang akan melandasi industri-industri yang hendak diberi subsidi, pada akhirnya subsidi dari pemerintah itu hanya akan jatuh kesekelincir sektor industri yang punya koneksi politik yang kuat, bukannya ke industri- industri yang menghasilkan eksternalitas positif terbesar.
Salah satu bentuk kebijakan teknologi yang paling banyak didukung oleh para ekonom adalah kebijakan perlindungan hak cipta. Hukum paten melindungi hak eksklusif para pencipta atau penemu untuk memanfaatkan sendiri penemuannya, selama jangka waktu tertentu (setelah itu penemuannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas). Disini hukum paten itu dapat dikatakan berfungsi melakukan internalisasai eksternalitas (positif). Dengan memberikan hak cipta (property rights) Kepada setiap perusahaan atas penemuan-penemuan barunya. Perusahaan lain atau siapa saja yang berminat untuk turut memanfaatkan penemuan baru itu harus meminta izin kepada penemunya, dan memebayar sejumlah royalti. Dengan cara ini, hukum paten memberikan insentif lebih besar kepada semua perusahaan, untuk mencurahkan lebih banyak dana dan perhatian untuk menemukan teknologi-teknologi baru yang bermanfaat.

Perdagangan internasional

2010-11-17T06:58:00.000-08:00

by yohana

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.
• Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan
• Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara kenegara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
• Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

Manfaat perdagangan internasional
Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.
Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan IPTEK dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
Sebagai contoh :
Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain. Akan tetapi, Jepang dapat memproduksi dengan lebih efesien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang.
Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut
• Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efesien.
• Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi dalam negeri.
Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih moderen.
Faktor pendorong Perdagangan Internasional
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
• Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
• Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
• Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
• Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
• Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
• Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
• Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
• Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.
Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.
Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.
PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan.
Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda.
Contoh :
• Apple Computer, Coca-Cola, Dell, Exxon, Fiat, General Electrix
• General Motors, Honda, IBM, McDonald’s, Microsoft, Nestle
• Nissan, Nokia, Philips, Shell, Sony, Toshiba, Toyota, dll

KONSEP DASAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

2010-11-17T06:52:00.000-08:00

by yohana

A. Kompetensi Dan Indikator
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini diharapkan mampu memahami perdagangan internasional, yang meliputi faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, perbandingan antara teori keunggulan mutlak dan komparatif, manfaat perdagangan internasional, dan mengenal kebijakan perdagangan internasional. memahami globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, yang meliputi pengertian globalisasi, perdagangan bebas, dan pengaruh globalisasi.

B. Pengertian Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang/jasa dari negara lain. Contohnya Jepang, sebagai negara yang ekonominya kuat dan maju, masih mengimpor gas alam cair (liquid natural gas) dari Indonesia. Sedang Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri. Fluktuasi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tergantung pada faktor-faktor pendorongnya berikut ini.

C. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antarnegara, diantaranya . (a) Keanekaragaman kondisi produksi, (b) penghematan biaya produksi/spesialisasi, dan (c) perbedaan selera.
(a) Keanekaragaman Kondisi Produksi
Keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia, memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri.
(b) Penghematan Biaya Produksi/Spesialisasi
Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan increasing returns to scale atau biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Jadi, apabila suatu negara berspesialisasi memproduksi barang tertentu dan mengekspornya, biaya produksi rata-ratanya akan turun.
(c) Perbedaan Selera
Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini dan jumlah orang yang berbahagia meningkat.

D. Teori Keunggulan Mutlak dan Komparatif
Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak atas barang tertentu apabila negara tersebut mampu memproduksinya dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain. Manfaat perdagangan internasional dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif.
1. Teori Keunggulan Mutlak (absolute advantage)
Contoh dua negara, Indonesia dan Jepang, sama-sama memproduksi beras dan . Kombinasi jumlah kedua barang yang dihasilkan berdasarkan banyaknya sumber daya yang digunakan diperlihatkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kemungkinan Produksi Indonesia dan Jepang
a. Tabel kemungkinan produksi Indonesia
Persentasi
Sumber Daya
Memproduksi Beras Produksi
Beras
Produksi
Televisi
100 1000 0
80 800 20
60 600 40
40 400 60
20 200 80
0 0 100

b. Tabel kemungkinan produksi Jepang
Persentasi
Sumber Daya
Memproduksi Beras Produksi
Beras
Produksi
Televisi

100 100 0
80 80 200
60 60 • 400
40 40 . 600
20 20 800
.0 0 1000
Dalam hal ini, apabila Indonesia dan Jepang melakukan perdagangan, maka kebutuhan beras dan televisi kedua negara bisa dipenuhi dengan lebih baik.
2. Teori Keunggulan Komparatif (comparative advantage)
Teori keunggulan komparatif.mengatakan bahwa selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara satu negara dengan negara lain berbeda, selalu ada potensi keunggulan yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional, meskipun salah satu negara memiliki keunggulan mutlak dalam semua barang. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh pada tabel 2.2.
Tabel 2.2 Kemungkinan produksi Indonesia dan Amerika
b. Tabel kemungkinan produksi Amerika
Persentasi
Sumber Daya Yang Digunakan Memproduksi Alat Komunikasi Produksi
Alat Komunikasi
Produksi
Makanan

100 1000 0
80 800 20
60 600 40
40 400 60
20 200 80
0 0 100
b. Tabel kemungkinan produksi Indonesia.
Persentasi
Sumber Daya Yang Digunakan
Memproduksi Alat Komunikasi Produksi
Alat Komunikasi
Produksi
Makanan

100 20 0
80 16 1
60 12 2
40 8 3
20 6 4
.0 0 5
Menurut teori keunggulan komparatif, dua negara masih bisa melakukan perdagangan meskipun salah satunya mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, asalkan biaya relatif untuk memproduksi barang di kedua negara tersebut berbeda.

E. Manfaat Perdagangan Internasional
1. Efisiensi
Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya memproduksi apa yang bisa diproduksinya dengan cara yang paling efisien dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, akan tercipta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi dunia.
2. Perluasan konsumsi dan produksi
Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara.
3. Peningkatan produktifitas
Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian mereka akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut.
5. Sumber penerimaan negara
Dalam perdagangan internasional juga bisa menjadi sumber pemasukan kas negara dari pajak-pajak ekspor dan impor.

F. Kebijakan Perdagangan Internasional
Kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas (free trade), ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis, dan ada pula yang memilih gabungan keduanya.
a) Perdagangan Bebas
Perdagangan bebas adalah keadaan ketika pertukaran barang/jasa antarnegara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan. Menurut aliran fisiokratis dan aliran liberal (klasik), liberalisasi perdagangan dapat memacu kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan berikut.
(1) Perdagangan Bebas cenderung memacu persaingan, sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya.
(2) Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga memacu produktivitas faktor produksi.
(3) Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi.
(4) Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi.
(5) Perdagangan bebas memungkinkan konsumen menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang-barang yang tersedia.

b. Perdagangan Proteksionis
Salah satu tujuan kebijakan perdagangan proteksionis adalah untuk meningkatkan daya saing produk diluar negeri. Menurut pengatur kebijakan proteksionis, nilai tukar (terms of trade) barang manufaktur, yaitu ekspor utama negara-negara maju, sering dinilai lebih tinggi dari nilai tukar barang primer, yaitu ekspor utama negara-negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan utama timbulnya kebijakan perdagangan proteksionis.
Dalam kenyataannya, terdapat beberapa alat kebijakan perdagangan proteksionis yang digunakan oleh hampir semua negara. Beberapa diantaranya adalah tarif atau bea masuk, kuota, subsidi, dan larangan impor.

1) Tarif atau Bea Masuk
Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan baik barang impor maupun ekspor.
2) Kuota
Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu yang bisa diimpor dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.
3) Subsidi
Subsidi terhadap biaya produksi barang domestik akan menurunkan harga, sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor dan akan mendorong konsumen membelinya.
4) Larangan Impor
Karena alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi maupun politik, suatu negara tidak menghendaki impor barang tertentu.

BAB III
PEMBAYARAN INTERNASIONAL
(Kegiatan Belajar II)

A. Kompetensi Dan Indikator
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini diharapkan mampu mengenal pembayaran internasional, yang meliputi mengenal cara dan alat pembayaran internasional, mengidentifikasi pasar valuta asing, dan mengenal sistem kurs valuta asing.

B. Pengertian Pembayaran Internasional
Pembayaran intemasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank.

C. Cara dan Alat Pembayaran Internasional
Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut.
1. Cash Payment
Pembayaran secara tunai (cash) biasanya dilakukan oleh sksportir yang belum kenal dengan inportir atau kurang percaya akan bonafiditas importir. Cara pembayaran tunai di antaranya dilaksanakan melalui :
2. Wesel Bank atas Unjuk (Bankers Sight Draft) yaitu surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan kepada bank korespondennya di negara lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada si pembawa surat wesel.
3. Telegraphic Transfer (T/T), yaitu perintah pembayaran yang dikirimkan melalui telegram atau telex dari bank dalam negeri ke bank korespondennya di luar negeri.
4. Open Account
Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.
5. Letter of Credit
L/C (Letter of Credit) adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum pada instrumen itu. Eksportir terjamin akan pembayarannya bila ia memenuhi persyaratan yang diminta oleh importir, demikian pula importir.
6. Commercial Bills of Exchange
Commercial bills of exchange yang sering disebut juga wesel (draft) atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel.

D. Pasar Valuta Asing
Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Karena adanya perbedaan nilai mata uang, maka dikenallah apa yang disebut dengan kurs (nilai -tukar). Valuta asing dapat diperoleh di pasar valuta asing.
Pasar valuta asing adalah tempat membeli/menukar mata uang asing untuk keperluan internasional. Fungsi pasar valuta/asing adalah :
a. Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain (misal melalui clearing)
b. Memperlancar terjadinya kegiatan ekspor/impor.
c. Memungkinkan dilakukan hedging. Hedging adalah tindakan pihak tertentu untuk menghindari kerugian akibat kemungkinan terjadinya perubahan kurs valuta asing di masa yang akan datang.

A. Sistem Kurs Valuta Asing
Meskipun kurs nilai tukar pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan pasar, namun sesungguhnya ada faktor lain. yang menentukan besarnya kurs, yaitu sistem kurs valuta asing yang dianut oleh suatu negara. Secara umum, terdapat tiga sistem penetapan kurs valuta asing, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas, dan sistem kurs mengambang terkendali. Perbedaan pokok ketiga sistem tersebut terdapat pada sejauh mana campur tangan pemerintah dalam penetapan nilai tukar.

1. Sistem Kurs Tetap
Menurut sistem kurs tetap (fixed exchange rate), nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak berarti bahwa tidak ada perubahan permintaan dan penawaran atas suatu mata uang di pasar valuta asing. Dampak dari perubahan permintaan dan penawaran mata uang asing di pasar valuta asing tersebut akan diredam oleh pemerintah. Jika terjadi kelebihan penawaran, pemerintah akan membelinya. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan permintaan terhadap mata uang asing tertentu, pemerintah akan menjual persediaan mata uang yang dimilikinya. Untuk memperjelas masalah ini, mari kita lihat Peraga 2-1.

Kebaikan sistem kurs tetap adalah bahwa sistem ini mampu memberikan kepastian mengenai nilai tukar. Namun sistem ini pun banyak mengandung kelemahan, di antaranya pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang besar untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan untuk melakukan intervensi pasar.

2. Sistem Kurs Bebas
Kurs bebas adalah nilai kurs uang ditentukan oleh kekuatan pasar, yang biasa juga disebut dengan kurs mengambang.
Keuntungan dari sistem kurs bebas adalah bahwa tingkat kurs yang berlaku selalu sama dengan tingkat kurs keseimbangan. Jadi, tidak ada masalah pasar gelap dan akibat negatifnya. Dalam sistem kurs devisa yang betul-betul mengambang, tidak ada masalah surplus atau defisit-neraca pembayaran, sebab bekerjanya pasar selalu menyeimbangkan jumlah devisa yang masuk dengan devisa yang keluar. Sistem ini bisa dilaksanakan apabila syarat-syarat berikut dapat. dipenuhi.
a. Kurs ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar.
b. Tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing.

3. Sistem Kurs Mengambang Terkendali
Usaha-usaha untuk menstabilkan kurs konferensi Bretton Woods. Pada sistem kurs mengambang terkendali, nilai tukar pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Nilai kurs bebas bergerak untuk naik atau turun. Namun, untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam, pemerintah melakukan intervensi atau campur tangan sampai batas-batas yang telah ditentukan, misalnya 5 % di atas atau di bawah kurs keseimbangan. Batas yang digunakan untuk mengatakan bahwa perubahan nilai tukar dianggap terlalu tajam ditentukan oleh bank sentral. Campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi nilai kurs ini dapat dilakukan secara langsung (membeli maupun menjual valuta asing di pasar) mau pun secara tidak langsung (misalnya melalui pengaturan tingkat bunga). Apabila pemerintah melakukan campur tangan secara langsung maka sistem kurs valuta asing yang dianut disebut dirty floating (mengambang kotor). Sedangkan jika pemerintah melakukan campur tangan secara tidak langsung, maka sistem kurs valuta asing yang dianut disebut sebagai clean floating (mengambang bersih).

Dibandingkan dengan sistem kurs bebas, sistem kurs mengambang terkendali lebih memberikan kepastian yang lebih baik bagi para eksportir dari importir tentang besarnya nilai tukar yang akan berlaku untuk satu periode.

BAB IV
NERACA PEMBAYARAN
(Kegiatan Belajar III)

A. Kompetensi Dan Indikator
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini diharapkan mampu mengenal neraca pembayaran, yang meliputi pengertian neraca pembayaran, komponen neraca pembayaran.

B. Pengertian Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negsra-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan (individu), perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran niliai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain.
Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debet. kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Sementara sisi debet adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+). Sedangkan transaksi debet masuk dengan tanda negatif (-).

B. Komponen Neraca Pembayaran
Necara pembayaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca barang (neraca perdagangan) dan neraca jasa. Keduanya disebut neraca transaksi berjalan (current account) dan neraca modal.
1. Neraca Barang (Neraca Perdagangan)
Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan (current account). Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran, yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran (menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri). Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debet karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain (menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri).

2. Neraca Jasa
Sesuai dengan namanya, neraca jasa hanya mencatat transaksi-transaksi jasa saja. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, turisme/pariwisata, asuransi, pendapatan investasi dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit. Impor jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen atau keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain.

3. Neraca modal
Neraca modal adalah neraca yang mencatat transaksi berupa investasi modal dan emas. Neraca modal (capital account) termasuk transaksi modal, terdiri dari transaksi jangka pendek dan transaksi jangka panjang.

4. Lalu Lintas Moneter
Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accomodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous, karena timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah.

5. Surplus dan Defisit Neraca Pembayaran
Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar dari pada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan.

BAB V
KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
(Kegiatan Belajar IV)

A. Kompetensi Dan Indikator
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini diharapkan mampu memahami Kerjasama ekonomi internasional, yang meliputi integrasi ekonomi, mengenal badan dan lembaga kerjasama, dan kerjasama regional.

B. Integrasi Ekonomi
Tidak satupun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dengan negara lain. Integrasi ekonomi terjadi apabila beberapa negara yang berada dalam satu wilayah memutuskan untuk menciptakan perdagangan bebas di antara sesama negara anggota dan menetapkan tarif yang sama terhadap impor barang-barang produksi negara-negara lain yang bukan merupakan anggota. Beberapa jenis integrasi ekonomi yang terdapat saat ini di antaranya adalah daerah perdagangan bebas (free trade area), perserikatan pabean (customs union), pasar bersama (common market), dan kesatuan ekonomi (economic union). Berbagai jenis integrasi ekonomi tersebut akan dibahas di bawah ini. Kerja sama ekonomi meliputi empat jenis berikut ini:
1. Daerah Perdagangan Bebas
Daerah atau kawasan perdagangan bebas terjadi jika sekelompok negara sepakat untuk menghapuskan berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, antar sesama negara anggota. Meskipun demikian, masing-masing negara tetap memiliki dan memberlakukan berbagai hambatan terhadap negara-negara bukan anggota kawasan tersebut. Di wilayah Asia Tenggara, negara-negara ASEAN mencetuskan kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan nama ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA dibentuk pada awal tahun 1993 oleh tujuh negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Anggotanya kemudian bertambah dengan masuknya Laos, Kamboja, dan Myanmar. Keringanan yang diterapkan antara sesama anggota misalnya, adalah penurunan tarif bea masuk dari negara-negara sesama anggota AFTA.
2. Perserikatan Pabean (Custom Unions)
Pada perserikatan pabean, antar sesama negara anggota memberlakukan ketentuan perdagangan bebas dan tarif bea masuk serta kuota yang seragam terhadap impor dari negara-negara bukan anggota.
3. Pasar Bersama (Common Market)
Dalam integrasi ekonomi berbentuk pasar bersama, sesama negara anggota mempunyai kebebasan secara penuh untuk memindahkan faktor-faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, serta membentuk kawasan perdagangan bebas dan menyeragamkan peraturan tarif bea masuk. Contoh bentuk kerja sama ini adalah Masyarakat Eropa (ME) atau European Community (EC).
4. Kesatuan Ekonomi (Economic Union)
Negara-negara yang membentuk kerja sama kesatuan ekonomi (economic union) memiliki kebijakan ekonomi tunggal atau serupa, termasuk kebijakan moneter, pajak, maupun perdagangan. Sampai saat ini hanya European Union yang mengarah pada bentuk kerja sama ini. Contohnya, diberlakukannya mata uang tunggal untuk kawasan tersebut yang dinamakan European Currency Unit (ECU) atau Euro.

C. Badan dan Lembaga Kerja Sama Internasional
1. ECOSOC
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB [Economic and Social Council = ECOSOC). Dewan itu bertugas mempelopori penelitian, laporan, dan rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan dunia.
2. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
Tata perdagangan internasional yang berlaku sekarang terutama berdasarkan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agree ment on Tariffs and trade/GATT),
3. ITO (International Trade Organization)
Organisasi ini merupakan organisasi perdagangan internasional untuk kemajuan perdagangan internasional.
4. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). UNESCO adalah lembaga PBB yang mengatur masalah pendidikan dan komunikasi.
5. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
Organisasi ini bertujuan memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, antara lain melalui bantuan teknis, program-program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi.
6. IMF (International Monetary Fund)
Membantu negara-negara yang membutuhkan pinjaman uang, asalkan negara tersebut memenuhi persyaratan yang diajukan oleh IMF.
7. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
Organisasi ini memberikan kredit kepada negara-negara anggota, terutama untuk memberi jaminan atas kredit-kredit yang diberikan pihak lain.
8. IFC (International Finance Corporation)
Lembaga keuangan internasional yang membantu pengusaha-pengusaha swasta adalah IFC. IFC adalah afiliasi Bank Dunia. IFC memberiksn pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta. Organisasi turut ambil bagian dalam pembentukan modal perusahaan swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang.
9. IDB (Islamic Development Bank)
Bank Pembangunan Islam tujuan utamanya membantu dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara Islam baik secara individu maupun kolektif, berupa pinjaman yang diberikan dengan syarat yang ringan.

D. Bentuk Kerja Sama Ekonomi Regional
1. ASEAN (Association of South East Asia Nations)
Tujuan ASEAN antara lain :
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Asia Tenggsra
b. Mendorong perkembangan perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara
c. Menciptakan kerja sama yang aktif di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan administrasi.
d. Menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif untuk mempercepat hasil industri dan pertanian yang lebih baik.
e. Mendirikan industri dan memperluas perdagangan termasuk perdagangan internasional.
2. ME (Masyarakat Eropa atau European Community)
Sesuai dengan namanya, ME adalah organisasi yang menangani masalah-masalah ekonomi negara anggotanya.
3. EFTA (European Free Trade Area)
EFTA didirikan sebagai lembaga kerja sama ekonomi antar negara-negara Eropa yang tidak termasuk ME, yaitu Austria, Swiss, Denmark, Inggris, Swedia, dan Portugal.
4. COMECON (East European Council for Mutual Economic Assistance).
Organisasi ini terbentuk sebagai lembaga kerja sama ekonomi yang didirikan antara negara-negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Cekoslovakia.

E. Lembaga-lembaga Khusus
Lembaga-lembaga yang akan dibahas di sini adalah OECD, CGI, OPEC, AFTA, dan NAFTA.
1. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).
OECD tidak hanya memperhatikan kepentingan negara-negara anggotanya, tetapi juga mengenai masalah perkembangan ekonomi dunia.
2. CGI (Consultative Group on Indonesia)
CGI atau dulu dikenal dengai. IGGI (Inter Governmental Oroup on Indonesia) Kelompok itu berkembang menjadi lembaga kerja sama yang membantu Indonesia melaksanakan pembangunan dan melakukan stabilisasi, dengan cara memberikan bantuan pangan dan non pangan serta kredit dengan syarat lunak.
3. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
OPEC bertugas mengatur pemasaran minyak tanah serta menetapkan harga yang seragam.
4. AFTA (Asean Free Trade Area)
AFTA adalah area perdagangan bebas di wilayah ASEAN sedangkan NAFTA adalah area perdagangan bebas bagi negara-negara barat.
5. NAFTA (North American Free Trade Agreement (NAFTA)
NAFTA bertujuan menghapus hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar, serta meningkatkan kesempatan investasi antarnegara anggota dan merupakan dasar untuk kerja sama regional dan multilateral di masa mendatang.

BAB VI
GLOBALISASI EKONOMI DAN PERDAGANGAN BEBAS
(Kegiatan Belajar V)

A. Kompetensi Dan Indikator
Setelah peserta mempelajari materi dalam buku ajar ini diharapkan mampu memahami globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, yang meliputi pengertian globalisasi, perdagangan bebas, dan pengaruh globalisasi.

B. Pengertian Globalisasi
Globalisasi berasal dari kata global yang berarti keseluruhan. Globalisasi berarti proses masuknya sesuatu ke lingkup dunia. Sifat perubahan yang menyeluruh menjadi ciri khas dari globalisasi. Globalisasi merupakan kondisi objektif yang harus dihadapi sesuai dengan keragaman yang ada di masyarakat.

C. Perdagangan Bebas
Sistem perdagangan bebas, berarli setiap negara harus siap bersaing dalam produk sendiri dengan produk luar yang akan masuk dengan mudahnya.

D. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian Nasional
Telah terjadi kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era globalisasi dengan perdagangan bebas yang menjadi ciri utamanya, agar produk Indonesia tetap bisa bersaing dan tidak terpuruk oleh produk luar yang lebih baik. Oleh karena itu, badan usaha melakukan dua terobosan baik dari sudut pemasaran maupun dari sudut kemampuan perusahaan. Adapun terobosannya meliputi:
1. Perusahaan harus memiliki dan mengembangkan sistem informasi pemasaran yang kuat dan efektif untuk memantau kegiatan lingkungan pasar agar dapat mengelompokkan dan menargetkan pasar secara tepat atau dengan perkataan lain memiliki perspektif global.
2. Perusahaan harus fleksibel dalam mengantisipasi pasar global. Peralihan atau perubahan skala ekonomi mengharuskan perubahan investasi dan teknologi agar dapat menciptakan gagasan-gagasan ekonomi. Fleksibilitas itu bisa dicapai melalui kemampuan tingkat teknologi perusahaan, penyesuaian secara cepat dan tepat baik kualitas, kemasan, maupun kuantitas produk untuk dapat diterima secara global.
Peluang pasar global kini tidak hanya bisa diraih oleh bisnis berskala besar, tetapi juga oleh bisnis berskala kecil. Dalam kondisi demikian dunia usaha nasional yang berorientasi global bisa ikut menikmati peluang pasar secara tepat bagi produk yang ditawarkannya.

Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

2010-11-17T06:41:00.000-08:00

I. PENDAHULUAN
Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lairiliya, Perbedaan-perbedaan tersebut terdapat pada:
a. Perbedaan Bentuk Negara
Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikal/ fcderasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu kabinet, kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menerapkan bentuk negara kesawan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang.
Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa llcgala Yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, contoh negara Serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat.
b. Perbedaan Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki, kepala negaranya disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak waris turun-temurun, masa jabatannya seumur hidup. Negara¬negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.
Bentuk pemerintahan Republik, ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, masa, jabatan terbatas untuk waktu yang ditetapkan undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia.
c. Perbedaan Sistem Kabinet
Berdasarkan pertanggungjawaban kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial.
Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan kepala negara (presiden atau raja ) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Israel.
Kabinet presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem kabinet presidensial, tetapi dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.
d. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan
Bentuk parlemen ada dua yaitu monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan parlemen yang terdiri dari 2 kamar (bicameral), antara lain Amerika, Uni Soviet, Jepang, dan Francis.
Demikian garis besar perbedaan system politik antar negara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan cirri dari pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.
II. PERBANDINGAN SISTEM POLITIK
United States of America & United Kingdom

A. United States of America
• Bentuk Negara.
United States of America (USA) atau Amerika Serikat (AS) adalah sebuah negara yang terletak di bagian Utara benua Amerika dengan bentuk negara Republik Federal. AS terbentuk dari 13 bekas koloni Britania Raya yang memerdekakan diri pada tanggal 4 Juli 1776. Namun setelah ekspansi besar-besaran, kini Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian.

Bentuk negara Federal adalah pemerintahan yang terbentuk dari beberapa negara bagian, dengan masing-masing negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur masalah dalam negaranya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.2 Federalisme di AS, negara pusat dan negara bagian berbagi kekuasaan. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal. Namun, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing seperti aborsi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang.

Doktrin pembagian kekuasaan “Trias Politica” (pasal 1 hingga 3 Konstitusi Amerika), telah menggariskan secara terperinci mengenai kekuasaan negara yang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Checks and Balance atau pemeriksaan dan keseimbangan merupakan satu ciri yang utama dalam negara Amerika dan hal ini begitu kompherensif sehingga tidak ada satu cabang negara yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengawal cabang yang lain.

• Bentuk Pemerintahan.
Bentuk pemerintahan AS adalah Republik yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai seorang presiden. Republik Dalam pengertian dasar, adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau “urusan awam”, yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat.

Sampai sekarang AS telah dipimpin oleh 43 presiden. Pemilihan presiden pertama di AS terjadi pada tahun 1789. Presiden pertama AS adalah George Washington dan wakilnnya John Adams. Di AS presiden dipilih oleh rakyat melaluli electoral college dengan masa jabatan empat tahun dan terbatas untuk dua periode. Presiden AS saat ini adalah George Walker Bush dan wakilnya Dick Cheney (Jabatan akan berakhir pada 20 Januari 2009). Tugas utama presiden di AS adalah melindungi konstitusi dan menegakan hukum yang dikeluarkan oleh kongres. Kongres di AS terdiri dari dua kamar; yaitu: Senate dan House of Representatif yang kedudukannya sejaajr dan saling melengkapi.

• Sistem Pemerintahan.
AS menggunakan sistem pemerintahan presidensial (presidensiil) atau disebut juga dengan sistem kongresional. Presidensial merupakan sistem dari pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan keuasaan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-
pejabat pemerintahan yang terkait.
• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa
saling menjatuhkan.
• Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, posisi presiden bisa dijatuhkan. Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:
 Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
 Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Pemilu di AS
Sedikit negara yang pada saat ini memiliki ciri-ciri sistim dwi partai, tetapi Amerika Serikat adalah salah satunya. Dua partai politik dominan di AS adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Republik merupakan partai mayoritas sedangkan oposisinya adalah Partai Demokrat yang merupakan partai minoritas.
Partai Republik (Republican Party) sering disingkat GOP untuk Grand Old Party (Partai Tua Besar) adalah partai yang lebih konservatif di antara kedua partai besar. Simbol resmi Partai Republik adalah gajah. Didirikan di Ripon, Wisconsin pada 28 Februari 1854, sebagai sebuah partai yang melawan perbudakan dalam wilayah baru, partai ini tidak boleh disamakan dengan Partai Demokratik-Republik AS-nya Thomas Jefferson atau Partai Republik Nasional AS-nya Henry Clay.
Partai Demokrat (Democratic Party) adalah parpol yang berhaluan tengah kiri atau demokrat sosial meski kebijakan-kebijakannya tidak terlalu kiri dibandingkan dengan partai-partai buruh atau demokratis sosial di negara-negara lainnya. Didirikan pada tahun 1828. Di AS sendiri, partai ini dikenal sebagai partai yang lebih "liberal", meski liberalisme ini merujuk kepada maknanya di AS.
Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (Sistem Distrik) dimana setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Pemilihan Umum di Amerika Serikat dilaksanakan untuk memilih Presiden AS.

Sistem Pemilihan Umum di Amerika Serikat:
Pemilihan Umum (Pemilu) di Amerika Serikat diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pemilu ini dilaksanakan pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa setelah Senin pertama pada bulan tersebut. Walaupun diselenggarakan setiap dua tahun sekali, hanya setiap dua pemilu atau empat tahun sekali jabatan Presiden Amerika Serikat diperebutkan. Di saat inilah Pemilu di Amerika Serikat umumnya mendapatkan perhatian seluruh dunia, misalnya saja Pemilu yang diadakan pada tahun 2000 dan Pemilu yang diadakan tahun 2004.
Pemilu yang diadakan di Amerika Serikat pada tahun 2002, tidak memperebutkan jabatan Presiden sehingga tidak banyak menyita perhatian dunia. Pemilu yang demikian dinamakan sebagai Pemilu Paruh Waktu (Midterm Election). Dinamakan demikian sebab, terjadinya persis pada separuh masa jabatan Presiden yang sedang berkuasa serta hasil dari Pemilu ini dapat diinterprestasikan sebagai evaluasi, dukungan, ataupun penolakan rakyat atas kebijakan-kebijakan Presiden selama ia berkuasa.
Sistem pemilu di Amerika bukan mengadopsi pemilihan presiden secara langsung, tetapi menggunakan sistem Electoral College (Dewan Pemilih). Electoral College adalah dimana setiap unit pemilihan (negara bagian) diberi bobot suara Dewan Pemilih sesuai dengan jumlah penduduknya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah penduduknya, negara bagian tersebut akan memiliki suara (elektoral vote) yang lebih banyak dalam Dewan Pemilih. Oleh karena itu, maka negara-negara bagian yang berpenduduk banyak seperti Ohio, California, New York, Florida, dan sejumlah negara bagian besar lainnya akan sangat menentukan kemenangan seorang kandidat untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.
Dalam sistem Dewan Pemilih, setelah pemilihan presiden, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh setiap kandidat di negara-negara bagian akan dihitung. Pemenang di setiap negara bagian berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di negara bagian yang bersangkutan. Sebagai contoh, Ohio memiliki jatah elektoral votes sebanyak 20, Florida sebanyak 27, dan California 55 elektoral votes. Jadi, di wilayah Ohio, jika seorang kandidat presiden berhasil meraih suara terbanyak maka secara otomatis kandidat itu memenangkan 20 suara Dewan Pemilih, sehingga pada akhirnya kandidat yang memperoleh suara Dewan Pemilih terbesar akan memenangkan pemilihan presiden. Maka tidaklah mengherankan jika kandidat yang berhasil memenangkan suara-suara di negara bagian dengan jumlah penduduk padat seperti California, New York, Florida dan Texas biasanya akan memiliki peluang yang cukup besar untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden.
Sebagaimana yang telah diketahui, jumlah pemilih dalam Electoral College adalah 538 electors. 538 electors ini terdiri dari 535 adalah jumlah total suara anggota Kongres dan 3 lainnya merupakan representasi dari perwakilan yang ada di Washington DC. Dalam pelaksanaanya, alat yang digunakan untuk memilih bukan lagi kertas suara yang dicoblos seperti di Indonesia, tetapi alat elektronik seperti ATM. Meskipun demikia, sejumlah negara bagian masih mempraktikan pemakaian kertas suara. Akan tetapi jumlahnya sudah sangat kecil yakni hanya sekitar 1 persen saja.
Setelah penghitungan suara selesai pada Senin pertama di bulan Desember kemudian dilanjutkan pada Rabu pekan kedua pada bulan yang sama diadakanlah pertemuan di antara para anggota Dewan Pemilih dari setiap negara bagian. Setelah pertemuan ini, mereka akan mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara tersebut dan akan mengirimkan hasilnya pada ketua senat. Maka ketua senatlah yang berhak mengumumkan dan melantik presiden baru tersebut.
Sama halnya dengan sistem pemilu langsung yang memiliki kelebihan dan kekurangan, maka sistem electoral college ini pun juga mengandung kelebihan dan kekurangan pula. Kekuatan dari sistem electoral college ini adalah jika jumlah pemilih kurang dari mayoritas maka anggota Dewan Pemilih akan dapat mengoreksi kurangnya legitimasi akibat sedikitnya jumlah pemilih. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah memungkinkannya seorang kandidat untuk menang meskipun hanya memenangkan suara di beberapa bagian yang padat penduduknya. Konsekuensinya, legitimasi presiden terpilih menjadi lemah sebab kemenangannya hanya didukung oleh beberapa negara bagian yang kebetulan berpenduduk padat. Padahal Amerika Serikat sendiri terdiri atas 50 negara bagian. Selain itu juga sistem ini memberi bobot yang lebih besar kepada negara-negara bagian yang padat penduduknya.
B. United Kingdom
Bentuk Negara
United Kingdom (dalam bahasa Indonesia: Britania Raya / Inggris Raya) adalah sebuah negara yang terdiri dari negara-negara dalam pulau Great Britain: England, Wales, dan Scotland; dan ditambah dengan Northern Ireland. Nama lengkapnya adalah United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Britania raya merupakan kesatuan dari bebrapa negara sejak 840 tahun lalu. Dari seluruh kesatuan politik ini, yang diakui sebagai negara tersendiri adalah United Kingdom dan Republic of Ireland.

Menjadi agak sulit mendefinisikan bentuk negara UK, karena tidak ada bentuk negara federal seperti di UK dimana negara-negara yang tergabung Great Britain mempunyai pengaturan pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu dipandang dari segi sosial politik, kerajaan Inggris Raya adalah suatu negara aneka bangsa. Dalam status politik, yang menjadi anggota Uni Eropa dan PBB adalah United Kingdom dan Republic of Ireland. Sehingga yang bukan bagian dari Uni Eropa adalah Isle of Man dan Channel Island.

Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan Inggris adalah monarki atau kerajaan; yaitu pemerintahan dengan raja, ratu, atau kaisar sebagai satu-satunya orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dipusakainya turun-temurun. Monarki di Inggris merupakan monarki terbatas, dimana kekuasaan dibatasi oleh prinsip fudamental yang tak tertulis. Monarki di Inggris hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintah namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori semata, karena pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.

United Kingdom mengakui Ratu Elisabeth II sebagai kepala negara. Ratu Elisabeth II telah menjadi kepala negara sejak 1952. Ratu secara resmi juga diakui sebagai kepala negara di 15 Negara Persemakmurannya:
• Antigua and Barbuda
• Australia
• the Bahamas
• Barbados
• Belize
• Canada
• Grenada
• Jamaica
• New Zealand
• Papua New Guinea
• Saint Kitts and Nevis
• Saint Lucia
• Saint Vincent and the Grenadines
• Solomon Islands
• Tuvalu.

Namun saat ini fungsi Ratu selain sebagai kepala negara hanya sebatas simbol atau lambang persatuan dan kesatuan, bukan penguasa penuh. Ratu hanya berfungsi dalam segi-segi pemerintahan yang bersifat keupacaraan.

Sistem Pemerintahan
Inggris Raya pada dasarnya menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Gordon Brown adalah Perdana Menteri United Kingdom saat ini.
Dalam sistem parlementer di Britania Raya, eksekutif adalah kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri (Prime Minister). Eksekutif merupakan anggota parlemen, oleh karena itu eksekutif dapat membubarkan parlemen. Parlemen Britania Raya adalah yang tertua di dunia dan terdiri dari dua kamar: House of Commons dan House of Lords.

Di Inggris Raya Ratu bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan. Namun, Ratu diharapkan menghargai kehendak parlemen, seperti yang disampaikan kepadanya oleh para pemimpin yang memerintah. Dulu hak raja untuk menunjuk perdana menteri adalah tidak lebih dari sekedar formalitas, tetapi sekarang penunjukan ratu mengenai perdana menteri didikte oleh partai mayoritas di dalam majelis rendah.

Pemilu di Inggris
Masyarakat Inggris akan menyalurkan aspirasi demokrasinya melalui general election atau pemilihan umum. Pemilu di Inggris menguunakan sistem distrik. Secara tradisional, ada tiga partai besar yang bertarung di kancah politik Inggris: Partai Buruh (Labour), Partai Konservatif (Conservative), dan Partai Liberal Demokrat (Liberal Democrat).

Partai Buruh Britania Raya (bahasa Inggris: Labour Party) adalah sebuah partai politik sayap kiri-tengah atau demokratis sosial di Britania Raya, dan merupakan salah satu dari tiga partai politik besar di negara tersebut. Partai ini didirikan pada 7 Februari 1900 dan saat ini dipimpin oleh Gordon Brown, yang juga adalah Perdana Menteri Britania Raya saat ini.

James Gordon Brown (lahir 20 Februari 1951 di Glasgow) adalah Perdana Menteri Inggris (sejak 27 Juli 2007), Anggota Parlemen Inggris untuk Kirkcaldy dan Cowdenbeath (Konstituen Parlemen Inggris), dan Ketua Partai Buruh Inggris. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Keuangan Inggris di masa pemerintahan Tony Blair (1997-2007). Ia menjadi menteri keuangan termuda sejak Nicholas Vansittart, Baron Bexley Pertama (1812-1823).

Partai Konservatif adalah partai kedua terbesar di Britania Raya, yang pernah memegang tampuk kekuasaan pada era Margaret Thacther dan John Major di tahun 80-an sampai tahun 1997. Saat ini partai tersebut dipimpin oleh Michael Howard.
Partai Liberal Demokrat adalah partai yang menduduki urutan ketiga pada pemilu terakhir dan saat ini dipimpin oleh Charles Kennedy.

Selain ketiga partai besar tersebut, ada juga partai-partai kecil lain seperti United Kingdom Independence Party (UKIP), Green Party, British Nationalist Party (BNP), Respect party dan lain-lain.

Pemilu di Inggris dilaksanakan untuk memilih 646 anggota majelis rendah. Sementara secara otomatis ketua partai yang memenagkan pemilihan umum akan diangkat menjadi Perdana Menteri.

III. KESIMPULAN
Dari pemaparan di atas mengenai perbandingan sistem politik di United States of America (USA) dan United Kingdom (UK), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Terdapat beberapa perbedaan antara USA dan UK. Walaupun sari sisi sejarah Amerika Serikat adalah mantan koloni Inggris Raya. Pertama, dari segi bentuk pemerintahan. Walaupun Inggris Raya sampai saat ini pemerintahannya masih monarki, tetapi Amerika Serikat sebagai koloni Inggris bentuk pemerintahannya adalah republik dimana pemerintahannya benar-benar berasal dari rakyat dan Ratu Inggris tidak lagi berkuasa atas pemerintahan AS.

Namun demikian kedua negara ini tetap bisa menjaga stabilitas politiknya dan tetap bisa bekerjasama dengan baik dalam hubungan internasionalnya.
Kedua, dilihat dari segi sistem pemerintahannya, maka Amerika Seriakt dan Inggris Raya memiliki sistem yang sangat berbeda. Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden berkuasa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sementara Inggris menggunakan sistem pemrintahan parlementer dimana tetap memandang kepemimpinan Ratu dan Raja walau hanya sebagai kepala negara dan sebatas simbol dalam keupacaraan negara.

Ketiga, dari segi pemilu di negara masing-masing. Pemilihan Umum di Amerika sukses dengan sistem dwi-partai-nya. Sistem dwi partai di Amerika Serikat hanya ada dua partai besar yang berkuasa yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dengan sistem Electoral College (Dewan Pemilih), warga negara Amerika Serikat melakukan pemilu untuk memilih presiden dengan peride jabatan empat tahun. Sementara di Inggris Raya sistem pemilihan umumnya melibatkan banyak partai politik atau sistem multi partai. Partai-partai besar yang ada di Inggris Raya adalah Partai Buruh, Partai Konserfatif, Partai Liberal Demokrat, dan beberapa partai kecil lainnya seperti seperti United Kingdom Independence Party (UKIP), Green Party, British Nationalist Party (BNP), Respect party dan lain-lain. Pemilihan umum di Inggris dilaksanakan untuk memilih anggota mejelis rendah dimana kandidat dari partai politik yang meraih suara terbanyak akan diangkat Ratu atau Raja menjadi Perdana Menteri United Kingdom.

Terdapat sedikit persamaan tetapi berbeda berkenaan dengan bentuk negara kedua negara ini. Amerika Serikat jelas berbentuk federal karena memiliki negara-negara bagian yang pemerintahannya tetap beracu pada pemerintah pusat dan 50 negara bagian tersebut merupakan kesatuan bagian dalam Amerika Serikat sendiri. Berbeda dengan Amerika Seriakt, Bentuk Negara dari United Kingdom sedikit lebih rumit. Serupa namun tak sama, United Kingdom adalah sebuah negara yang terdiri dari negara-negara dalam pulau Great Britain: England, Wales, dan Scotland; dan ditambah dengan Northern Ireland. Nama lengkapnya adalah United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Bukti bahwa negara-negara yang ada dalam United Kingdom adalah negara yang mempunyai pemerintahan sendiri walau tetap berada di bawah payung United Kingdom adalah bahwa setiap kesatuan politik dalam United Kingdom memiliki bendera masing-masing. Bendera United Kingdom adalah perpaduan dari bendera England, Northern Ireland dan Scotland. Bendera Wales tidak terwakili dalam bendera United Kingdom ini. Bendera United Kingdom adalah bagian dari bendera negara Australia, New Zealand, Tuvalu, Fiji dan beberapa bendera wilayah lainnya.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

2010-11-17T06:37:00.000-08:00

by yohana

ADi awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
a. Rendahnya penerimaan Negara
b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
a. Mengadakan operasi pajak
b. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI:

 Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I :
Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I :
Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I :
Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

 Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

 Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

 Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

 Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

 Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AKHIR MASA ORDE BARU

Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999)
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.
Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.

Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam
Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI PRAKLASIK, KLASIK, SOSIALIS DAN NEOKLASIK

2010-11-17T06:35:00.000-08:00

by yohana

Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis
1. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 SM, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi.
2. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman (diversivikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith.
3. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.
4. Xenophon seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomikus (pengelolaan rumah tangga). Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama.
5. Thomas Aquinas (1225-1274), seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributife dan keadilan konvensasi, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (just-price) sedang bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Merkantilis
1. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan .
2. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional.
3. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri, dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan, sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor.
4. Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Ke luar masuknya logam-logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar, dan kecepatan uang beredar.
5. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro, hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan, hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan peranannya dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Pisiokrat
1. Mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi Merkantilis, tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah, dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi.
2. Inti pemikiran utama dalam mazhab Pisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari classe productive dari kaum petani, classe des froprietaires dari kaum pemilik tanah, classe sterile atau classe stipendile yang meliputi kaum pedagang dan industriawan dan classe passieve adalah kaum pekerja.
3. Pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang (money is veil) dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi.
4. Sumbangan pemikiran ahli Pisiokrat lain yaitu Jaques Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi yakni teori uang sebagai tabir, dan teori fruktifikasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan yang ia, tetapi dikemukakan atas transaksi barter dengan nilai alat tukar dapat berubah-ubah karena jumlahnya.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik
1. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat, prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab pisiokrat, kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional, dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif.
2. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik, dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment.
3. Asas pengaturan kehidupam perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik, dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan (equilibrium). Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang-perorangan.
4. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah, mengritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dengan demikian politik ekonomi klasik pada prinsip laissez faire.

Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik Adam Smith (1723-1790)
1. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkaldy Skotlandia tahun 1723, guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh, perhatiannya bidang logika dan etika, yang kemudian semakin diarahkan kepada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan Quesnay dan Turgot dan Voltaire.
2. Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab Klasik. Karya besar yang disebut di atas lazim dianggap sebagai buku standar yang pertama di bidang pemikiran ekonomi gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand, pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum.
3. Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai.
4. Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal dan sewa untuk tuan tanah. Tingkat sewa tanah akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun, dengan asumsi berlaku dana upah, dan lahan lama-kelamaan menjadi kurang subur, sedangkan persaingan tingkat laba menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi yang stationer. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja, dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar.

Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik JB. Say, Malthus, dan David Ricardo
1. Jean Batiste Say adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Perancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Say memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say yaitu theorie des debouchees (teori tentang pasar dan pemasaran) dan dikenal sebagai Hukum Say (Say’s Law) yaitu supply creats its oven demand tiap penawaran akan menciptakan permintaanya sendiri. Menurut Say dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi “produksi berlebihan” (over production) yang sifatnya menyeluruh, begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas (pengangguran friksi).
2. Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766 di Inggris, sepuluh tahun sebelum Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations dan meninggal tahun 1834. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus adalah alumnus dari University of Cambridge, Inggris, tempat ia menyelesaikan pelajaran dalam ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Malthus diangkat menjadi Profesor of History and Political Economy di East India College. Bagian yang paling penting dalam pola dasar pemikiran Malthus dan kerangka analisisnya ialah menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population. Teori Malthus pada dasarnya sederhana saja. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung.
3. Ricardo adalah seorang Pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar Mazhab Klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir, metode pendekatannya hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis. Dan pendekatannya teoretis deduktif, pemikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya untuk mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

PEMIKIRAN EKONOMI MAZHAB SOSIALIS
Sejarah Pemikiran dari Mazhab Sosialis dan Kritik terhadap Pemikiran Ekonomi Klasik
1. Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin laissez faire dengan pengendalian tangan tak kentara (invisible hand) dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of deminishing return, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa.
2. Para pengritik mazhab klasik terutama dari Lauderdale, Sismonde, Carey, List dan Bastiat. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan, sedangkan Muller dan List melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik, tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga Carey melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi, sedangkan Bastiat bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang, menurut beliau hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai, kecuali telah diolah manusia.
3. Sismonde mengajukan keberatan terhadap teori kependudukan Malthus, dan tidak mungkin dapat dikendalikan dengan cara-cara yang dikemukakan Malthus, sebab sangat tergantung pada kemauan manusia dan kesempatan kerja, dan kawin yang selalu dikaitkan dengan kemampuan ekonomi. Mesin mempunyai fungsi untuk menggantikan tenaga kerja manusia, aspek mesin tidak selalu mempunyai keuntungan dalam meningkatkan kekayaan bangsa. Carey berpendapat pertambahan modal lebih cepat dari pertambahan penduduk.
4. Sismonde berpendapat bahwa pembagian kerja skala produksi menjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi kelebihan produksi. Muller berpendapat bahwa pembagian kerja telah membawa pekerjaan ke dalam perbudakan dan tenaga kerja menjadi mesin. Pemikiran List bukan pembagian kerja yang paling penting tetapi mengetahui dan menggunakan kekuatan-kekuatan produktif dalam usaha meningkatkan kekayaan bangsa.
5. Pemikiran John Stuart Mill banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentam yang beraliran falsafah utilitarian, bebannya sangat berat dalam mempelajari falsafah, politik dan ilmu sosial, yang menjadikan mental breakdown. Kritik terhadap ekonomi klasik terutama pada Smith, Malthus dan Ricardo, dipelajari oleh Mill. Sementara itu pemikiran ekonomi sosialis mulai berkembang, dasar sistem ekonomi klasik adalah laissez faire, hipotesis kependudukan Malthus, hukum lahan yang semakin berkurang, teori dana upah mendapat tantangan. Dalam era inilah pemikiran Mill dituangkan dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy, dengan pemikiran yang eklektiknya.
6. Sumbangan yang paling besar Mill adalah metode ilmu ekonomi yang bersifat deduktif dan bersama dengan metode induktif. Karena hipotesisnya belum didukung dengan data empirik, di samping itu pembahasannya tentang teori nilai tidak melihat dari biaya produksi, tetapi telah menggunakan sisi permintaan melalui teori elastisitas. Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi lain dengan hukum distribusi pendapatan, juga memperkenalkan human capital investment yaitu keterampilan, kerajinan dan moral tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas.
Ekonomi Mazhab Sosialis Utopia
1. Dari pandangan pemikiran yang revolusioner Karl Marx dan Enggel pemikiran ini biasa disebut kaum sosialis ilmiah dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik disebut sosialis utopis dengan dipelopori oleh Thomas More, Francis Bacon, Thomas Campanella, Oliver Cromwell, Gerard Winstanley, James Harrington..
2. Perkataan Utopis berasal dari judul buku Thomas More dalam tahun 1516 Tentang Keadaan Negara yang Sempurna dan Pulau Baru yang Utopis. Francis Bacon dalam bukunya Nova Atlantis (1623), dan Thomas Campanella (1623) dalam bukunya Negara Matahari (Civitas Solis).
3. Saint Simon (1760-1825), dari Perancis bukunya The New Christianity dan Charles Fourier (1772-1837) bercita-cita menciptakan tata dunia baru yang lebih baik bukan dengan kotbah tetapi dengan model percontohan. Louis Blanc mengusahakan agar didirikan ateliers sociesux yakni pabrik-pabrik yang dihimpun negara. Pierre Joseph Proudhom (1809-1865 ) Beliau yakin akan asas persamaan dan lama sekali tidak setuju dengan hak milik pribadi terhadap perusahaan.

Ekonomi Mazhab Sosialis Ilmiah
1. Karl Marx dilahirkan di Treves Jerman dan seorang keturunan Yahudi. Ia seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof serta Pemimpin Sosialisme Modern. Ia belajar di Universitas Bonn kemudian di Universitas Berlin di Jerman dan memperoleh sarjana bidang Filsafat. Dalam masa studinya ia banyak dipengaruhi oleh Friedrich Hegel seorang Filosof Besar Jerman bidang falsafah murni.
2. Friedrich Engels, berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman, keluarganya memiliki sejumlah perusahaan industri tekstil di Jerman maupun di Inggris. Sejak usia muda Engels menaruh minat terhadap ilmu falsafah dan ilmu pengetahuan masyarakat. Nalurinya tergugah oleh apa yang diamatinya dan disaksikannya sendiri mengenai kehidupan masyarakat dalam lingkungan kawasan industri di Jerman dan di Inggris. Engels bertemu dengan Marx tahun 1840 di Paris, sewaktu Marx hidup dalam pembuangan.
3. Teori tentang perkembangan ekonomi menurut Marx sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi, kedua teori tentang proses kesengsaraan/pemiskinan yang meluas (die verelendung atau increasing misery), ketiga teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun.
4. Menurut teori konsentrasi perusahaan-perusahaan makin lama makin besar, sedangkan jumlahnya makin sedikit. Perusahaan-perusahaan besar bersaing dengan perusahan kecil maka perusahaan kecil akan kalah dalam persaingan dan kemudian perusahaan kecil lenyap. Timbullah perusahaan-perusahaan raksasa. Para pengusaha kecil dan golongan menengah menjadi orang miskin.
5. Sedangkan teori akumulasi menyatakan bahwa para pengusaha raksasa semakin lama semakin kaya dan menumpuk kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa orang, dan para pengusaha kecil akhirnya jatuh miskin dan pengusaha kecil yang berdiri sendiri menjadi proletariat. Sejauhmana proses akumulasi yang dimaksud di atas bisa berjalan tergantung dari a) tingkat nilai surplus, b) tingkat produktivitas tenaga kerja, dan c) perimbangan bagian nilai surplus untuk konsumsi terhadap bagian yang disalurkan sebagai tambahan modal.

PEMIKIRAN EKONOMI NEOKLASIK

Perintis Dari Analisis Marjinal
1. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (marginal utility). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi.
2. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gossen, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai Hukum Gossen I dan II. Hukum Gossen I menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan Hukum Gossen II, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain Gossen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marjinal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individulah yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan perbedaan preferences yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang, menurut dia nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Dengan teori orde barang ini maka tercakup sekaligus teori distribusi.
3. Pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Walras tentang teori keseimbangan umum melalui empat sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi

Teori Priduktivitas Marjinal
1. Dasar pemikiran mazhab neoklasik pada generasi kedua lebih akurasi dan tajam karena bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi pada kelompok generasi pertama neoklasik. Hal ini dapat terjadi karena pemikiran generasi kedua menjabarkan lebih lanjut perilaku variabel-variabel ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya. Lingkupan telah berkembang dari produksi, konsumsi, dan distribusi yang lebih umum beralih pada penjelasan yang lebih tajam.
2. Pertentangan pemikiran antara para ahli neoklasik seperti J.B. Clark dapat menjadi sumber inspirasi dari perkembangan ilmu ekonomi dalam menjelaskan teori distribusi fungsional, ditafsirkan oleh J.B Clark mempunyai nilai etik, yang secara langsung membantah teori eksploitasi. Dengan teori produktivitas marjinal upah tenaga kerja, laba serta lahan dan bunga ditetapkan dengan objektif dan adil. Tetapi masalahnya, apakah setiap pekerja mendapat upah sama dengan PPMt nya?
3. Penggunaan pendekatan matematis dalam analisis ekonomi terutama dalam fungsi produksi semakin teknis, dan dengan penggunaan asumsi-asumsi yang dialaminya juga bertambah seperti dalam kondisi skala tetap, meningkat atau menurun. Hal ini dikaitkan pula dengan bentuk kurva ongkos rata-rata, oleh Wicksell. Hal ini merupakan sumbangan besar dalam pembahasan ongkos perusahaan dan industri. Pada saat kurva ongkos rata-rata menurun, sebenarnya pada fungsi produksi terjadi proses increasing returns, dan pada saat kurva ongkos naik, pada kurva produksi terjadi keadaan decreasing returns. Selanjutnya, pada saat ongkos rata-rata sampai pada titik minimum, pada fungsi produksi berlaku asumsi constant return to scale.
4. Pemikiran lain yang menjadi sumber kontroversi seperti pandangan Bohm Bawerk telah menimbulkan kontroversi pula tentang hubungan antara modal dan bunga. Kontroversi ini pun timbul dari pandangan J.B. Clark. Clark mempunyai pendapat bahwa barang-barang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan, karena itu timbullah bunga. Tetapi, bunga juga dipengaruhi oleh produktivitas melalui keunggulan teknik. Bohm Bawerk memberikan adanya premium atau agio, karena kebutuhan sekarang lebih tinggi daripada masa datang. Tetapi, Fisher melihat dari arus pendapatan masa depan perlu dinilai sekarang, yang dipengaruhi oleh kekuatan subjektif dan objektif. Fisher menjelaskan pula terjadinya bunga melalui permintaan dan penawaran terhadap tabungan dan investasi. Fisher memberi sumbangan pula pada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan marginal rate of return over cost.

Pemikiran Marshall Sebagai Bapak Ekonomi Neoklasik
1. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sitetis antara pemikiran pemula dari marjinalis dan pemikiran Klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marjinal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi ceteris paribus, sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marjinal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marjinal uang yang tetap.
2. Pemikiran Alfred Marshall mahir dalam menggunakan peralatan matematika ke dalam analisis ekonomi. Dia memahami, bahwa untuk memudahkan pembaca, maka catatan-catatan matematikanya diletakkan pada bagian catatan kaki dan pada lampiran bukunya. Pembahasannya tentang kepuasan marjinal telah mulai sebelum 1870, sebelum buku Jevons terbit, tetapi karena orangnya sangat teliti dan modes, dia tidak mau cepat-cepat menerbitkan bukunya.
3. Dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Nilai koefisien ini dapat sama dengan satu, lebih besar dan lebih kecil dari satu. Tetapi, ada dua masalah yang belum mendapat penyelesaian dalam hal sisi permintaan, yakni aspek barang-barang pengganti dan efek pendapatan. Robert Giffen telah dapat membantu penyelesaian kaitan konsumsi dan pendapatan dengan permintaannya terhadap barang-barang, sehingga ditemukan Giffen Paradox. Peranan substitusi kemudian diselesaikan oleh Slurtky.
4. Marshall menemukan surplus konsumen. Pengertian ini dikaitkan pula dengan welfare economics. Bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi maka terjadi surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada surplusnya itu, maka kesejahteraannya tidak menurun. Tetapi, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat. Marshall menjelaskan pula mengapa kurva ongkos total rata-rata menurun dan meningkat. Hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan atau industri.
5. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan ketidakstabilan, karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang menjauhi titik keseimbangan. Keadaan tidak stabil itu terjadi jika kurva penawaran berjalan dari kiri-atas ke kanan-bawah. Jika variabel kuantitas independen, terjadi kestabilan, tetapi jika berubah harga menjadi independen, maka keadaan menjadi tidak stabil.
Tindakan Kolektif dan Surplus Yang Tidak Produktif
1. Mitchell seorang ilmuwan sejati yang tidak terpengaruh oleh pemikiran lain ia mempunyai pandangan sendiri. Oleh karena itu tidak semua pandangan Veblen disetujuinya, bahkan di samping pemikiran ekonomi ortodoks, pandangan Veblen mendapat kritik. Mitchell berkeberatan terhadap asumsi-asumsi, logika yang abstrak ekonomi ortodoks, karena itu dia tidak pernah menggunakannya sebagai teori dalam penelitian. Dia lebih menekankan penelitian empirik dan menjelaskan data dengan deskriptif. Pendekatan sejarah, dengan mempelajari sebab-sebab yang menjadi kumulatif secara evolusioner digunakannya dalam analisis siklus bisnis. Fluktuasi kegiatan ekonomi dapat diamati dari keputusan-keputusan pengusaha, reaksi-reaksi pengusaha terhadap perubahan laba. Siklus-bisnis terdiri beberapa tahap, yakni resesi, depresi, pemulihan dan masa-masa makmur (boom).
2. John R. Commons seorang pelopor ajaran ekonomi kelembagaan di UniversitasWisconsin. Commons mencoba untuk melakukan perubahan sosial, penyempurnaan struktur dan fungsi pendidikan di kampusnya, dan banyak memberikan sumbangan dalam ekonomi perburuhan. Pandangannya terhadap ekonomi ortodoks adalah penolakannya pada lingkungan ekonomi yang sempit, statik, dan mencoba memasukkan segi-segi kejiwaan, sejarah, hukum, sosial dan politik dalam pembahasannya. Teori harga dalam ekonomi ortodoks hanya berlaku dalam kondisi-kondisi khusus. Dalam pasar ekonomi ortodoks terjadi pertukaran, tetapi bukan hubungan pertukaran. Dia membagi tiga macam transaksi dalam pasar, yakni transaksi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Dalam transaksi tersebut, melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum dan kejiwaan.
3. Pandangan pemikiran J.A. Hobson tentang kritiknya terhadap ekonomi ortodok, yaitu ada tiga kelemahan teori ekonomi ortodoks yang ditemukannya, yakni tidak dapat menyelesaikan masalah full employment yang dijanjikan teori ekonomi ortodoks, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukanlah ukuran terbaik untuk menentukan ongkos sosial. Adanya ekonomi normatif dan positif tidak disetujuinya, oleh karena keduanya mengandung unsur etika, hipotesis tentang timbulnya imperialisme, karena terjadi under consumption dan over saving di dalam negeri, maka diperlukan penanaman modal ke daerah-daerah baru. Pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mendorong ekonomi ke arah full employment, dan meningkatkan pendapatan pekerja dan peningkatan produktivitas. Pembayaran terhadap faktor-faktor produksi dapat ditentukan atas kebutuhan cukup untuk meningkatkan produktivitas dan dengan memberikan kelebihan yang tidak produktif. Dengan semakin meratanya pembagian pendapatan akan mendorong peningkatan produktivitas, meningkatnya konsumsi, dan akan terhindarlah ekonomi dari resesi.
Mazhab Institusionalisme
1. Inti pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi tetapi juga karena motivasi lain (seperti motivasi sosial dan kejiwaan), maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoretis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks.
2. Revolusi perkembangan pemikiran yang dikemukakan Veblen yaitu dengan memperluas lingkup pengkajian ilmu ekonomi, membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andaian-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Veblen melihat pengkajian ilmu ekonomi dari berbagai aspek ilmu sosial sehingga diperlukan interdisiplin. Oleh karena itu pula Veblen mendapat tuduhan bukan sebagai seorang pemikir ekonomi, tetapi sebagai seorang sociologist.
3. Pandangan pemikiran Veblen yang utama bahwa teori-teori ekonomi ortodoks, seperti teori konsumsi, perilaku bisnis, andaian-andaian laba maksimal, persaingan sempurna ditolaknya. Persaingan sempurna hampir tidak terjadi, yang banyak terjadi adalah monopoli, bukan persaingan harga, tetapi harga ditetapkan lebih tinggi. Konflik-konflik yang terjadi bukan lagi antara tenaga kerja dan pemilik modal, tetapi antara bisnismen dengan para teknisi. Karena dunia bisnis telah dikuasai oleh mesin, maka peranan teknisilah yang menentukan proses produksi.
4. Selanjutnya pandangan Veblen pada tahap awal sukar dipahami oleh ahli-ahli ekonomi, karena dia menggunakan istilah-istilah yang datang dari disiplin lain. Namun demikian, pandangan-pandangannya telah mendorong berkembangnya aliran ekonomi kelembagaan Amerika Serikat. Murid-muridnya melanjutkan dan melakukan pengembangan terhadap pemikiran- pemikirannya.

Intonasi, Drama Asia dan Kapitalisme Amerika
1. Pemikiran yang paling menonjol dari Schumpeter tentang pembahasan ekonomi jangka panjang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru, maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus-bisnis. Keseimbangan ekonomi yang statik dan stasioner itu mengalami gangguan dengan adanya inovasi, namun gangguan itu berusaha mencari keseimbangan baru. Inovasi akan terhenti kalau kapten industri (wiraswasta) telah terlihat dengan persoalan-persoalan rutin. Walaupun Schumpeter menggunakan andaian-andaian ekonomi ortodoks, tetapi dia memasukkan aspek dinamik dengan mengkaji terjadinya fluktuasi bisnis, di mana terjadi resesi, depresi, recovery, dan boom. Invensi dan inovasi merupakan kreativitas yang bersifat destruktif. Penemuan hari ini dapat dihancurkan oleh penemuan esok, tetapi ekonomi tetap tumbuh.
2. Pemikiran Gunnar Myrdal seorang ekonomi Swedia yang terbesar dewasa ini tertarik dengan pengkajian sosiologi. Dia mempelajari sebab-sebab terjadinya kemiskinan di negeri-negeri maju dan yang sedang berkembang. Dalam mengatasi persoalan-persoalan itu tidak dapat hanya dengan teori-teori ekonomi ortodoks, oleh karena teori itu terlalu sempit. Perencanaan ekonomi di negeri-negeri yang sedang berkembang akan mengarahkan pembangunan yang jelas, dan perencanaan itu meliputi segala aspek, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan semua sektor. Alat analisisnya seperti yang dilakukan oleh Mitchell, yakni sebab-musabab yang bersifat kumulatif. Jadi, kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial dan kejiwaan dapat berhimpun menjadi sebab kejadian yang merugikan atau yang menguntungkan pembangunan.
3. John Keyneth Galbraith menjelaskan perkembangan ekonomi kapitalis di AS, yang tidak sesuai dengan ramalan-ramalan yang bersifat manipulatif dari teori ekonomi ortodoks. Andaian-andaian ekonomi ortodoks menurut Galbraith ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada lagi persaingan sempurna, pasar telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini menentukan selera konsumen. Kekuasaan konsumen telah tidak berarti sehingga timbul dependent-effect pemilik modal telah terpisah dengan para manajer yang profesional, dan para manajer ini telah menjadi technostructure masyarakat. Konsumsi masyarakat telah menjadi tinggi, tetapi sebaliknya terjadi pencemaran lingkungan, dan kualitas barang-barang swasta tidak dapat diimbangi oleh barang-barang dan jasa publik. Kekuatan-kekuatan perusahaan besar dikontrol oleh kekuatan pengimbang seperti kekuatan buruh, pemerintah, dan lembaga-lembaga konsumen. Namun demikian, untuk menjamin kelanjutan kekuasaan perusahaan- perusahaan ini, mereka meminta pemerintah untuk menstabilkannya.

Lakukan Kartel, 20 Produsen Minyak Goreng Didenda

2010-11-07T02:27:00.000-08:00

KPPU (ANTARA/Istimewa)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum 20 produsen minyak goreng untuk membayar denda senilai total Rp299 miliar karena terbukti membentuk kartel untuk menentukan harga minyak goreng.

Dalam pembacaan putusan yang dipimpin oleh anggota KPPU Dedie S. Martadisastra, di Jakarta, Selasa, disebutkan hanya PT Nagamas Palmoil Lestari yang tidak terbukti melanggar pasal 5 tentang larangan kartel dalam undang-undang antimonopoli.

"Karena terlapor 13 mengekspor 99 persen produknya, maka majelis memutuskan data terlapor 13 tidak perlu dipertimbangkan untuk analisa selanjutnya," kata Dedie.

Delapan belas perusahaan yang terbukti melanggar pasal 5, yaitu larangan membuat perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga jual produk minyak goreng curah adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Miko Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Smart Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Pasific Palmindo Industri, dan PT Asian Agro Agung Jaya.

Sedangkan sembilan perusahaan dihukum karena melanggar pasal yang sama untuk pasar minyak goreng kemasan yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Miki Oleo Nabati Industri, PT Smart Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, dan PT Asian Agro Agung Jaya.

Sembilan perusahaan tersebut juga terbukti melanggar pasal 11 UU No.5 tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barangnya yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Dua puluh perusahaan yang terbukti melakukan kartel minyak goreng dihukum denda masing-masing antara Rp1 miliar hingga Rp25 miliar.

KPPU menemukan adanya bukti komunikasi antarperusahaan tersebut berupa pertemuan langsung maupun tidak langsung pada 29 Februari 2008 dan 9 4ebruari 2009 yang membahas harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi.

Selain itu, KPPU menemukan bahwa struktur industri minyak goreng curah dan kemasan terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha saja. KPPU juga menemukan adanya harga paralel dan praktek fasilitasi melalui "price signalling" dalam kegiatan promosi dalam waktu yang berbeda.

Praktek kartel tersebut dinilai telah merugikan konsumen sebesar total Rp1,5 triliun selama periode April-Desember 2008.

Menurut Dedie, pada periode itu telah terjadi penurunan harga CPO yang sangat signifikan namun tidak direspon secara proporsional oleh 20 perusahaan itu dalam menetapkan harga jual produknya.

Padahal, CPO merupakan bahan baku utama pembuatan minyak goreng yang harganya mencakup 87 persen dari total biaya produksi minyak goreng.

Atas keputusan KPPU tersebut, kuasa hukum PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indomesia, dan PT Agrindo Indah Persada, Rori Rinto Harsa Wardhana mengatakan akan melakukan konsultasi dengan kliennya sebelum mengambil keputusan banding.

"Kami akan koordinasi dengan klien kami dulu dan menunggu putusan diterima," ujarnya. (E014/B012/R009)

KPPU Tangani Kartel Obat di 2 Perusahaan

2010-11-07T02:24:00.000-08:00

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah menangani perkara nomor 17/KPPU-I/2010 terkait kartel obat yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, yaitu PT PF (Terlapor I) dan PT DM (Terlapor II). Perkara ini telah memasuki tahap Pemeriksaan Pendahuluan (PP) yang dimulai pada 18 Februari 2010 dan akan berakhir pada 5 April 2010.

Majelis Komisi yang bertugas dalam perkara ini antara lain A.R Siregar selaku ketua, Erwin Syahril, dan Didik Akhmadi. Perkara ini merupakan perkara inisiatif keenam yang ditangani pada tahun 2010 ini.

Menurut Kepala Biro Humas KPPU Ahmad Junaidi, perkara ini berawal dari monitoring yang dilakukan oleh KPPU mengingat industri farmasi merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional ditinjau dari potensi pengembangan pasar domestik.

Kinerja industri farmasi ditandai dengan fenomena konsentrasi industri dan tingginya beberapa harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dibandingkan dengan harga produk sejenis di beberapa negara lain. Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan.

"Kegiatan monitoring terhadap industri farmasi yang dilakukan KPPU, khususnya dilakukan terhadap kelas terapi dengan trend setelah habisnya masa paten obat originator," katanya dalam siaran pers yang dikutip, Kamis (4/3/2010).

Dalam perkara ini, obat yang menjadi dugaan kartel adalah obat kelas amplodipine yang terdiri dari merk obat NV, TS, AM, dan D dengan konsentrasi pasar PT PF 55,8% dan PT DM 30% dengan rasio konsentrasi (CR4) sebesar 93% dan Hirschman-Herfindahl Index (HHI) sebesar 4.050 yang melebihi standar batas konsentrasi pasar kompetitif, sebagai perbandingan, dalam aturan merger, jika ada merger yang mengakibatkan konsentrasi pasar di atas 1800 HHI berpotensi besar untuk ditolak atau dibatalkan.

Ia mengatakan, produk Amlodipine merupakan obat-obatan yang mengandung dihydropyridine derivative calcium-channel blockers yang digunakan secara spesifik untuk jenis penyakit yang terkait dengan kardiovascular dan habis masa patennya pada tahun 2007.

Untuk kelas Amlodipine dengan dua merk utama yaitu NV dan TS, harganya jauh melebihi harga obat generik nya. Merk NV dijual dengan harga 2,39 kali lipat dari harga obat generiknya (atau 239% diatas harga obat generik yang merupakan substitusinya). Merk TS dijual dengan harga 2.13 xkali lipat dari harga generik atau 213%.

"Dengan demikian, ada dua indikasi yaitu pangsa pasar yang sangat tinggi berikut excess harga dibanding harga generik yang begitu besar," ujarnya.

Pada tahun 2007, NV dan TS mencatat bahwa periode 2008-2009, zat aktif amlodipine yang merupakan kandungan generik, mengalami penurunan harga dari range 120 ribu menjadi 90 ribu. Tapi, penurunan tersebut tidak diikuti dengan penurunan harga baik originator maupun branded generik. Bahkan dua merk yaitu NV dan TS malah tercatat mengalami kenaikan harga.

Struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi, harga obat yang tidak turun dan cenderung naik bahkan ketika masa paten originator habis dan berharga turun menjadi indikasi awal dari dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri farmasi ini yaitu dugaan penetapan harga yang tercantum pada Pasal 5, kartel yang tercantum pada Pasal 11, dan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang tercantum pada Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT PF (Terlapor I) dan PT DM (Terlapor II) untuk pasar bersangkutan kelas terapi amplodipine.

Untuk itu, dalam kerangka Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengagendakan Pemeriksaan terhadap Terlapor I (PT PF) pada tanggal 8 Maret 2010 dan Terlapor II (PT DM) pada 9 Maret 2010.